Kampanye Pilkada Programatik dan Solutif

Kampanye merupakan salah satu tahapan pemilihan yang diperkenankan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada akan tetapi juga terdapat pula di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kampanye diperlukan karena jabatan legislatif, presiden dan wakil presiden dan kepala daerah adalah jabatan suprastruktur ketatanegaraan dan dipilih secara langsung oleh rakyat. Bukan jabatan yang ditunjuk oleh siapa pun dan lembaga manapun.

Dalam posisi-posisi ini, rakyatlah yang berdaulat dan mereka terpilih karena kehendak dan keinginan rakyat. Perihal kampanye diatur secara teknis dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) diatur mengenal metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota mulai dari pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog hingga kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Namun, dari seluruh metode kampanye itu, ada metode yang sangat elegan dan intelektual yakni debat publik antar pasangan calon. Pertanyaan besarnya: pertama, mengapa perlu debat publik? Kedua, apa perbedaannya dengan metode kampanye yang lain?
Dua pertanyaan ini sangat penting dijawab.

Karena pada masa kampanye inilah calon pemilih akan bertemu dengan pasangan calon, dan tahapan kampanye merupakan tahapan yang berdekatan dengan tahapan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang akan dilangsungkan pada 27 November 2024 mendatang.

Bukan Dokumen Teknokratis

Debat publik merupakan metode kampanye yang diperkenalkan oleh PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Dalam pelaksanaan debat publik melibatkan para akademisi yang paham dengan kondisi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat daerah.

Dalam debat inilah pasangan calon akan memaparkan tentang visi, misi, program serta kebijakan yang hendak dilakukan selama lima tahun mendatang.

Dalam pembuatan visi, misi, program, dan kebijakan ini tentu saja selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sudah ditetapkan oleh pembentuk UU di negara ini.

Visi, misi dan program itu akan dibedah para panelis debat yang berlatar belakang akademisi yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Pada saat debat publik inilah isi kepala pasangan calon akan dibongkar.

Apakah program yang ditawarkan hanya bersifat teknokratis atau hayalan saja? Apakah kampanye bersifat programatik. Artinya, dapat dioperasionalkan bila terpilih? Apakah program yang ditawarkan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat? Atau hanya sekadar obral janji saja.

Pada saat debat inilah dapat diketahui juga sejauh mana kualitas pasangan calon. Apakah ikut pilkada hanya untuk mencari pekerjaan atau memang benar-benar mengabdi untuk rakyat?

Boleh dikatakan debat ini adalah kegiatan yang menguras pengetahuan dan pengalaman pasangan calon. Dalam pandangan saya ini adalah kegiatan yang bernilai intelektual dan rasional. Pantang untuk dilewatkan.

Jika pasangan calon selama ini bersama dengan rakyat dan mengetahui urat nadi kebutuhan dan kehendak rakyat. Ia akan lancar dalam berdebat dan dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Kampanye yang disampaikan bersifat programatik dan solutif.

Jika pasangan calon adalah orang yang berkegiatan tidak di daerah atau diimpor dari Jakarta atau tanah perantauan meskipun dia lahir di daerah bersangkutan maka akan ketahuan saat debat publik dilakukan. Jangan-jangan rakyat hanya dininabobokan dengan janji-janji surga yang sangat manis dan pahit dikemudian hari.

Padahal, rakyat daerah tidak lagi butuh janji-janji dan rakyat memerlukan kampanye yang programatik dan mampu memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Kalau hanya janji-janji barangkali sudah ratusan janji-janji yang tidak ditepati oleh kepala daerah yang sudah dilantik sebelumnya. Rakyat tidak punya alasan hukum untuk menagih janji tersebut, dan yang dapat dilakukan hanya dengan tidak memilihnya pada periode berikutnya.

Ragam Perbedaan

Kampanye dengan metode debat publik antar pasangan calon memiliki ragam perbedaan dengan kampanye dengan pertemuan terbatas atau kampanye dengan metode dialog dan tatap muka.

Pertama, dalam metode kampanye selain debat publik antar pasangan calon tidak melibatkan akademisi yang pakar di bidangnya. Kedua, tidak ada pembahasan visi, misi, program secara mendalam.

Ketiga, lebih banyak hanya berupa hiburan semata, dan yang dominan adalah para juru kampanye dan artis yang diundang pada saat kampanye itu. Keempat, masyarakat bertemu hanya dengan satu pasangan calon dan tidak semua pasangan calon yang bertanding di daerah itu.

Sementara, dalam debat publik ada calon pemilih bertemu dengan semua pasangan calon, ada pertukaran gagasan dan wacana antara pasangan calon, dan mencari mana yang terbaik untuk daerah, dan ini sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah di masa mendatang. Semoga. (Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti)