
PEREKONOMIAN daerah tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Di balik perkembangan ekonomi yang kuat, ada kebijakan fiskal yang solid dan pengelolaan anggaran yang tepat guna.
Salah satu instrumen terpenting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat pola serapan anggaran yang tidak optimal di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat.
Jika kita ingin melihat ekonomi daerah tumbuh dengan baik, stimulus belanja dari pemerintah daerah harus stabil dan konsisten.
Pentingnya Belanja Daerah
Belanja daerah memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ketika pemerintah daerah melakukan belanja, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, ataupun penyediaan layanan publik, maka uang tersebut berputar dalam perekonomian lokal.
Misalnya, proyek pembangunan jalan atau jembatan tidak hanya memperbaiki aksesibilitas,.tetapi juga menciptakan lapangan kerja sementara dan meningkatkan pengeluaran konsumsi masyarakat setempat.
Selain itu, belanja daerah yang efektif juga dapat memacu sektor swasta untuk berinvestasi.
Infrastruktur yang lebih baik dan pelayanan publik yang memadai menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi para pelaku usaha.
Dengan kata lain, stimulus belanja daerah tidak hanya berdampak langsung pada masyarakat melalui proyek-proyek publik, tetapi juga mendorong sektor swasta untuk terlibat aktif dalam perekonomian.
Namun, yang kita lihat dari data realisasi belanja daerah di Sumatera Barat tahun 2024 menunjukkan bahwa belanja belum optimal.
Hingga awal Oktober 2024, belanja APBD baru mencapai 56,59 persen dari target yang telah ditetapkan. Ini berarti lebih dari Rp 884 miliar anggaran belum dibelanjakan.
Mengapa ini masalah? Karena ketika pemerintah tidak segera membelanjakan anggaran, maka stimulus ekonomi tidak berjalan. Padahal perekonomian sedang membutuhkan dorongan untuk tetap stabil.
Dampak Rendahnya Serapan Anggaran
Ketika serapan anggaran rendah, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya.
Proyek-proyek yang seharusnya dapat segera dinikmati, seperti pembangunan jalan, pasar, atau fasilitas kesehatan, terhambat atau bahkan tidak terlaksana.
Akibatnya, potensi perbaikan kesejahteraan masyarakat melambat.
Lebih dari itu, penundaan belanja pemerintah juga berarti penundaan peningkatan produktivitas di berbagai sektor.
Misalnya, sektor pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Sumatera Barat membutuhkan infrastruktur irigasi yang baik untuk mendukung produktivitas.
Ketika anggaran tidak segera digunakan untuk membangun infrastruktur ini, petani mengalami kerugian karena tidak bisa meningkatkan hasil panen mereka.
Di sisi lain, rendahnya serapan anggaran sering kali mengakibatkan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi.
SiLPA ini bukan sesuatu yang positif jika terjadi karena ketidakmampuan pemerintah dalam membelanjakan anggaran.
Dana yang tidak terpakai di akhir tahun anggaran hanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan program-program yang telah direncanakan. Ini juga berarti peluang yang terlewatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Stabilitas Belanja, Stabilitas Ekonomi
Stabilitas ekonomi daerah sangat membutuhkan stimulus yang stabil dan terencana.
Belanja daerah yang dilakukan secara konsisten sepanjang tahun akan memberikan dampak yang lebih besar daripada belanja yang menumpuk di akhir tahun anggaran.
Pola "kejar tayang" di akhir tahun hanya menghasilkan proyek-proyek yang dikerjakan tergesa-gesa, tanpa memperhatikan kualitas dan efektivitasnya. Ini justru kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kita memerlukan pola belanja yang lebih merata sepanjang tahun. Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam perencanaan dan eksekusi program.
Proses pengadaan barang dan jasa perlu dipercepat tanpa mengurangi transparansi dan akuntabilitas.
Koordinasi antar-OPD harus diperkuat agar program-program strategis yang beririsan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan tepat waktu.
Sebagai contoh, sektor pertanian di Sumatera Barat sangat membutuhkan perhatian lebih dalam hal anggaran.
Hampir 42 persen penduduk Sumatera Barat bergantung pada sektor ini untuk penghidupan mereka.
Namun, OPD terkait, seperti Dinas Pertanian, hanya mampu menyerap 39,9 persen anggaran hingga awal Oktober 2024.
Ini adalah sinyal bahaya bagi pertumbuhan sektor pertanian di Sumatera Barat. Pemerintah harus segera memperbaiki kinerja anggaran di sektor ini untuk memastikan bahwa para petani mendapat dukungan yang mereka butuhkan.
Rekomendasi untuk Perbaikan
Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini.
Pertama, pemerintah daerah perlu mempercepat proses pengadaan barang dan jasa.
Lambatnya pengadaan sering menjadi hambatan terbesar dalam realisasi belanja daerah.
Dengan mempercepat proses ini, proyek-proyek yang direncanakan dapat segera dimulai dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
Kedua, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergi antar-OPD. Banyak proyek yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, namun sering kali koordinasi yang kurang menjadi alasan keterlambatan pelaksanaan.
Pemprov Sumatera Barat harus memastikan bahwa setiap OPD memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi dengan baik untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Ketiga, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja belanja daerah. Evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa belanja yang sudah direncanakan benar-benar terealisasi sesuai target.
Jika ada kendala yang dihadapi OPD dalam realisasi anggaran, solusinya harus segera ditemukan dan diterapkan.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



