
Beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024, menyongsong tahun 2025 dengan harapan yang baru untuk menjadi lebih baik, begitu juga dengan dunia perpajakan di Indonesia, akan ada wajah baru di sistem administrasi perpajakan Indonesia yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan di bidang Teknologi Informasi dan basis data.
Direktorat Jenderal Pajak akan menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi dan memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sistem tersebut bernama Coretax.
Apa sebenarnya Coretax itu?
Coretax merupakan sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak sehingga Wajib Pajak hanya perlu mengakses satu aplikasi saja. Apa saja yang perlu Anda ketahui tentang Coretax? Simak ulasan berikut.
Konsep impersonating (berperan sebagai)
Bagaimana cara kerja coretax? yaitu dengan konsep impersonating (berperan sebagai), dimana pengelolaan akun Coretax Badan dapat dijalankan oleh Orang Pribadi yang bertindak sebagai Pengurus/Wakil atau Kuasa yang telah ditunjuk sebagai PIC Utama.
PIC Utama dalam hal ini adalah Direktur Perusahaan dapat menunjuk karyawan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya serta membatasi hak akses karyawannya sehingga keamanan data Perusahaan tetap terjaga.
Contohnya apabila karyawan A ditunjuk oleh Direktur Perusahaan hanya untuk membuat bukti potong PPh Pasal 21 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, maka ketika karyawan A telah masuk ke Coretaxnya dan menjalankan model impersonating ke perusahaan yang menunjuknya maka karyawan A hanya bisa mengakses menu e-bupot dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
PIC Utama menunjuk karyawan melalui Coretaxnya dengan model impersonating ke Wajib Pajak Badan yang akan diwakili.
Sertifikat Elektronik
Perbedaan sertifikat elektronik pada aplikasi pajak yang sudah ada dengan Coretax adalah penandatangan dokumen elektronik pada aplikasi pajak existing menggunakan sertifikat elektronik badan dalam bentuk file .p12, sementara dalam coretax tidak ada lagi penandatangan dokumen elektronik menggunakan sertifikat elektronik badan.
Coretax hanya mengenal sertifikat elektronik orang pribadi sehingga setiap orang pribadi yang bertindak sebagai penandatangan, wajib memiliki sertifikat elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) atau kode otorisasi DJP yang diajukan melalui Coretax.
Pembayaran dan Pelaporan SPT
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK-81/2024), Jatuh tempo pembayaran diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dan akhir bulan berikutnya untuk PPN.
Pembuatan kode billing secara mandiri dibatasi hanya untuk jenis pajak yang tidak memiliki kewajiban pelaporan SPT Masa maupun SPT Tahunan, sehingga kedepannya, apabila status SPT yang dilaporkan Kurang Bayar, maka sistem secara otomatis akan membuat kode billing, proses ini meminimalisir kesalahan pemilihan kode jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak yang dibuat Wajib Pajak pada aplikasi existing.
Wajib Pajak dapat melihat kode billing di menu pembayaran sub menu daftar kode billing belum dibayar untuk selanjutnya melakukan pembayaran pajak ke bank atau kantor pos. Sistem akan membaca pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan draft SPT yang semula berada di menu SPT menunggu pembayaran secara otomatis berpindah ke menu SPT dilaporkan.
Proses ini memangkas alur Wajib Pajak memasukkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) ke dalam draft SPT. Berbeda dengan aplikasi existing, umur billing pada coretax bukan 30 (tiga puluh) hari melainkan 7 (tujuh) hari. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari billing belum dibayarkan maka SPT yang ada di menu SPT Menunggu Pembayaran akan berpindah secara otomatis ke menu Konsep SPT.
Bukti Potong PPh dan Faktur Pajak
Wajib Pajak membuat Bukti potong PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 15 (yang dikenal dengan e-bupot unifikasi) dan bukti potong PPh Pasal 21 (atau dikenal e-bupot 21) dimenu ebupot.
Bukti potong secara real time akan masuk ke coretax lawan transaksi apabila bukti potong tersebut telah diterbitkan dan ditandatangani secara elektronik. Begitu juga dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak yang sudah diupload dan ditandatangani secara elektronik akan secara real time masuk ke menu Pajak Masukan lawan transaksinya.
Sesuai dengan PMK 81/2024 pengkreditan Pajak Masukan hanya bisa dikreditkan di masa pajak yang sama dengan bulan faktur pajak tersebut diterbitkan kecuali untuk dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.
Deposit Pajak
Ketentuan mengenai deposit pajak diatur dalam PMK-81/2024 dan mulai diterapkan pada Coretax mulai 1 Januari 2025. Deposit pajak merupakan pembayaran pajak yang belum melekat ke satu jenis pajak tertentu.
Adapun karakteristik dari deposit pajak adalah penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak dapat mencegah Wajib Pajak dari sanksi keterlambatan bayar karena tanggal top up deposit pajak diakui sebagai tanggal pembayaran pajak, proses penggunaan deposit untuk membayar pajak jenis pajak tertentu melalui mekanisme pemindahbukuan oleh sistem dan tercatat pada menu buku besar, opsi menggunakan deposit muncul jika saldo mencukupi, apabila di akhir tahun masih terdapat saldo deposit pajak, deposit tersebut dapat digunakan di tahun berikutnya, kode akun pajak dan kode jenis setoran untuk deposit pajak 411618-100 dan Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit serta tidak ada biaya administrasi atas deposit pajak tersebut.
Konsultan Pajak
Dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Kuasa meliputi konsultan pajak, pihak lain, atau keluarga.
Saat Coretax diimplementasikan, seorang Konsultan Pajak harus terdaftar dalam Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP) Kementerian Keuangan. Selain itu agar Konsultan Pajak dapat ditunjuk sebagai kuasa, konsultan tersebut juga harus aktif dalam Database Coretax. Bagaimana cara agar konsultan pajak menjadi aktif dalam database Coretax? yaitu dengan cara melakukan pendaftaran offline ke KPP terdaftar atau dengan pendaftaraan online melalui coretax konsultan yang bersangkutan.
Masa Peralihan
Pada masa peralihan ini, untuk SPT Tahunan tahun pajak 2024, pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan masih menggunakan efilling atau eform pada djponline begitu juga dengan pelaporan SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa Unifikasi masa pajak Desember 2024 masih menggunakan media pelaporan yang lama.
Sebagai penutup, penerapan sistem Coretax merupakan langkah strategis dalam upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, Coretax tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan tetapi juga memberikan kemudahan dan keamanan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui integrasi dan otomatisasi yang ditawarkan, sistem ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas di sektor perpajakan. Mari kita sambut tahun 2025 dengan semangat baru, memanfaatkan teknologi yang semakin maju untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui kontribusi perpajakan.
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




