
PADEK.JAWAPOS.COM-TULISAN budayawan cum akademisi dari UIN Imam Bonjol Padang Zelfeni Wimra yang berjudul “Idul Fitri dan Gerakan Anti Kemiskinan” di Padang Ekspres (Kamis, 27/3/25) lalu, memantik kita untuk merenungkan kembali persoalan kemiskinan di Sumbar melalui refleksi terhadap Hari Raya Idul Fitri.
“Ditinjau dari aspek muamalah,” tulis Zelfeni, “tujuan akhir dari Idul Fitri dan Idul Adha adalah sama. Lenyapnya kemiskinan dari kehidupan masyarakat.” Bila tujuan akhir itu belum tercapai, setidaknya masyarakat Muslim tidak terlihat miskin di sekitar Hari Raya, demikian Zelfeni menegaskan.
Saya berada di sisi yang sama dengan pernyataan Zelfeni. Bila boleh menyamping sedikit, kita perlu sekali lagi menjadikan Idul Fitri sebagai analogi dari kehidupan masyarakat muslim sejahtera.
Ini tentu tidak untuk mengatakan bahwa sewaktu Idul Fitri dunia sejenak “menjadi Surga”, sempurna tanpa cela. Kita tahu, cara kita merayakan Lebaran masih menunjukkan kualitas ironis di banyak sisi.
Namun, sebagai analogi, ada sejumlah kebiasaan di Hari Raya Idul Fitri yang dapat menjad anasir dari masyarakat sejahtera. Pertama, jelas, melalui zakat fitrah, ada jaminan bahwa di hari raya itu sekurang-kurangnya tidak ada yang tidak makan dan memiliki sedikit simpanan uang.
Kedua, melalui budaya saling berkunjung, kita berlomba-lomba memberikan makanan terbaik untuk banyak orang. Saking banyak makanan yang masuk, kita bahkan tidak kuat lagi menelan sepotong lontong.
Ketiga, melalui budaya THR, kita sudah jauh-jauh hari menyisihkan penghasilan kita dengan tujuan untuk dibagi-bagi kepada sanak-saudara. Terlepas dari betapa tidak mudahnya melakukan itu bagi banyak orang, tapi karena hanya terjadi sekali setahun, kita masih berusaha untuk melaksanakannya.
Keempat, yang tak kalah penting, karena semua orang berlaku dermawan, makanan berlimpah, dan pakaian serba mentereng, tingkat keramahan kita pun meningkat pesat.
Dengan adanya empat kebiasaan tersebut, Idul Fitri adalah simulasi sederhana dari masyarakat sejahtera. Kita tentu ingin simulasi ini benar-benar dapat direalisasikan menjadi kenyataan sepanjang hari.
Alangkah indahnya bila kita dapat berebut dalam kebaikan di setiap hari. Sungguh syahdu bila budaya saling memberi berlaku tidak ada sekali setahun. Persediaan makanan tiada kurang.
Pemerintah sebagai pihak paling bertanggung jawab terhadap nasib warga telah melakukan berbagai cara untuk menghapus kemiskinan.
Walau begitu, sampai kini masalah kemiskinan tak pernah lepas dari pandangan dan pendengaran kita sehari-hari, sekalipun setiap pemilihan presiden hingga wali kota selalu ada janji memberantas kemiskinan.
Bahkan, seperti layang-layang, angka kemiskinan malah jadi permainan juga, dibuat naik turun dengan menggeser-geser batas garis kemiskinan itu sendiri. Angka kemiskinan di Sumbar (sekitar 5%) termasuk rendah dibanding rata-rata nasional (sekitar 9%).
Hanya lebih-kurang 345 ribu jiwa menurut data BPS 2024. Sayangnya, dengan angka segitu, kita sering mengelu-elukan bahwa Sumbar termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Padahal kenyataan sebenarnya jauh lebih pelik dan statistik punya kapasitas terbatas untuk menangkap kepelikan tersebut. Nyatanya, jumlah orang miskin sebanyak 300 ribu lebih adalah angka yang sangat besar.
Dengan kata lain, jumlah sebanyak itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan solusi sesama warga masyarakat saja, melainkan harus dengan kebijakan jangka panjang dari pemerintah.
Karena tadi kita menggunakan Idul Fitri sebagai simulasi masyarakat sejahtera, maka kita tak bisa melepaskannya dari puasa Ramadhan.
Artinya, kita juga harus menjadikan ibadah puasa sebagai analogi dari upaya-upaya yang mesti kita lakukan agar bisa mencapai masyarakat sejahtera sebagaimana kita rasakan sekilas di hari kemenangan tersebut.
Dengan kata lain, kebijakan yang dicoba pemerintah Sumbar untuk memberantas kemiskinan mestinya juga dengan menerapkan falsafah berpuasa.
Sudah kita ketahui bahwa menahan diri adalah salah satu prinsip berpuasa. Maka, kekuasaan yang digunakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan pun mestinya berlangsung dalam prinsip menahan diri pula.
Misalnya, menahan diri untuk tidak korupsi, menahan diri untuk tidak bermuslihat dengan data, dan menahan diri untuk lebih mementingkan dampak nyata daripada sekadar pencitraan personal branding.
Lebih dari itu, tak kalah penting juga, menahan diri untuk tidak asal-asalan menerapkan solusi seragam untuk persoalan ketimpangan ekonomi yang bermacam ragam.
Termasuk, menahan diri untuk tidak asal-asalan menyusun rencana pembangunan Sumbar dan mau menguji kembali kelas ekonomi mana yang diuntungkan dari rencana pembangunan Sumbar ke depan.
Pemerintah mesti banyak lagi “berpuasa” dan berani menerapkan “prinsip berpuasa” dalam mengelola negeri ini, termasuk bersama pihak swasta yang banyak menyuruk di belakang layar.
Kemiskinan bukan sekadar soal berapa jumlah pengeluaran sehari. Kemiskinan terjadi secara signifikan karena hasil sumber daya alam di Sumbar tidak sepenuhnya melekat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
Mustahil pemasukan asli daerah (PAD) provinsi ini hanya sanggup mengisi kurang-lebih 50% kebutuhan APBD kalau persoalan pembabatan hutan dan alih fungsi lahan secara sewenang-wenang di sejumlah kabupaten bisa diselesaikan dan diganti dengan peningkatan produktivitas pertanian untuk masyarakat, misalnya.
Begitu juga, mana mungkin negeri ini berisi banyak sekolah yang seperti kandang kambing dan jalan yang seperti kandang babi kalau tambang-tambang di beberapa tempat itu benar-benar dapat dikelola untuk masyarakat. Semua praktik ekonomi belakang layar itu justru bertolak belakang dengan prinsip berpuasa.
Para pemimpin dengan mentalitas ahli puasa sangat dinantikan agar hasil alam Sumbar benar-benar dimanfaatkan dan dikelola untuk rakyatnya sendiri.
Setiap Lebaran, para perantau seringkali memamerkan indahnya alam Minangkabau, tapi kita sering luput bahwa hanya segelintir pihak yang kaya-raya di balik alam indah itu.
Sebagaimana banjir dan longsor, mulai dari para tukang palak, pengemis, pengangguran, hingga pencuri kotak infak pun makin banyak.
Apakah kemunculan para pemimpin bermental ahli puasa hanya khayalan? Entahlah. Yang jelas, ada seorang gubernur yang sangat senang memberi bantuan ke fakir miskin sambil membawa juru kamera. Entah sejak kapan kemiskinan layak jadi tontonan.
Ia agaknya ingin tampak seperti Umar bin Khatab yang memikul gandum untuk fakir miskin. Ia mungkin lupa bahwa kepemimpinan Umar menerapkan “prinsip berpuasa”. Bukan intrik berkuasa.
Kalau seperti itu terus tabiat seorang pemimpin, wajar saja sehabis Lebaran kita melarat lagi. Ketimpangan ekonomi berdegup kencang kembali.
Sekali setahun kita hanya merasakan “simulasi kesejahteraan” dan entah kapan masyarakat ini benar-benar sejahtera semuanya. Sialnya, para pemimpin kita lebih fasih menyangkal daripada mencari jalan keluar yang mangkus. (Heru Joni Putra, Sastrawan/Peneliti Teroka Institute)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

