Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kembali ke UN, Perlukah?

N
Penulis: Novitri Selvia❯
Asfar Tanjung, Praktisi dan Pemerhati Pendidikan. (Jawapos)
Asfar Tanjung, Praktisi dan Pemerhati Pendidikan. (Jawapos)

PADEK.JAWAPOS.COM-HIRUK-PIKUK dan gonjang-ganjing soal pelaksanaan ujian nasional (UN) kembali hangat diperbincangkan. Setelah sekian tahun ditiadakan, UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa, melainkan hanya sebagai salah satu alat evaluasi.


Advertisement

Sekolah diberikan kewenangan lebih besar dalam menentukan kelulusan siswa berdasarkan berbagai aspek. Termasuk perilaku dan kinerja selama belajar.

Kemudian terus terjadi perkembangan sejak tahun 2021. Pelaksanaan UN telah ditiadakan dan digantikan dengan asesmen nasional (AN) yang lebih fokus pada evaluasi sistem pendidikan secara menyeluruh.

Persisnya, bagi siswa sekolah di kelas terakhir pelaksanaan UN ditiadakan pada semua jenjang. Baik tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA. UN ditiadakan diganti dengan asesmen bagi sekolah masing-masing dan dibarengi dengan Kurikulum Merdeka yang digagas Mendiknas Nadim Makarim.

Advertisement

Itupun banyak jadi pertanyaan kenapa UN dihilangkan. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban dan alasan yang pasti tapi yang jelas tetap berjalan tanpa UN siswa tamat di sekolahnya masing-masing.

Kini muncul persoalan. Masih diperlukan kah UN atau tidak? Pertanyaan dan keinginan untuk pelaksanaan UN itu muncul di saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang baru Abdul Mu’ti.

Bahkan Mendikdasmen itu juga memunculkan pernyataan akan mengkaji ulang perlu tidaknya UN. Termasuk Kurikulum Merdeka masih lanjut atau ada perobahan. Tapi yang jelas sinyal untuk ke arah perubahan dan kembali ke UN dan perubahan kurikulum tersebut sudah mulai tampak.

Advertisement

Mengamati pemberitaan tentang UN itu memang banyak yang menginginkan untuk kembali diadakan. Melihat situasi yang berkembang, agaknya tentu perlu pihak pengambil kebijakan, dalam hal ini Medikdasmen, untuk merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat secara umum ini.

Karena banyak sisi lemahnya ditiadakan UN ini. Gejala itu dirasakan baik oleh kalangan pendidik maupun kalangan siswa sendiri. Bicara tentang UN kenapa diperlukan ini tentu perlu kita merujuk kepada tujuan dan manfaat UN itu sendiri.

Karena tujuan dan manfaat pelaksanaan UN itu adalah sebagai alat ukur standarisasi secara nasional ketercapaian kurikulum yang dilaksanakan secara serempak dari Sabang sampai Merauke.

Bila tidak ada alat ukur tentu akan ada sekolah yang berada di bawah standar dan ada mencapai standar ini se ara umum yang terjadi. Untuk ini tentu kita perlu mengkaji secara khsusus tujuan UN itu.

Pertama, untuk menilai pencapaian kompetensi. UN bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa siswa telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kurikulum.

Kedua, sebagai pemetaan mutu pendidikan. Hasil UN digunakan untuk memetakan mutu pendidikan di berbagai daerah dan sekolah. Ini membantu pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih baik dan merata.

Tiga, bisa digunakan sebagai dasar seleksi masuk pendidikan lanjutan. Hasil dari UN dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi.

Empat, untuk pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan. UN juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan pembinaan kepada sekolah dan guru, serta sebagai dasar untuk perencanaan peningkatan mutu pendidikan di suatu wilayah.

Lima, sebagai hak kepada siswa. Ujian nasional memberikan hak kepada siswa untuk mengetahui capaian kompetensinya setelah menjalani proses pembelajaran.

Sedangkan manfaat UN adalah mengukur pencapaian hasil belajar siswa secara nasional; memetakan mutu pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah; menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan; memotivasi siswa untuk belajar lebih giat menjelang ujian; sebagai alat evaluasi dan pemetaan kualitas pendidikan antar daerah, menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian bantuan dan pembinaan kepada satuan pendidikan.

Berdasarkan keriteria tujuan, manfaat dan melihat dari situasi hiruk-pikuk suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, di bawah pemerintahan yang baru ini, ternyata memunculkan berbagai saran dan kritikan untuk kelangsungan mutu dan kualitas pendidikan.

Masalah yang paling hangat dibicarakan yang akhir-akhir ini muncul dalam pemberitaan dan perbincangan di dunia maya adalah persoalan minta UN dikaji ulang untuk kembali di adakan.

Di samping itu juga masalah zonasi untuk penerimaan siswa baru yang banyak menimbulkan masalah dan termasuk juga persoalan Kurikulum Merdeka (Kumer) yang sudah diperbincangkan. Banyak pro-kontra yang juga pertimbangan, apakah tetap atau tidak dilaksanakan.

Tapi yang jelas, khusus untuk pelaksanaan UN, yang akhir-akhir ini menimbulkan banyak kritikan dan saran untuk diadakan kembali.

Tentunya pihak pengambil kebijakan perlu mengambil sikap, mengkaji plus minusnya, karena UN masih dianggap sebagai instrumen sangat penting untuk mengukur kamajuan dan ketercapaian terhadap program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ini bisa kita ibaratkan mengukur berat satu benda. Perlu timbangan sebagai alat ukur, apakah memang beratnya satu kg atau tidak. Dan sekarang yang terjadi di tanah air ini setelah UN ditiadakan, alat ukur yang sudah standar tidak ada lagi.

Kemajuan pendidikan dan kualitas hanya dirasa-rasakan saja. tanpa adanya alat ukur sulit kita menentukan kelayakan yang standar. Sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra.

Untuk itu kembali kita kepada persoalan perlukah UN diadakan atau tidak? Perlu disikapi dengan suatu pemikiran yang bijaksana dan kontruksif.

Kalau memang UN sebagai alat ukur untuk menilai ketercapaian program penddikan yang tertuang dalam kurikulum, yang standar secara nasional tanpa membeda-bedakan daerah kabupaten kota yang ada di pusat sampai pelosok daerah di tanah air ini, perlu tentunya UN kembali diadakan.

Agar kelayakan mutu dan kualitas sama dan sebangun semuanya, tanpa diskriminasi perbedaan. (Asfar Tanjung, Praktisi dan Pemerhati Pendidikan)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer