
PADEK.JAWAPOS.COM-BEBERAPA waktu lalu digelar acara silaturahmi antar pimpinan partai politik di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra menawarkan koalisi permanen kepada partai partai politik pendukungnya yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Penawaran koalisi permanen tersebut tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan spekulatif di kalangan publik. Apakah penawaran itu berkaitan dengan sejumlah persoalan krusial terkait dengan kebijakan peme rintah tentang elpiji, PPN, dan yang sekarang tengah ramai, efisiensi anggaran? Ataukah ada kepentingan politik lain?
Hipotesis pun kemudian muncul. Kalau koalisi permanen itu benar-benar disepakati para pimpinan partai politik pendukung pemerintah, masalah yang bisa timbul akibat kebijakan pemerintah seperti adanya penolakan atau kritik publik tidak akan membuat koalisi goyah.
Semua partai koalisi pendukung akan siap pasang badan mendukung apa pun kebijakan pemerintah.
Tampaknya, sangat menarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan teori pemikiran kelompok (group-think theory) yang diintroduksikan Irving Janis dalam karyanya, Victims of Group-think (1972).
Teori ini di-gunakan untuk menganalisis komunikasi kelompok atau organisasi, baik kelompok kecil maupun besar.
Kohesivitas
Salah satu kata kunci penting dari teori pemikiran kelompok adalah kohesivitas di dalam kelompok. Setiap anggota kelompok diharap kan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap sebuah konsensus yang telah digariskan pimpinan kelompok dalam rangka menjaga kohesivitas tersebut.
Pemikiran-pemikiran yang berbeda atau berseberangan dengan konsensus harus diabaikan atau ditekan sedemikian rupa.
Dalam situasi seperti itu, para anggota kelompok yang memiliki pemikiran kritis atau bahkan berseberangan dengan pemikiran para pimpinan cenderung ditekan sehingga mau tidak mau harus menahan diri.
Karena itulah, judul buku karya Irving tersebut diawali dengan kata korban (victims) yang notabene menunjukkan bahwa mereka sebenarnya merupakan korban dari fenomena tersebut.
Kasus penawaran koalisi permanen oleh Prabowo itu dapat dibaca dalam konteks ini. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tengah menghadapi suara-suara sumbang dari publik terkait dengan sejumlah kebijakannya.
Baca Juga: Tidak Hanya Pagi yang Penting! Ini 10 Kebiasaan Malam yang Dilakukan Orang Sukses, Wajib Dicoba!
Suara-suara penderitaan rakyat yang terkena PHK, untuk menyebut salah satu contoh, merupakan dampak kebijakan efisiensi yang ba nyak bergema, terutama di media-media sosial.
Situasi seperti ini bukan tidak mungkin akan mengganggu soliditas, keharmonisan, atau kerukunan partai-partai pendukung koalisi. Boleh jadi, akan ada partai yang khawatir terkena efek buruk akibat situasi tersebut sehingga mulai merasa tidak nyaman berada di dalam koalisi pendukung pemerintah.
Karena itu, dengan adanya koalisi permanen tersebut. seluruh partai politik pendukung koalisi mau tidak mau akan selalu berada di belakang pemerintah untuk mengamankan semua kebijakannya.
Para pimpinan partai dalam hal ini akan diminta bertindak tegas terhadap semua anggota partainya untuk tidak nyampaikan pendapat yang berbeda ke publik.
Dengan situasi partai-partai pendukung koalisi yang bergantung pada pemerintah, terutama terkait dengan kue kekuasaan, dalam konteks ini jabatan menteri atau yang selevel, tentu sulit bagi para pimpinan partai untuk tidak mematuhi kemauan presiden. Jika tidak, bukan tidak mungkin kadernya akan terkena perombakan di kabinet.
Sementara Prabowo, pada sisi lain, tampaknya berada di atas angin. Tawaran koalisi permanen seolah menjadi senjatanya untuk membuat partai-partai pendukung tidak bisa bergerak kecuali mendukungnya.
Tidak heran kalau sehari setelah acara silaturahmi itu, Gerindra mendeklarasikan Prabowo akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2029.
Penghapusan Ambang Batas
Tawaran koalisi permanen dari Prabowo agaknya juga tidak dapat dipisahkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Kini partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi harus memiliki 25 persen suara nasional atau 20 persen suara DPR untuk bisa mengusung calon.
Dengan ketentuan baru tersebut, peluang partai-partai untuk memengusung capres dan cawapres tanpa berkoalisi dengan partai lain sangat besar.
Mereka, misalnya, bisa mengusung seorang tokoh, baik dari kalangan internal maupun eksternal partai, yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi tanpa khawatirterkendala aturan.
Jika situasinya seperti itu, jelas Gerindra akan khawatir karena mereka bisa kehilangan partai pendukung sekaligus basis pemilihnya di akar rumput. Kompetisi pun bakal makin sengit.
Dengan kata lain, perjuangan Gerindra untuk kembali memenangkan Prabowo sebagai presiden untuk kali kedua akan sangat berat.
Karena itulah, koalisi permanen akan menjadi senjata ampuh bagi Prabowo untuk membuat para pimpinan partai pendukung koalisi tetap berada di belakangnya pada Pemilu Presiden 2029.
Sosok-sosok yang telah disebutkan di atas secara otomatis belum bisa ikut dalam persaingan karena sudah terkunci. (Iding Rosyidin, Ketua Umum Apsipol Indonesia)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

