
Pilkada sudah usai. Hasil sementara sudah diketahui. Ada yang menang, ada pula yang kalah. Biasalah itu, namanya saja kontestasi.
Satu tahap lagi sangat mungkin terjadi: yang kalah menguji nasib di Mahkamah Konstitusi (MK). Ya, nanti setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Provinsi mengeluarkan penetapan, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan (sering juga disebut gugatan) ke MK.
Secara teori, upaya hukum ke MK disebut dengan sengketa hasil. Atau, disebut juga dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait Pilkada.
Tapi, dalam praktiknya, pihak-pihak yang maju ke MK tidak hanya mempersoalkan hasil. Buruknya proses Pilkada yang terjadi sepanjang pesta demokrasi juga banyak dikadukan ke MK.
Hukum asalnya begini: tidak semua sengketa Pilkada dapat diajukan ke MK. Ada batasannya, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 Undang-undang Pilkada.
Misalnya, untuk Provinsi Sumatera Barat yang berpenduduk sebanyak 5.757.205 jiwa, ambang batasnya adalah 1,5%.
Maksudnya, bila selisih perolehan suara antara pemenang dengan yang kalah paling tinggi 1,5% dari suara sah, pihak yang kalah berhak mengajukan sengketa ke MK.
Pada periode tertentu, MK pernah menerapkan dengan sangat ketat Pasal 158 UU Pilkada. Sampai-sampai, di waktu itu, MK diolok-olok sebagai Mahkamah Kalkulator. Yaitu, lembaga negara yang kerjanya menghitung-hitung selisih suara saja tanpa menyentuh soal substansi yang dipermasalahkan pemohon dengan alasan ketentuan ambang batas tidak terpenuhi.
MK kemudian secara diam-diam "merevisi" kebijakannya. Akhirnya, seperti yang berlangsung sejak beberapa tahun belakangan, MK tidak hanya mengadili sengketa hasil, tapi juga masuk ke atau mengadili sengketa proses yang sifatnya sangat substansial.
Dengan kebijakannya itu, MK mau menyampaikan pesan kepada publik bahwa mereka adalah lembaga negara terhormat yang bertanggung menjaga marwah demokrasi melalui pelaksanaan Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Kebijakan MK itu cukup beralasan. Seringkali dalam gelaran Pilkada hasilnya "bersih": pasangan calon tertentu berhasil memenangkan Pilkada dengan selisih suara yang tebal, tapi prosesnya bermasalah.
Misalnya, pemenang memperoleh suara yang sangat banyak karena belangsungnya politik uang secara terstruktur, sistimatis dan masif. Atau, belakangan diketahui bahwa telah terjadi cacat administrasi persyaratan pemenang Pilkada.
Contohnya sudah banyak. Sebut saja, salah satu contoh, perkara Sabu Raijua (Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur) yang diputus MK tahun 2021.
Dalam perkara itu, MK membatalkan kemenangan Orient Patriot Riwu Kore yang terbukti memiliki paspor Amerika Serikat atau bukan warga negara Indonesia, padahal pada waktu itu Orient dan pasangannya memiliki selisih suara yang tebal atas pesaingnya. Tidak hanya itu, batas waktu pengajuan permohonan sebenarnya juga sudah lewat.
Dengan putusan MK dalam perkara Sabu Raijua bukan berarti MK menegasikan Pasal 158 UU Pilkada secara mutlak.
Istilah yang dipakai MK adalah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada (syarat ambang batas) demi kepentingan yang lebih besar dan substansial, yaitu menyelamatkan marwah demokrasi.
Sesuai jadwal, KPU akan menetapkan hasil perolehan suara (pemenang Pilkada) paling lambat tanggal 16 Desember 2024. Sebab itu, dari sekarang, peserta Pilkada yang kalah dan terbersit di hati untuk mengajukan gugatan ke MK harus bekerja sangat keras. Dalam sekitar 20 hari yang tersisa, semua bukti-bukti harus disiapkan untuk bertarung di MK.
Waktu yang tersedia sangat singkat. Nanti dalam 3 hari sejak penetapan KPU dibuat, gugatan harus sudah didaftarkan ke MK, baik secara daring maupun luring.
Saran saya kepada para calon kepala daerah yang berniat maju ke MK, persiapkanlah diri sebaik-baiknya. Bukti-bukti (baik surat maupun saksi) harus benar-benar kuat dan dapat dipercaya. Jangan asal ke MK, nanti menghabiskan waktu dan uang saja.
Kepada pasangan calon yang menang saya juga berpesan: tunda dulu selebrasi kemenangan.
Jika di hari ke 4 setelah penetapan KPU tidak masuk gugatan ke MK, berselebrasilah sepuasnya. Sebaliknya jika ada gugatan yang terdaftar, tunggu sampai MK mengeluarkan putusan.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


