PADEK.JAWAPOS.COM-TATA kelola pemerintahan yang baik harus dimulai dari pemahaman terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan. Tanpa pemahaman itu, sulit rasanya tata kelola pemerintahan dapat dilaksanakan.
Jika pemahaman terhadap tugas dan wewenang masing-masing unit pemerintah sudah dipahami, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah komitmen untuk melaksanakannya.
Bayangkan jika dua unsur utama ini tidak dimiliki, sulit rasanya program pemerintahan dapat dilaksanakan. Dalam konteks inilah mengapa program 100 hari kerja Fadly Amran-Maigus Nasir (FA-MN) sangat bergantung pada teta kelola pemerintahannya.
Tidak hanya itu, 100 hari pertama ini juga penting untuk memberi penilaian kepada semua satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) apa yang mereka pahami dengan program unggulan yang bersifat quick win dalam masyarakat.
Muncul pertanyaan, mengapa harus dilaksanakan dalam 100 hari? Mengapa tidak satu tahun saja? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh banyak pihak.
Idealnya memang penilaian kinerja pemerintahan itu dilakukan selama satu tahun anggaran sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan dalam APBD yang menggambarkan pelaksanaan program tahunan dan lima tahunan dalam RPJMD.
Memang penilaian 100 hari ini menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan politik dan praktisi pemerintahan. Walaupun begitu, penilaian 100 hari kerja ini tetap dibutuhkan terutama dalam melihat arah, prioritas dan efektivitas pemerintahan baru dalam melaksanakan visi, misi dan program kerja pemimpinnya.
Begitu juga dengan penilaian 100 hari kerja Pemerintah Kota Padang yang perlu dihubungkan dengan komitmen SKPD melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Terutama membantu masyarakat yang mengingkan adanya perubahan dalam kehidupan mereka. Apalagi program 100 hari pemerintahan FA-MN ini juga dirancang quick win untuk membantu masyarakat yang membutuhkan penyelesaian cepat terkait masalah yang mereka hadapi.
Program 100 Hari Pertama
Program 100 hari pertama yang dilaksanakan FA-MN ini tentu dimulai sejak mereka dilantik 20 Februari yang lalu. Jika didalami program 100 hari Pemerintah Kota Padang ini sangat relavan dengan permasalahan warga kota hari ini.
Misalnya, masalah perbaikan infrastruktur jalan kota, drainase, pengendalian banjir dan masalah sampah. Semua sudah mulai dilakukan walaupun masih terkesan masih lambat.
Begitu juga dengan penataan birokrasi menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga mulai berjalan, namun masih terlihat sebagai pekerjaan rutin yang belum menghasilkan inovasi.
Penataan perpakiran yang berpotensi memunculkan pungutan liar juga masih ditemukan, apalagi semasa liburan Idul Fitri kemarin. Begitu juga dengan lalu lintas di kota yang masih semrawut yang diprediksi beberapa tahun ke depannya akan semakin ruwet kalau tidak ditata dari sekarang.
Hal yang paling mendesak adalah pembenahan dan penataan pedagang kaki lima di pasar raya yang mengalami pasang surut dengan dinamikanya.
Bahkan sekarang kembali menjamur dengan berdirinya lapak-lapak PKL, terutama di fasilitas umum warga kota seperti trotoar, persimpangan jalan, taman kota, bahu jalan dan lahan kosong yang seakan-kan terjadi pembiaran oleh pemerintah kota.
Padahal pemerintah kota memiliki aparaturnya di kelurahan dan kecamatan yang sangat tahu dengan masyarakat dan wilayahnya.
Lalu mengapa masalah sosial seperti ini tidak dapat dicegah dan ditindak oleh camat dan lurah yang mestinya melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah mereka?
Sekali lagi karena tata kelola pemerintahan yang sudah ada belum berjalan dengan baik. Terkesan aparatur pemerintah daerah masih berpikir ego sektoral dan mengangap ini bukan tugas mereka.
Tidak hanya itu apa yang terjadi di wilayah kecamatan dan kelurahan harus diketahui oleh camat dan lurah termasuk masalah infrastruktur yang rusak dan perlu perbaikan.
Padahal kalau dipikir, andai saja tata kelola pemerintahan sampai ke tingkat kelurahan ini berjalan dengan baik, maka visi mewujudkan Padang sebagai Smart City dan Kota Sehat akan mudah diwujudkan.
Ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat jabaran visi ini dituangkan ke dalam delapan misi, sembilan program unggulan dengan 40 kegiatan utama.
Semua program dan kegiatan ini mencerminkan masalah riil yang sedang dihadapi warga Kota Padang hari ini. Idealnya, jika tata kelola pemerintahan di Kota Padang berjalan, tentu masalah yang rutin di atas pasti tidak akan muncul berterusan.
Evaluasi SKPD
Seratus hari adalah kondisi ideal bagi FA-MN untuk menilai mana SKPD yang memang mulai melakukan pembenahan dalam mendukung program 100 hari ini dan mana yang menganggap ini hal yang “biasa saja”.
Seperti yang dijelaskan di atas, bagi SKPD yang serius menyikapi ini, tentu perlu diapresiasi dengan memberi reward yang relevan. Sementara, bagi SKPD yang tidak serius tentu harus ada pula punishment-nya.
Bukanlah yang aneh melaksanakan program 100 hari ini. Bahkan program 100 hari ini sudah menjadi trend baru dilakukan oleh banyak pemerintahan di dunia, termasuk penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden.
Apalagi dalam pemerintahan yang sedang mengalami transisi karena masalah yang dihadapi pemimpin sebelumnya dan harus diselesaikan, maka program 100 hari adalah asas yang harus dilakukan untuk menilai dukungan masyarakat.
Dukungan semua pihak, termasuk internal di birokrasi pemerintahan menjadi penting. Tidak mungkin FA-MN dapat melaksanakan semua janji yang disampaikan ketika kampanye Pilkada yang lalu, tanpa didukung birokrasi yang lebih memahami tugas dan wewenangnya dalam mendukung program 100 hari ini.
Apalagi kalau pelaksanaan tugas dan wewenang ini didukung komiten yang kuat dari SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.
Satu yang jelas, jika program 100 hari ini berjalan dengan baik, maka pada akhir Mei 2025 akan didapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya respons masyarakat dengan kepemimpinan yang baru di Kota Padang di bawah FA-MN.
Bayangkan kalau masyarakat puas dengan program 100 hari ini, maka ke depan pemerintahan FA-MN akan memiliki legitimasi yang kuat untuk melaksanakan program pembangunan lain yang lebih strategis. Terutama menjadikan Padang sebagai smart city. (Asrinaldi A, Ketua Prodi Doktor Studi Kebijakan Unand)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
