Antara Koperasi Merah Putih dan BUMD: Menimbang Jalan Efektif Ekonomi Daerah


Di tengah semangat membangun kemandirian ekonomi nasional, gagasan menghadirkan koperasi Merah Putih di setiap desa mengemuka sebagai solusi pemerataan.
Konsepnya sederhana: petani dan pelaku usaha desa bersatu dalam wadah koperasi yang kuat, berbadan hukum, dan berdaulat atas produksinya sendiri. Namun, pertanyaan yang mencuat kemudian adalah: seberapa siap desa dan masyarakatnya menjalankan sistem koperasi secara mandiri?
Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa upaya pembangunan kelembagaan ekonomi di tingkat desa kerap terkendala pada hal mendasar—ketersediaan sumber daya manusia, kapasitas manajerial, dan keberlanjutan operasional.
Tak sedikit koperasi yang terbentuk hanya di atas kertas, atau tidak aktif setelah beberapa tahun berjalan.
Di sisi lain, terdapat kelembagaan yang telah lebih dulu terbentuk dan memiliki legitimasi hukum serta struktur kerja: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di hampir setiap kabupaten dan kota, BUMD telah berdiri dan memiliki legalitas, aset, dan ruang operasional yang lebih jelas. Meski tak sedikit yang belum optimal, BUMD merupakan entitas yang sudah berjalan dan dapat segera ditingkatkan kinerjanya dengan perbaikan regulasi dan tata kelola.
Dalam konteks efektivitas dan realisme kebijakan, revitalisasi BUMD tampak sebagai pilihan yang lebih relevan untuk jangka pendek dan menengah.
Membangun koperasi dari nol di seluruh desa membutuhkan waktu, anggaran, dan pembinaan berkelanjutan yang tidak kecil.
Sementara BUMD sudah ada dan bisa langsung menjalankan tugas negara di bidang distribusi pangan, pengelolaan logistik, hingga pemberdayaan usaha kecil, jika diberi mandat dan fleksibilitas hukum yang tepat.
Undang-Undang BUMN 2025 menjadi peluang untuk meninjau ulang posisi BUMD dalam kerangka ekonomi nasional.
Jika diselaraskan, BUMD bisa menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat daerah tanpa harus membentuk entitas baru yang rawan stagnasi.
Pembentukan koperasi tetap penting, tapi dilakukan bertahap dan berbasis kesiapan wilayah, bukan pemaksaan target kuantitatif.
Pemerintah dihadapkan pada pilihan strategis: membangun lembaga baru yang ideal tetapi belum siap, atau menghidupkan kembali lembaga yang sudah ada dan tinggal dibenahi.
Dalam iklim fiskal yang terbatas dan urgensi pemulihan ekonomi yang tinggi, pendekatan yang realistis dan bertahap menjadi lebih masuk akal daripada melompat terlalu jauh dengan membentuk koperasi massal yang belum tentu bisa bertahan.
Ketika pembangunan ekonomi dijalankan dengan pendekatan kontekstual dan realistis, maka setiap instrumen yang ada—baik koperasi maupun BUMD—akan memiliki ruang untuk tumbuh dan berkontribusi secara maksimal. Tapi untuk saat ini, BUMD mungkin lebih butuh didengar dan diperbaiki. (***)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

