PADEK.JAWAPOS.COM-SMART city atau kota pintar merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas hidup masyrakatnya, meningkatkan layanan kota, dan mendorong pengembangan yang berkeberlanjutan.
Kota pintar tersebut idealnya memiliki sistem transportasi yang efisien, jaringan pintar dan bangunan berkelanjutan, penggunaan perangkat internet secara luas untuk pemantauan lalu lintas, pengelolaan limbah dan konsumsi energi, pengumpulan dan analisis data terpusat untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.
Serta berfokus pada peningkatan kondisi kehidupan melalui taman, area rekreasi, dengan melibatkan masyarakat dan memiliki inisiatif yang ditujukan untuk mengurangi jejak karbon, mempromosikan transportasi umum, dan mendorong penggunaan energi terbarukan.
Di Indonesia terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mendukung implementasi smart city. Salah satunya adalah Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendukung pengembangan smart city dengan mengintegrasikan layanan publik melalui teknologi informasi.
Peraturan tersebut mengatur penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Intinya adalah untuk mendorong penggunaan sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik.
Di samping itu, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 yang mengatur tentang pengembangan smart city di tingkat daerah dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program Smart City.
Permendagri tersebut mewajibkan pemerintah daerah mengembangkan dan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mengelola data dan informasi terkait dengan administrasi pemerintahan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, serta kebijakan pembangunan daerah.
Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan perencanaan pembangunan daerah secara elektronik, yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat.
Di samping itu, SIPD diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif di tingkat daerah.
Sehingga dengan demikian, semua pemerintah daerah wajib menggunakan SIPD untuk mendukung pengelolaan data yang lebih terintegrasi antara pusat dan daerah.
Secara ringkas, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi Beberapa Pemerintah Kota di Indoensia sudah mendeklerasikan bahwa mereka sudah mengimplementasikan smart city.
Namun ada beberapa Kota yang malah terjebak atau salah kaprah dengan penggunaan istilah smart city itu sendiri. Di antaranya ada pemerintah daerah menganggap bahwa smart city hanya tentang pembangunan infrastruktur teknologi seperti pemasangan CCTV, Wi-Fi gratis, atau sistem transportasi berbasis aplikasi.
Malah ada sebuah kota di Sumatera Barat yang saat ini memiliki 94 modul dan yang aktif sebanyak 74 modul. Padahal, smart city seharusnya mencakup pengelolaan data, layanan publik yang efisien, peningkatan kualitas hidup, dan partisipasi masyarakat, bukan sekadar teknologi fisik.
Ada juga yang menganggap bahwa fokus hanya pada pembangunan teknologi saja tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk mengelola dan mengoperasikan sistem tersebut.
Kadang pemerintah daerah terlalu berfokus pada teknologi yang canggih tanpa memperhatikan bagaimana teknologi tersebut dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Smart city sering kali dianggap sebagai proyek top-down dari pemerintah pusat atau daerah tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi.
Padahal, keberhasilan smart city sangat bergantung pada partisipasi aktif warga, baik dalam memberi masukan, mengakses layanan, maupun berkolaborasi dalam pengelolaan kota.
Untuk mencapai smart city yang efektif, pemerintah daerah perlu memadukan teknologi dengan pengelolaan yang tepat, kebijakan yang mendukung, peningkatan kualitas layanan publik, dan partisipasi aktif masyarakat dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
Keuntungan menggunakan berbagai aplikasi berbasis IT dapat menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan, yang memungkinkan respons yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus di dalam kota.
Di samping itu berbagai aplikasi tersebut dapat menumbuhkan lingkungan inovasi, tempat teknologi dan layanan baru terus diuji dan diterapkan. Hal ini dapat mengarah pada kemajuan yang meningkatkan kehidupan kota dan menyediakan berbagai pilihan bagi penduduk dan para pebisnis.
Berbagai aplikasi yang tersedia juga dapat mengumpulkan berbagai titik data yang lebih luas, yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika perkotaan, yang dapat membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya.
Meskipun ada manfaat memiliki berbagai aplikasi di kota pintar, penting untuk mengelolanya secara efektif guna menghindari kerugian akibat fragmentasi dan kebingungan. Mencapai keseimbangan antara keberagaman dan integrasi dapat membantu memaksimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan potensi kerugian.
Hal yang akan terjadi akibat memiliki terlalu banyak aplikasi adalah munculnya: kompleksitas operasional, kelebihan data, masalah interoperabilitas, risiko keamanan, kesulitan dalam penskalaan, dan kurangnya fokus.
Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perencana kota untuk memprioritaskan aplikasi penting, memastikan interoperabilitas, dan mempertahankan strategi yang jelas untuk integrasi dan manajemen data.
Supaya tidak salah kaprah, penerapan kota pintar memerlukan perencanaan dan pelaksanaan strategis untuk memastikan keberhasilan. Strategi utama yang dapat diadopsi oleh pemerintah kota di dalam menerapkan smart city supaya terhindar dari salah kaprah adalah dengan cara:
(1) Menetapkan visi yang jelas dan menetapkan sasaran yang spesifik dan terukur untuk apa yang ingin dicapai oleh inisiatif kota pintar yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat;
(2) melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk warga negara, bisnis, dan organisasi lokal, dalam proses perencanaan karena masukan mereka dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan menumbuhkan dukungan masyarakat;
(3) mengembangkan strategi data yang kuat yang mencakup protokol pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan berbagi data dan harus dipastikan ada kerangka tata kelola untuk mengelola privasi dan keamanan data; dan selanjutnya
(4) memilih teknologi dan sistem yang dapat bekerja sama dengan lancar yang mempromosikan interoperabilitas untuk menghindari silo data dan meningkatkan kolaborasi antara berbagai departemen kota.
Dengan mengadopsi strategi ini, kotamadya dapat secara efektif menavigasi kompleksitas penerapan smart city dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih terhubung, efisien, dan layak huni. (Asniati Bahari, Dosen Akuntansi FEB Unand)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!