Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

"Sinyal SOS" APBD Sumbar

T
Penulis: Two Efly❯

Two Efly, Padang Ekspres. (Padek.co)
Two Efly, Padang Ekspres. (Padek.co)
Oleh: Two Efly, Wartawan Padang Ekspres.


Advertisement

AGAK ke agak (rencana ke rencana), Ota ke ota, "nan Belanda" masuk juga. Muak dan bosan kita melihat ruang debat dan diskusi publik saat ini. Saban waktu temanya tak beranjak dari politik dan pilkada. Sudah seperti orang "demam" kita. Lebih menarik pula yang "sunah" dibandingkan yang "wajib".

Mau dilihat dari sudut manapun membelanjakan APBD adalah kewajiban pemerintah untuk publik. Publik sebagai konstituen juga wajib mengikuti dan menguliti APBD itu.

Politik dan Pilkada hanyalah "bunga rampai" dalam dinamika kita berpemerintah dan bernegara. Janganlah kita membuang waktu dan pemikiran berlebih "manakok-nakok" hasil Pilkada.

Advertisement

Belalakan mata dan tegakkan telinga, lihatlah serapan APBD 2024. Lebih kurang Rp884 Miliar uang belum terbelanjakan. Jangan jangan nanti ini menjadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) di tengah minimnya Anggaran Pembangunan.

Dikutip dari http://dasboard.sumbar.go.id, Per 7 Oktober 2024 ada realisasi timpang dalam APBD 2024. Pendapatan daerah jauh melampaui belanja daerah.

Pendapatan tercapai 72 persen dari target Pendapatan APBD 2024 atau setara Rp 4,7 triliun. Sementara belanja daerah baru tercapai 56,59 persen atau setara Rp3,85 triluan.

Advertisement

Kalaulau lah kita menggunakan rumus bisnis, maka pelaksanaan APBD Sumbar "Balabo Gadang". Ada selisih antara pendapatan dengan belanja lebih kurang Rp884 Miliar

Kalau ini efisiensi, maka sebagai bagian dari publik kita bangga. Tapi kalau uang hampir Rp1 triliun itu mengendap di tengah lesunya ekonomi akibat deflasi yang merambah bangsa dan ranah, maka minimnya berlanja sangat disayangkan.

Data ini menunjukan kepada kita bahwa Sumbar tidaklah kekurangan dana. Faktanya kita di Sumbar ini yang tidak pandai berbelanja. Bukankah ini sama artinya dengan, "pitih banyak, balanjo indak pandai".

Pendapatan Daerah

Per 7 Oktober 2024 tercatat total Pendapatan Daerah tahun 2024 sebanyak Rp4,74 triliun atau tercapai 72 persen dari target Pendapatan Daerah tahun 2024 sebanyak Rp6,5 triliun

Untuk Pendapatan Daerah capaian ini relatif bagus. Kalau lah di reratakan setiap bulannya tercapai 7,2 persen atau setara Rp468 Miliar per bulannya. Diproyeksikan sampai akhir tahun target pendapatan ini akan tercapai atau bisa melampaui target karena ada diskresi terhadap Pajak Daerah yang berlangsung saat ini (diskon dan pemutihan BBNKB, pen).

Dari empat sumber pendapatan daerah, pajak daerah tercapai Rp1,6 triliun, restribusi daerah sebanyak Rp275 Miliar, kekayaan daerah yang dipisahkan sebanyak Rp122 miliar dan pendapatan lain yang sah sebesar Rp45 miliar.

Artinya total Pendapatan Asli Daerah sampai 7 Oktober 2024 tercapai Rp2,08 triliun. Sementara itu pos transfer pemerintah pusat hingga awal Q4/2024 terealisasi Rp2,62 triliun.

Belanja Daerah

Kalau dari sisi pendapatan masih "on target" dalam lingkup APBD 2024, maka beda jauh dengan Belanja Daerah. Hingga awal Q4/2024 total belanja APBD Sumbar baru terealisasi Rp3,85 triliun atau setara 56,85 persen.

Realisasi rata-rata capaian belanja ini termasuk "mencemaskan". Selama 9 bulan (Jan-September 2024, pen) rerata kemampuan belanja OPD di Pemprov Sumbar hanya 6,2 persen dari total pagu belanja.

Kalau dinominalkan rerata per bulannya Rp428 miliar. Itupun sudah termasuk gaji ASN dan biaya operasional pemerintahan.

Dikutip dari Dashboard Pembangunan Sumbar di laman http://dashboard.sumbar.go.id, per 7 Oktober 2024 terdapat lima OPD dengan realisasi belanja tertinggi dan lima OPD pula dengan capaian terendah.

Capaian tertinggi di angka 88 persen dan serapan belanja terendah di angka 29,9 persen dari pagu belanjanya.

Seperti apa petanya? Lima OPD dengan serapan belanja tertinggi adalah pertama, Kesbanglinmas dengan capaian 88 persen. Kedua, RS Ahmad Muktar dengan capaian 81 persen, Ketiga Dispora dengan realisasi sebesar 78 persen. Keempat, Satpol PP dengan capaian 75 persen. dan Biro Kesra dengan capaian 75 persen

Kalau ditilik lebih dalam capaian serapan anggaran tertinggi tidaklah terjadi pada OPD strategis yang beririsan langsung dengan aktivitas ekonomi publik di Sumatera Barat.

Bisa saja, kontribusi belanja ini tak memberi impact langsung bagi laju pertumbuhan ekonomi Sumbar.

OPD apa yang berkineja rendah? Pertama, Disbuntahor. OPD ini sampai awal Oktober 2024 hanya mampu menyerap belanja 29,9 persen.

Kedua, Disperkimtan dengan serapan 37,05 persen. Ketiga, Biro Perekonomian dengan capaian 38,84 persen. Keempat, BPKA dengan capaian 40,02 persen dan kelima Biro Hukum dengan capaian 43,52 persen.

Kalau kita tilik lagi dari lima OPD tersebut, empat di antaranya termasuk OPD strategis. Disbuntahor jelaslah beririsan langsung dan bersentuhan langsung programnya dengan nadi ekonomi Sumbar. Hampir 42 persen warga Sumbar menyandarkan hidupnya pada sektor pertanian ini.

Begitu pula Disperkimtan, Biro Perekonomian dan BPKA. Tiga OPD ini jelaslah sangat strategis untuk menstimulus ekonomi masyarakat.

Sayang, harapan dan anggaran yang begitu besar belum mampu dibelanjakan dengan cepat dan maksimal.

Silpa dan "Balanjo Galodo"

Bak "penyakit" menahun, serapan anggaran yang rendah selalu saja terjadi setiap tahun.

Kita memang tak mau belajar dari pengalaman tahun tahun sebelumnya. Kebiasaan "kejar tayang" di ujung tahun anggaran selalu menjadi tontonan memilukan.

Kalau kita lihat dan hitung waktu tersisa dari tahun anggaran 2024, maka waktu tersisa sangatlah pendek.

Hari efektif bekerja tidaklah mencapai 80 hari. Artinya, menjelang akhit tahun akan terjadi "luncuran" APBD secara besar-besaran agar capaian kinerja tetap ciamik.

Ada dua skenario besar yang akan terjadi di ujung tahun 2024. Pertama, Silpa membengkak hingga melampaui angka Rp500 miliar. Kedua, "balanjo Galodo". Pola ini jelaslah sangat tidak efektif. Kita terpaksa mengejar kuantitas dibanding kualitas belanja dari uang publik.

Ini pulah yang berdampak pada minimnya impact APBD terhadap pertumbuhan ekonomi Sumbar.

Fokus dan Maksimalkanlah

Oktober adalah awal Q4/2024. Artinya, ini adalah tiga bulan waktu tersisa di tahun anggaran 2024. Kalaulah kita ingin APBD ini bisa terlaksana dengan baik, maka fokus dan maksimalkanlah waktu yang tersisa ini.

Terkhusus untuk DPRD Sumbar yang baru dilantik laksanakanlah fungsi pengawasan itu. Tanya betullah "isi perut" para OPD ini. Sanggupkah mereka mencapai target atau tidak. Jangan biarkan APBD itu terealisasi seperti ini.

Begitu juga dengan eksekutif. Fokus dan basitungkinlah. Tiga bulan tersisa bukanlah 90 hari. Hari efektif anda bekerja tak lah lebih dari 75 hari.

Jangan biarkan target kinerja itu hanya sebatas catatan rencana di dalam bungkus besar buku APBD. Ingat rakyat membutuhkan itu untuk menstimulus ekonominya. Rakyat membutuhkan itu untuk mendorong turn over ekonominya. Bekerja keraslah.

Satu lagi, 2024 adalah ujung periode duet Mahyeldi-Audy. Berikanlah mereka itu kado istimewa kinejja dengan realisasi APBD yang maksimal dan berkualitas. Sekali lagi, fokus dan bekerja keraslah.(*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PAD Sumbar Naik 11 Persen, Bapenda Sebut Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan Makin Tinggi

PAD Sumbar Naik 11 Persen, Bapenda Sebut Kesadaran Bayar Pajak Kendaraan Makin Tinggi

PAD Sumbar mencapai Rp845,1 miliar hingga Mei 2026 atau naik 11 persen dibanding tahun lalu. Pajak kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang utama.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer