
Oleh: Israr Iskandar, Dosen Sejarah Universitas Andalas
Dalam khazanah sejarah Indonesia kontemporer, PKI (Partai Komunis Indonesia) selalu menjadi salah satu isu politik paling “panas”.
Sejak awal era Orde Baru dan terlebih-lebih sejak memasuki era reformasi, masalah PKI dan komunisme bukan lagi sekedar narasi kelampauan bangsa dan negara ini, melainkan telah menjadi isu politis yang tak jarang menjadi “bola liar” yang menyasar ke mana-mana.
Setidaknya itulah yang terbaca dari pertemuan seratusan sejarawan dari seluruh Indonesia dalam suatu rapat sinkronisasi penulisan (ulang) sejarah Indonesia di Puncak, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Kementerian Kebudayaan, khususnya Direktorat Sejarah, dewasa ini tengah menyiapkan suatu buku “babon” sejarah Indonesia yang akan dipersembahkan dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka.
Sebagaimana buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang terbit di masa Orde Baru dan buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang muncul di awal reformasi, buku sejarah Indonesia yang akan segera diluncurkan ini juga merupakan suatu “official history” yang akan terdiri dari beberapa jilid, dimulai dari masa “prasejarah” hingga masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini.
Salah satu isu sejarah kontemporer paling krusial adalah prahara di ujung September atau awal Oktober 1965 di Jakarta. Di masa Orde Baru, narasi sejarah resmi menyebut tragedi itu dengan istilah kudeta atau pemberontakan G30S/PKI.
Istilah “G30S/PKI” selama ini– meminjam istilah Bernard Lewis (1987)— telah menjadi accepted history, merujuk pada interpretasi sejarah yang telah mendapatkan “penerimaan” luas di kalangan masyarakat, termasuk kalangan ahli sejarah.
Namun demikian, dalam pertemuan kalangan sejarawan yang mendapat “mandat” untuk menulis ulang sejarah “nasional” di atas, isu pencantuman akronim PKI masih menjadi bahan perselisihan.
Mereka yang menyatakan setuju untuk tetap mencantumkan PKI di belakang istilah G30S beralasan bahwa peristiwa itu didalangi oleh partai komunis tersebut. Mereka antara lain merujuk pada sejumlah pembuktian pada sidang-sidang Mahmilub pasca 1965.
Sebaliknya sejarawan yang tidak setuju mencantumkan PKI di belakang frasa G30S merujuk pada fakta bahwa tragedi yang menyebabkan terbunuhnya sejumlah jenderal angkatan darat itu memiliki variabel yang kompleks: komunis bukan satu-satunya variabel atau pihak yang terlibat.
Pada akhirnya, kelak ketika buku sejarah resmi itu akan dicetak dan diluncurkan, tim editor yang dipimpin tiga sejarawan senior yakni Susanto Zuhdi (UI), Singgih Tri Sulistiyono (Undip), dan Jajat Burhanuddin (UIN Jakarta) tentu akan memutuskannya.
Berpijak pada buku IDAS (pada jilid 8), yang pengerjaannya dilakukan di masa awal reformasi, akronim PKI memang tidak lagi menyertai istilah G30S.
Ini bisa dipahami, karena corak penulisan sejarah politik pada saat itu dipengaruhi suasana gerakan reformasi yang semangatnya mendekonstruksi narasi sejarah Orde Baru, khususnya yang diwakili dalam buku SNI, khususnya Jilid 6.
Semangat rekonsiliasi
Apapun, narasi sejarah 1965 memang telah menjadi “kitab” terbuka untuk ditulis dan diperdebatkan. Tak hanya tragedi akhir September, tetapi juga masa-masa setelahnya: penumpasan PKI dan komunisme.
Sejauh ini sudah banyak tulisan tentang tragedi 1965 yang ditulis kalangan penulis dalam dan luar negeri. Penulis dari Indonesia, termasuk dari pelaku atau saksi langsung peristiwa berdarah itu.
Lagipula, setiap tahun, terutama pada tiap bulan September dan awal Oktober, isu tragedi 1965 ini juga selalu mengemuka. Narasinya soal “kebangkitan komunis".
Termasuk pada momen-momen politik krusial seperti pemilihan anggota legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), intensi dan perhatian atas tragedi pertengahan dekade 1960-an itu, terasa makin kuat. Pada Pemilu 1999, isu kebangkitan komunis mengarah kepada PDIP, partai yang kemudian justru menjadi pemenang.
Isu kebangkitan komunis kembali menguat pada Pilpres 2014 dan 2019. Menghangatnya isu komunis di tengah masyarakat pada tahun-tahun politik tentu bisa “dipahami”.
Penangkapan sejumlah tokoh ulama dan isu maraknya pekerja dari Tiongkok di Indonesia sejak beberapa tahun sebelumnya tak hanya memunculkan ingatan dan trauma masa lalu di kalangan (sebagian) masyarakat, terutama di kalangan umat Islam, tetapi sekaligus memberikan keyakinan tertentu pada mereka tentang kebangkitan paham Marxisme-Leninisme itu.
Isu kebangkitan PKI dikontestasikan dengan isu kebangkitan gerakan radikal dan intoleran. Beruntung pada Pilpres 2024 lalu, isu-isu politik, khususnya isu terkait kebangkitan komunis, yang mengaduk-aduk dan bahkan membuat masyarakat terpolarisasi relatif mereda.
Padatnya peristiwa pada tahun politik 2023 dan 2024 seolah telah “menghimpit” isu-isu terkait sejarah politik Indonesia kontemporer. Corak dinamika politik sekitar Pilpres 2024 dianggap telah mempengaruhi corak wacana politik yang muncul, termasuk isu komunis.
Kita berharap ke muka isu sejarah kontemporer ini bisa disikapi dengan penuh kedewasaan, termasuk dari kalangan aktor politik.
Adanya suatu buku sejarah resmi dengan semangat “rekonsiliasi” ini, sekalipun tentu tak akan sepi dari kritik, diharapkan bisa menjadi landasan bagi anak bangsa untuk “menginsafi” dinamika politik masa lalu untuk kepentingan menatap hari ini dan hari depan yang lebih baik. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

