Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Antikorupsi dan Integritas: Dua Hal yang Harus Diprioritaskan dalam Mencapai Keberlanjutan dan Keadilan Sosial

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯

ilustrasi korupsi, suap, dan sejenisnya.
ilustrasi korupsi, suap, dan sejenisnya.
Oleh: Bintang Samudera Akbar, Mahasiswa Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Baiturrahmah Padang


Advertisement

Keberlanjutan dan Keadilan Sosial

Korupsi tetap menjadi ancaman besar bagi perkembangan masyarakat secara global karena dampak merugikannya terhadap perekonomian, keadilan, dan kesejahteraan sosial.

Telah diamati bahwa meskipun berbagai langkah telah diperkenalkan untuk memerangi korupsi, praktik ini masih terus menjadi ancaman yang aktif terhadap kemajuan sosial, politik, dan ekonomi.

Advertisement

Korupsi menyebabkan hilangnya keuangan dan menghambat perkembangan komunitas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Memobilisasi perjuangan melawan korupsi dan membangun integritas harus menjadi dua pilar utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Membangun integritas individu dan institusi adalah langkah pertama menuju terciptanya masyarakat yang bersih.

Korupsi: Sifat dan Dampaknya

Advertisement

Korupsi merajalela di berbagai negara dan telah merasuki banyak sektor kehidupan, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Beberapa praktik korupsi yang paling umum termasuk suap, kolusi, penggelapan, dan pemerasan.

Korupsi menyebabkan perkembangan masyarakat yang tidak merata, di mana hanya sedikit individu yang diberdayakan dan memiliki sumber daya serta kekuasaan, sementara sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan dan kesulitan.

Korupsi adalah salah satu tantangan dalam tata kelola yang menghambat kemajuan negara. Pada tingkat makro, korupsi mengakibatkan pemborosan sumber daya, meningkatkan ketidaksetaraan di antara populasi, dan mengurangi daya saing global mereka.

Infrastruktur pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi mayoritas sering kali dibiarkan terbengkalai atau bahkan ditinggalkan karena dana yang diselewengkan.

Pada tingkat mikro, proyek-proyek yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan publik dalam jangka panjang sering kali diabaikan atau dieksekusi dengan buruk.

Proyek pembangunan ini tidak hanya memperburuk ketidakadilan sosial, tetapi juga memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Selain itu, dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat justru terbuang sia-sia akibat praktik korupsi.

Selain itu, korupsi menurunkan dan semakin mengurangi kepercayaan publik terhadap entitas publik dan negara. Masyarakat sering merasa bahwa pejabat dan aparat pemerintah hanya mengejar agenda mereka sendiri, yang semakin merusak persepsi mereka tentang sistem, membuat mereka merasa putus asa dan kecewa seiring waktu. Situasi ini memperburuk ketidakstabilan politik dan sosial yang merugikan kemajuan negara.

Integritas sebagai Taktik Utama dalam Memerangi Korupsi

Integritas dapat didefinisikan sebagai sebuah kebajikan diri, cara melakukan sesuatu dengan jujur, transparan, dan tulus tanpa pengawasan.

Integritas adalah prinsip dasar dalam perjuangan melawan korupsi. Dalam upaya memerangi korupsi, segala usaha akan sia-sia jika integritas tidak ada. Individu yang tidak memiliki integritas lebih rentan terlibat dalam praktik korupsi karena mereka tidak terikat pada prinsip moral untuk melakukan apa yang "benar" dan "adil".

Oleh karena itu, integritas harus diterapkan dalam masyarakat sebagai sebuah budaya yang meresap di setiap aspek kehidupan, baik itu politik, bisnis, maupun individu. Sistem yang tidak transparan dan tidak adil selalu akan melahirkan korupsi.

Untuk alasan ini, membangun integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan peran seluruh sistem, apakah itu negara, perusahaan, atau masyarakat itu sendiri.

Penting untuk diingat bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dalam sekejap. Membangun integritas adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh pendidikan yang memadai, pengalaman hidup, dan lingkungan yang sehat.

Seorang individu yang jujur akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kebenaran meskipun ada rintangan yang menghadang. Sifat ini, yang ditanamkan sejak kecil, berfungsi sebagai pertahanan yang kuat dalam menghadapi potensi korupsi.

Integritas: Memperkuat Melalui Pendidikan

Mempromosikan integritas melalui pendidikan adalah salah satu langkah terkuat dalam menghadapi korupsi. Pendidikan nilai mengenai masalah integritas seperti kejujuran, disiplin, serta tanggung jawab harus dimulai sejak usia dini, baik dalam keluarga maupun sekolah.

Meningkatkan kesadaran pendidikan yang menekankan kebenaran dan keadilan sebagai nilai yang tidak dapat dikompromikan akan membentuk pola pikir masyarakat untuk tidak memilih jalan pintas yang ilegal melalui korupsi.

Konsep integritas dan strategi anti-korupsi yang disertakan dalam sistem pendidikan membentuk budaya anti-korupsi. Namun yang lebih penting, pendidikan etika sangat diperlukan untuk membentuk integritas dalam karakter.

Pendidikan juga merupakan kunci untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang dampak buruk dari korupsi serta bagaimana cara menghilangkannya.

Pelatihan etika mengenai pengelolaan keuangan publik, pengelolaan sumber daya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat mempersiapkan generasi muda saat ini untuk menjadi pemimpin yang bijaksana di masa depan. Teknik pengambilan keputusan yang tepat, misalnya, dapat mengurangi kemungkinan jatuh pada praktik korupsi.

Membangun Masyarakat Anti-Korupsi adalah Tantangan

Meskipun pendidikan nilai dan kewarganegaraan menyediakan dasar yang baik dalam menanggulangi perilaku korupsi, masih ada celah dalam membina masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.

Salah satu masalah terbesar adalah struktur yang sudah ada yang justeru mempromosikan korupsi. Seringkali, korupsi telah menjadi bagian dari budaya organisasi atau institusi.

Jaringan korupsi yang sudah ada bertahun-tahun bukanlah sekadar kumpulan banyak institusi. Ini adalah cara yang dikembangkan untuk menyerahkan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam peran mereka yang saling terhubung dalam jaringan tersebut.

Selain itu, keinginan untuk melakukan korupsi dapat disebabkan oleh struktur yang tidak adil, di mana mereka yang tidak terlibat dalam korupsi sering kali diabaikan atau terabaikan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa ada mekanisme yang adil dan terbuka yang mengakui dan memastikan pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil dalam ruang publik.

Baiklah, mari kita coba ungkapkan ini dalam bahasa yang lebih sederhana tidak ada kepercayaan yang berbeda dalam masyarakat yang memiliki integritas tinggi. Semua orang memiliki kesempatan yang setara, dan setiap pertumbuhan tidak hanya mengacu pada pelayanan kepada masyarakat, karena kekayaan juga bermanfaat untuk individu.

Secara inheren dipahami bahwa kita mungkin terlibat dalam tindakan korupsi, namun kita juga harus membantu semua orang untuk cukup jujur untuk memahami makna keadilan.

Di sebagian besar bagian dunia ini, korupsi tinggi yang mengakibatkan hambatan besar bagi perkembangan struktur sosial secara keseluruhan. Bisa dikatakan bahwa keberadaan korupsi sangat rendah untuk dipandang remeh.

Seperti yang disampaikan oleh Ted L. H. B. M. Cogliandro dalam bukunya Business Worth Emulating Case Studies in Integrity Based Leadership : “Kita harus memiliki pemahaman yang mendalam bahwa dalam perjuangan melawan korupsi, hasil dari setiap upaya sangat penting. Tidak ada strategi yang tidak efektif, memo kunci, atau ajakan manajemen yang mulia”. Ini mengingatkan kita kembali pada keyakinan bahwa komitmen yang diikuti dengan upaya yang kuat dapat membantu kita dalam berusaha menghilangkan korupsi.

Memang, politik kriminal dan korup harus dianggap sebagai Pandemonium baru. Bersama-sama, anti-korupsi dan politisi bekerja untuk meruntuhkan integritas, dan segala sesuatu yang menentangnya pun dihancurkan. Karena para pemimpin dan politisi yang kuat memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi, mereka juga dapat dengan mudah mengakhiri layanan yang dikuasai oleh integritas. Selama beberapa dekade, kita telah menyaksikan batas-batas yang kabur antara agama dan politik yang entah bagaimana berhasil menjadi kacau. Sayangnya, kekacauan ini menjauhkan kita lebih jauh dari harapan dan ide tinggi tentang dunia. (***)

Referensi :

KPK. (2021). Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Retrieved from https://www.kpk.go.id

Prasetyo, A. (2019). Korupsi dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 21(2), 125-139.

Nugroho, Y. (2018). Korupsi dan Integritas dalam Pembangunan di Indonesia: Upaya Pencegahan dan Pemberantasan. Jurnal Kebijakan Publik, 9(3), 45-56.

Suryani, E. (2017). Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia: Perspektif dan Strategi Implementasi di Sekolah. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(4), 234-245.

  Indonesia Corruption Watch (ICW). (2020). Laporan Tahunan ICW: Penanggulangan Korupsi di Indonesia 2020. Indonesia Corruption Watch. Retrieved from https://www.icw.or.id

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Solok Selatan Sosialisasikan Antikorupsi, Bupati Khairunas Tekankan Transparansi Dana BOS

Pemkab Solok Selatan Sosialisasikan Antikorupsi, Bupati Khairunas Tekankan Transparansi Dana BOS

Pemkab Solok Selatan menggelar sosialisasi antikorupsi bagi kepala sekolah TK, PAUD, dan SD. Bupati Khairunas tekankan transparansi Dana BOS

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer