"Gunting" Prabowo

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengetatkan "ikat pinggang" di awal tahun 2025 membuat banyak pihak "tagagau". "Gunting" tajamnya memangkas anggaran dengan lugas.  Ada ada yang menyusut dan tak jarang pula yang "terjun bebas".

Nyaris semua Kementerian dan Lembaga Tinggi negara terdampak pemangkasan anggaran. Ada yang terdampak dalam dan ada pula yang terpangkas tipis. Intinya, semua anggaran secara horizontal dan vertikal terdampak. Malahan dana desa yang berada pada posisi terujung pemerintahan juga mengalami pemangkasan.

Layaknya "sentruman" listrik  di saat kita duduk nyaman, "cutting" Prabowo ini benar benar membuat kaget. Ekspektasi pejabat tinggi (Menteri/Wamen) yang dilantik Oktober 2024 bisa saja menjadi buyar. Anggaran gemuk untuk mendukung dan menunaikan visi dan misi negara dalam upaya menuju Indonesia Emas menjadi "tagagau". Dengan apa program dijalankan, siapa yang akan menjalankan dan bagaimana cara menjalankannya kalau anggarannya di pangkas sebegitu dalam.

Selain mengagetkan, cutting anggaran yang terjadi tahun ini juga mencatatkan sejarah. Rasanya belum pernah bangsa ini melakukan cutting anggaran sedalam ini. Wajar saja, pemotongan yang begitu dalam menimbulkan resistensi dan multi tafsir.

Rem Mendadak

Ibarat mobil yang sedang melaju di tol, "Cutting" anggaran ini tak ubahnya sebuah tindakan rem mendadak. Pedal rem ditekan dalam dalam, rem tangan pun di angkat tinggi-tinggi agar laju kendaraan melambat dan berhenti.

Oleng dan bergetar sudah pasti. Hanya seorang driver andal lah yang mampu mengeliminir kecelakaan. Di sinilah Prabowo ingin melihat pembantu pembantunya cakap dan sigap kah mereka dalam bekerja. Di sini akan terlihat mana yang berjiwa bos dan mana pula yang leader.

Sepertinya, Prabowo memahami itu. Puluhan tahun jadi Komandan tempur dan Ketua Umum Partai Gerindra membuat dia memiliki cara berbeda dalam menilai pembantu. Prabowo menyadari betul kalau dengan anggaran besar dan gemuk siapa pun bisa melakukannya. Prabowo paham persis anggaran besar bisa membuat apa saja. Prabowo pun yakin bahwa hanya seorang leader andal lah yang mampu bekerja maksimal di tengah jepitan keterbatasan.

Bisakah seorang menteri bekerja maksimal dengan anggaran terbatas? Kalau menteri itu seorang leader dia pasti mampu. Seorang leader akan mampu mengkapitalisasi keterbatasan menjadi potensi. Seorang leader akan mampu menyulap rintangan menjadi peluang. Sosok sosok seperti inilah yang dibutuhkan bangsa ketika fiskal negara tidak dalam keadaan baik baik saja.

Penulis melihat apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah menarik diri dan gerbongnya dari zona Comport Zone. Prabowo mencoba mengubah mainset aparatur pemerintahan. Mainset membelanjakan uang diubah dengan  mengefisienkan anggaran. Saatnya pemerintah dapat bekerja maksimal dengan anggaran yang terbatas. Intinya, kalau bisa berbiaya murah kenapa harus memaksakan diri juga dengan biaya mahal.

Dalam kontek "kejutan" sesaat ini bagus dan penting. Tapi kalau "gunting" ini berlangsung lama dan terlalu dalam maka tentulah berdampak luas. Turn over ekonomi pasti tertanggu. Makro ekonomi yang mulai bangkit dan kuncup terbuka peluang menjadi layuh sebelum berkembang. Ingat, salah satu triger ekonomi itu adalah belanja pemerintah melalui APBN dan APBD. Kini stimulus fiskal bangsa itu betul yang diketatkan.

Secara prinsip kita setuju dengan langkah efisiensi ini. Program Makan Gratis Bergizi (MGB)  dengan big cost cukup baguslah. Selain meringankan beban orang tua di tengah biaya pendidikan yang tinggi, MGB juga memberikan kepastian asupan gizi bagi anak anak di bangku sekolah. Tidak ada lagi anak anak kita belajar menuntut ilmu dalam posisi perut keroncongan menahan lapar.

Tak ada  keraguan untuk itu. Meskipun begitu bak telur dengan ayam, makro ekonomi tak ubahnya ibarat induk ayam yang akan menghasilkan banyak telur telur pendapatan. Kalaulah stimulus ini dipangkas dalam apakah itu tidak akan mematikan induk ayam?

Penulis menyarankan pangkaslah, rasionalisasilah anggaran itu. Namun, "gunting" tajam itu janganlah diberlakukan sama rasa dan sama rata. Buatlah diskresi skala prioritas dan lakukan tebang pilih. Kebijakan dan program yang berhubungan dengan hajat orang banyak janganlah di pangkas tajam. Infrastruktur dalam upaya menuju swasembada pangan janganlah dipangkas dalam. Ingat, makro ekonomi sangatlah bergantung pada infrastruktur tersebut. Evuluasi dan tinjau ulang lah. Kan tidak lucu, bangsa yang luas dan besar ini hanya mencadangkan pembangunan ruas jalan baru 63 Km seperti diungkap politisi Aldian Napitupulu.

Puyu Ma Apuang Nan Limbek Mambanam

Ada perubahan mainset  yang dibawa Prabowo dalam tata kelola pemerintahannya. Kebijakan "rem mendadak" Anggaran jelaslah sebuah ujian terberat bagi kita semua.

Penulis melihat, cutting anggaran ini tak ubahnya mengubek-ubek sebuah genangan di sebuah embung. Setelah air dan lumpur di ubek ubek maka seleksi alam akan muncul. "Nan Puyu ma Apuang, nan Limpek Mambanam". Bagi yang terusik kenyamanannya akan bereaksi, bagi yang iklas dalam pengabdian akan terus berkreasi.

Apa artinya? Resistensi atas rasionalisasi anggaran ini muncul dari orang orang yang selama ini terjebak dan merasa nyaman dalam zona Comport Zone. Mereka sudah terlalu lama "tertidur" pulas dengan kenyaman. Mulai dari sarana dan prasarana kerja hingga ke anggaran yang melimpah.

Pangkaslah kegiatan kegiatan tak penting. Untuk apa menggelar kegiatan yang tak linier antara input dan out put. Setiap satu rupiah uang rakyat harus lah dipertanggungjawabkan. Semua harus terukur. Untuk apa belanja ATK, untuk apa road show, perjalanan dinas Focus Discusian Grup. Toh komunikasi dan koordinasi bisa dilakukan dua arah dengan teknologi. Manfaatkanlah teknologi untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi.

Begitu juga dengan sarana dan prasarana kerja. Tidak ada jaminan sarana kerja yang wah dan mewah akan menghasilkan keputusan dan kinerja bagus. Ubahlah lah, evaluasilah dan sesuaikanlah dengan keadaan dan kemampuan. Ingat, ada pesan bijak bahwa seorang leadher harus bisa memisahkan antara kemauan dan kebutuhan. Disitulah letaknya kebijakan dan kearifan.

Pangkas Rp306,7 Triliun

Dalam nota APBN 2025 tercatat total APBN sebanyak 3.621,3 Triliun. APBN ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebanyak Rp2.701,4 triliun, belanja Transfer ke Daerah, Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun, Pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun dan Pembiayaan investasi sebesar Rp154,5 triliun.

Memasuki tahun 2025, Prabowo melalui Kementrian Keuangan melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah anggaran dipangkas. Nyaris setiap postur APBN dimintak melakukan efisiensi. Buktinya belanja pemerintah pusat diturunkan dari Rp 2.701,4 triliun menjadi Rp 2.445,1 triliun atau dipangkas sebesar 256,1 triliun atau setara 8,4 persen.

Begitu juga dana transfer daerah. Dari Rp 919,9 triliun dipangkas menjadi Rp 869,3 triliun atau turun dipangkas 5,5 persen. Adapun rincian dana tranfer daerah yang dipangkas itu diantaranya kurang bayar dana bagi hasil dipangkas sebanyak Rp 13,9 triliun, Dana Alokasi Umum sebanyak Rp 15,7 triliun, Dana Alokasi Khusus sebanyak Rp 18,3 triliun, termasuk dana Desa yang juga dipangkas sebesar Rp 2 triliun.

Bagaimana dengan dana Kementrian? Dari Rp 256,1 triliun yang dirasionalisasi tersebar pada beberapa mata anggaran. Diantaranya, Pengadaan alat tulis dipangkas sebesar 90 persen, kegiatan seremonial sebesar 50,9 persen, rapat/seminar dan sejenisnya sebesar 45 persen, kajian dan analisis sebesar 55,5 persen, diklat dan bintek sebesar 29 persen, honor out put kegiatan dan jasa profesi sebesar 40 persen, percetakan dan sovenir sebesar 75,9 persen, sewa gedung peralatan dan kendaraan sebesar 73,3 persen, lisensi aplikasi sebesar 21,6 persen, jasa konsultan sebesar 45,7 persen, bantuan pemerintah sebeaar  16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan sebesar 10,2 persen, perjalanan dinas sebesar 53,9 persen,  peralatan dan mesin sebesar 28 persen, infrastruktur 34,3 persen dan belanja lainnya sebesar 59,1 persen.

Kalau ditilik lebih dalam efisiensi dan rasionalisasi memang lebih banyak tertuju pada nomenklatur anggaran yang tak berhubungan langsung hajat orang banyak, kecuali nomenklatur infrstruktur sebesar 34,3 persen.  Semoga saja pengetatan ikat pinggang ini benar benar bisa mewujudkan program unggulan Prabowo-Gibran.

Warisan Hutang dan Kabinet Gemuk

Pemangkasan anggaran yang begitu dalam dipicu oleh banyak hal. Selain potensi menurunnya pendapatan negara, warisan hutang masa lalu juga ikut memperberat keadaan. Total Hutang dan pembiayaan dalam nota APBN tahun 2025 tercatat Rp 775,9 triliun. Jumlah beban hutang ini naik dibandingkan beban bunga hutang tahun 2024 lebih kurang Rp 500 triliun.  Selain naik, besaran beban hutang dan pembiayaan ini jauh melampaui biaya MGB dan subsidi BBM selama satu tahun.

Selain beban hutang, kebijakan akomadatif dengan membemtuk gerbong gemuk organisasi pemerintahanjuga ikut memperkeruh. Maaf, penulis melihat ada kontradiktif sikap didalam efisiensi anggaran. Disatu ini melakukan penghematan dengan pemangkasan anggaran dan di sisi lain, negeri ini membentuk kabinet super gemuk.

Benarkah? Mari kita lakukan perbandingan. Tak usah kita perbandingkan dengan Era nya SBY-Boediono. Kita ambil yang terdekat sajalah, era Jokowi-Ma'ruf Amin. 2019-2024 tercatat 4 Menko, 30 Kementrian dan 31 Wamen. Bandingkan era saat ini. Saat di umumkan dan dilantik bulan Oktober lalu tercatat  7 Menteri Koordinator, 46 Kementrian, 5 Kepala Badan setingkat Menteri dan 56 Wakil Mentri.

Jamak kita pahami selama ini sebuah organisasi tentulah membutuhkan biaya. Makin gemuk organisasi makin besar pula biayanya. Mulai dari biaya SDM, sarana dan prasarana kerja.

Kalaulah memang ingin menunaikan janji Makan Bergizi Gratis lakukanlah. Pesan penulis hanya satu. Jangan sampai guyonan publik, "anak makan gratis, sementara keluarga di rumah tak makan karena kehilangan pekerjaan". (***)