Peniup Peluit

Seluruh mata rakyat tertuju kepada kedua tokoh bangsa itu. Yang menarik di sini bukan pertemuan dengan hidangan nasi gorengnya dan minyak urut yang dibawa Mega untuk mas Bowo, ini panggilan Megawati kepada Prabowo.

Bila dikaitkan dengan kepentingan rakyat pertemuan kedua tokoh itu adalah apakah ada manfaat bagi rakyat atau tidak. Konkritnya, apakah PDI-P bergabung ke pemerintahan Prabowo atau berada di luar pemerintahan menjadi oposisi.

Di sinilah, esensi pertemuan dua tokoh bangsa itu. Sebab, pilihan apa pun yang diambil ketua umum partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu memiliki implikasi ketatanegaraan selama lima tahun mendatang, bahkan setelahnya.

PDI-P sudah kenyang pengalaman menjadi oposisi. Selama sepuluh tahun dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak dapat apa-apa di pemerintahan.

Setelah itu, apa yang terjadi, PDI-P mendapatkan insentif elektoral dari rakyat dan menjadi pemenang pemilu selama dua kali pemilu berturut-turut baik di legislatif maupun di pilpres (2014-2019), dengan menyodorkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden.

Pertanyaan besarnya: apakah hal ini diulang kembali oleh PDI-P dalam kabinet Merah Putih yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto?

Pertanyaan ini sangat penting dijawab karena satu-satunya partai yang tahan dalam balutan oposisi hanya PDI-P, dan jauh lebih penting dari itu adalah kekuasaan juga perlu ada kontrol atau pengawasan.

Tanpa kontrol, kekuasaan rentan disalahgunakan.
Kekuasaan apa pun di negara ini. Apalagi sumbernya dari kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut hukum pasti memerlukan kontrol.

Dalam tulisan ini saya sebut dengan peniup peluit kekuasaan. Dalam agenda pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), misalnya memerlukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak saja melakukan pengawasan melainkan juga melakukan pencegahan dan penindakan terhadap aneka pelanggaran pemilu.

Tak hanya itu, dalam lembaga negara yang digolongkan sebagai lembaga yudisial, memerlukan juga kontrol, makanya hadir Komisi Yudisial (KY) untuk menjaga kehormatan, martabat dan perilaku hakim. Komisi ini hadir dengan dasar hukum pembentukan UUD NRI Tahun 1945, adalah untuk melakukan kontrol.

Lalu, Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sudah lebih 100 hari memegang tampuk pemerintahan dan memiliki kewenangan yang sangat besar dalam UUD NRI Tahun 1945, siapa yang mengontrolnya?

Kita mungkin akan menjawab Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Karena memang demikian, DPR yang melakukan fungsi kontrol, disamping fungsi legislasi dan anggaran. DPR-nya harus kita pilah dulu.

Pertama, DPR berasal dari partai politik. Kalau partai politik di DPR itu bergabung di pemerintahan, maka layakkah kita berharap, dia akan melakukan peran pengawasan atau sebagai peniup peluit?

Kedua, DPR yang partai politiknya tidak ikut bergabung dalam pemerintahan, layakkah kita berharap, ia akan melakukan peran pengawasan atau sebagai peniup peluit?

Dalam pandangan penulis, DPR yang berfungsi sebagai peniup peluit adalah yang tidak bergabung dalam pemerintahan kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

Harapan satu-satunya tertumpang kepada PDI-P melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri, yang akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat ini.

Hanya dua kata untuk Megawati Soekarno Putri: menjadi bagian atau mengambil jarak dengan kekuasaan. Keputusan untuk kedua hal itu, ada pada Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai pemenang pemilu legislatif 2024 itu.

Sementara itu, partai yang saat ini tengah bahagia berada dalam kabinet tidak mungkin kita berharap ia akan memainkan peran sebagai peniup peluit. Ia adalah pemain kekuasaan atau tukang aminkan keputusan penguasa.

Landasan pijak berpikir mereka bukan lagi apakah bermanfaat untuk rakyat tapi apakah kebijakan tersebut menguntungkan mereka atau kelompoknya, dan jika menganggu kepentingan mereka, baru bersuara.

Kekuasaan Presiden Besar

Kekuasaan Presiden Prabowo yang sangat besar dalam UUD NRI Tahun 1945. Tak hanya sebagai kepala negara melainkan juga sebagai kepala pemerintahan.

Presiden Prabowo memiliki kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dalam peraturan perundang-undangan dan kekuasaan dalam bidang yudisial (Siti Marwiyah, 2024).

Partai yang masuk kabinet tidak mungkin diharapkan sebagai peniup peluit terhadap kekuasaan presiden yang amat besar tersebut.

Sebab, ia telah sebaun dengan kekuasaan, dan tidak akan berlawanan dengan kekuasaan selama kepentingannya tidak diganggu.

Memaksa mereka sebagai peniup peluit laksana berteriak di padang pasir yang sangat tandus atau menggantang asap. Tidak ada berarti dan memberikan dampak kepada perkembangan demokrasi di negeri ini.

Ketika kewenangan besar itu tanpa pengawasan dan kontrol dari parlemen maka rentan disalahgunakan atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan keluarga. Kita telah menyaksikan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dua periode berkuasa, nyaris tanpa pengawasan.

Kalau ada pengawasan tidak mungkin lahir UU Cipta Kerja yang proses pembahasannya dilakukan secara ugal-ugalan, tidak mungkin pula ada kado bagi hakim MK, selama tiga periode atau 15 tahun tanpa perlu ujian kepatutan dan kepantasan lagi di DPR.

Kuat dugaan bahwa pagar laut yang saat ini lagi heboh di Tangerang. Jangan-jangan ini dampak dari tidak jalannya pengawasan dari DPR selama ini.

Peniup peluit kekuasaan ini sangat penting di parlemen, sebab dialah yang akan mengingatkan ketika kekuasaan tidak lagi berada di atas rel konstitusi. Kekuasaan Presiden yang sangat besar berpotensi menyimpang dan disalahgunakan.

Diawasi pun masih menyimpang, apalagi tidak di awasi. Kita tidak boleh percaya sepenuhnya pada kekuasaan. Kekuasaan yang besar maka potensi disalahgunakan pun akan besar. Kekuasaan harus memberikan kesejahteraan terbesar bagi rakyat, bukan merugikan rakyat. Semoga. (Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti)