
PADEK.JAWAPOS.COM-RIUH pemilihan kepala daerah sudah ditabuh. Calon kepala daerah (cakada) pun sudah mulai menyusun langkah dan program kerjanya.
Berbagai media untuk menyampaikan program kerja pun dilakukan seperti melalui media sosial, spanduk, baliho, tatap muka langsung dengan masyarakat. Semuanya tak lain agar bisa untuk menang.
Kita sebagai pemilih sudah mulai berpikir dengan jernih, untuk menentukan pemimpin masa yang akan datang. Pertanyaan sekarang adalah cakada yang bagaimana kita pilih kedepannya?
Tak lain adalah yang memiliki komitmen memajukan kebudayaan. Sebab sebagai daerah yang kuat akar adat budayanya, maka penguatan pemajuan kebudayaan salah satu yang tidak bisa dipisahkan dalam komitmen para calon kepala daerah yang ada di Sumatera Barat.
Pentingnya meletakkan komitmen pemajuan kebudayaan kepada calon kepala daerah tidak terlepas bahwa Sumatera Barat memiliki kekuatan yang maha dahsyat dari segi kebudayaannya, dengan adat salingka nagarinya.
Masing-masing setiap nagari punya potensi adat budayanya dan begitu juga untuk pemajuan kebudayaan mulai dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
Dari segi statistik, Sumatera Barat memiliki potensi besar baik kekayaan budaya yang bersifat tangible (cagar budaya) dan intangible (warisan budaya takbenda).
Secara terperinci berdasarkan data dari Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III sampai hari ini total keseluruhan cagar budaya di Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yakni 674 dengan rincian penetapan melalui SK Bupati/Walikota 558, SK Gubernur 6, SK Mendikbudristek dan Menbudpar sebanyak 110.
Begitu juga dengan warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Warisan Budaya Takbenda Nasional sampai tahun 2024 sebanyak 113, disamping itu tak terhitung warisan budaya takbenda yang ada di daerah kita ini. Sebuah modal besar bila ini dijadikan modal pemajuan kebudayaan.
Komitmen Memajukan Kebudayaan
Kekayaaan budaya yang begitu besar dapat dijadikan bagian komitmen memajukan kebudayaan di daerah. Ada beberapa bentuk komitmen yang menyelingkupinya.
Pertama, komitmen melaksanakan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang telah dirumuskan sebelumnya.
PPKD mengacu pada UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, PPKD Kebudayan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
Adapun PPKD Kebudayaan Daerah kabupaten/kota antara lain berdasarkan BAB I, Pasal 11, ayat 2 UU tentang Pemajuan Kebudayaan meliputi identifikasi perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan setempat; SDM Kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan; sarana dan prasarana kebudayaan; potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan.
PPKD Kebudayaan Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dokumen telah dibuat dan diajukan oleh Gubernur, bupati/walikota seluruh Sumatera Barat tahun 2018, sekarang tinggal lagi membuat kebijakan bagi calon kepala daerah baik itu ditingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Seluruh kebijakan dalam pemajuan kebudayaan merujuk kepada dokumen PPKD tersebut.
Kedua, komitmen menaikkan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) sebagai salah-satu indikator pemajuan kebudayaan daerah secara nasional.
Sebuah indeks pertama di dunia yang mengukur perkembangan tata kelola kebudayaan di suatu negara dan terintegrasi dengan sistem perencanaan kebudayaan di tingkat pusat dan daerah.
Adapun IPK Sumbar tahun 2022 (59.10), tahun 2023 (60.90), target IPK tahun 2024 (62.70) tahun 2025 (63.10), dan tahun 2026 (64,5).
Suatu keharusan bagi kepala calon kepala daerah untuk mencapainya. Ada 7 dimensi atau indikator untuk menuju kearah tersebut yakni dimensi ekonomi budaya (10 %), dimensi pendidikan (20 %), dimensi ketahanan sosial budaya (20 %), dimensi warisan budaya (25 %), dimensi ekspresi budaya (10 %), dimensi budaya literasi (10 %), dan dimensi gender (5 %).
Ketiga, komitmen pelestarian cagar budaya (CB) dan objek pemajuan kebudayaan (OPK). Berbagai persoalan dalam pelestarian CB dan OPK dapat diselesaikan.
Berbagai permasalahan pelestarain cagar budaya yakni kerusakan cagar budaya, Sumber daya Manusia dan anggaran yang belum memadai, status hukum yakni proses penetapan cagar budaya yang lama, konflik kepentingan masyarakat tidak sejalan dengan pelestarian cagar budaya, partisipasi masyarakat masih rendah, cagar budaya belum dianggap penting dan bernilai ekonomi, dan belum adanya regulasi yang menyeluruh setiap kabupaten/kota tentang pelestarian cagar budaya sebagai turunan dari Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan PP Nomor 1/2022 tentang register nasional dan pelestarian cagar budaya.
Kemudian Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) yang sudah diakui oleh dunia melalui Unesco, namun sampai hari ini sejak ditetapkan belum dibentuk Badan Pengelola khusus untuk WTBOS.
Begitu juga dengan pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), payung hukumnya yakni Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kemudian turunannya PP nomor 87/2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Perpres nomor 65/2018 tentang Tata Cara Penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan.
Berbagai persoalan yang menjadi tantangan calon kepala daerah yakni mulai dari kehilangan identitas kultural akibat globalisasi dan modernisasi dapat menggeser perhatian masyarakat dari nilai-nilai budaya tradisional, ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai penting warisan budaya yang bisa menghambat upaya pelestarian, pertentangan antara modernisasi dan tradisi, kurangnya pembiayaan, berkaitan dengan pola pewarisan, sampai akhirnya akibat fatal dari tidak adanya pola pewarisan yang konsisten punahnya warisan budaya tersebut.
Terlepas dari semua komitmen di atas, calon kepala daerah perlu adanya adanya suatu proses interaksi yang bersifat aktif antara seorang calon kepala daerah sebagai pemimpin dengan anggota masyarakatnya, para pemimpin yang mengerti nasib rakyatnya serta yang berkomitmen memajukan kebudayaan di daerah kita ini. Mudah-mudahan. (Undri, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

