Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Objektivitas antara Perlindungan Individu dan Keutuhan Sistem

G
Penulis: Ganda Cipta❯

 

Hardisman, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand. (dok. Unand)
Hardisman, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand. (dok. Unand)

Oleh: Hardisman


Advertisement

Guru Besar FK Unand

 

PARA guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan kesehatan nasional. Khususnya yang berkaitan dengan profesi dan pendidikan kedokteran. Melalui konferensi pers yang diliput luas media cetak dan elektronik, pada 20 Mei lalu, mereka menyoroti berbagai ketimpangan dalam keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Advertisement

Seruan moral ini merupakan bagian dari gelombang keprihatinan yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Surabaya dan Makassar.  Para guru besar mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pembenahan mendasar. Salah satu yang disoroti adalah objektivitas penyelesaian masalah yang terjadi pada pendidikan spesialis.

Para guru besar menekankan bahwa, pendidikan dokter spesialis merupakan tahapan krusial dalam mencetak tenaga medis yang andal dan profesional. Proses ini tidak hanya menuntut ketajaman ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga ketangguhan mental dan etika yang tinggi. Namun, dalam perjalanannya, sistem pendidikan ini kerap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah munculnya dugaan kekerasan, baik verbal, fisik, maupun psikologis terhadap para peserta pendidikan profesi dokter spesialis (PPDS).

Publik dihadapkan pada berbagai isu menyedihkan terkait dugaan kekerasan dalam pendidikan dokter spesialis. Kasus yang paling menyita perhatian adalah kematian seorang residen anestesi di RSUP Dr Kariadi/FK Undip yang diduga bunuh diri. Ada pula kasus pelecehan seksual di RS Hasan Sadikin/FK Unpad yang menyeret perhatian media nasional. Kedua kasus ini menjadi sorotan besar karena menyangkut integritas institusi pendidikan kedokteran di Indonesia.

Advertisement

Namun, penting untuk diingat bahwa dalam menyikapi dugaan kekerasan dalam pendidikan kedokteran, kita memerlukan pendekatan yang objektif, spesifik, dan terukur. Ini bukan hanya demi kepentingan institusi, tetapi juga demi keadilan bagi seluruh pihak, baik korban, pelaku (jika terbukti), maupun sistem pendidikan itu sendiri.

Pengawasan dan Kontrol dalam Sistem

Tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan dokter spesialis memiliki beban kerja yang berat dan struktur hierarki yang ketat. Para residen bekerja di bawah supervisi para konsulen dan dokter senior. Mereka menjalani rotasi panjang dan menghadapi pasien dengan beragam kompleksitas penyakit sesuai bidang ilmu masing-masing, dan sering kali harus mengambil keputusan klinis dalam tekanan tinggi.

Proses sistem seperti ini, pengawasan dan kontrol mutlak diperlukan. Harus ada mekanisme audit internal dan eksternal yang berfungsi secara aktif untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan etika, tidak melanggar hak asasi, dan tetap menjunjung tinggi martabat peserta didik. Kontrol ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya preventif terhadap munculnya tindakan kekerasan atau pelanggaran lainnya.

Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa tidak semua bentuk tuntutan dalam pendidikan dokter spesialis dapat serta merta dianggap sebagai kekerasan. Adakalanya, tekanan dalam bentuk tanggung jawab klinis adalah bagian dari proses pembentukan profesionalisme. Di sinilah diperlukan pemahaman yang utuh dan tidak terburu-buru dalam menilai suatu peristiwa sebagai pelanggaran.

Tidak Digeneralisasi

Mengakui bahwa terdapat satu dua kasus dugaan pelanggaran etik seperti kekerasan dalam sistem pendidikan kedokteran bukan berarti menjustifikasi perilaku tersebut. Namun yang perlu ditegaskan, kejadian-kejadian tersebut tidak bisa digeneralisasi sebagai representasi keseluruhan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.

Menyerukan penghapusan total sistem hanya karena ditemukan satu dua kasus pelanggaran adalah pendekatan yang kontraproduktif. Analogi yang tepat untuk menggambarkan hal ini adalah ”tidak mungkin kita mengamputasi seluruh lengan hanya karena terdapat luka pada satu jari, atau membakar seluruh lumbung hanya karena menemukan seekor hama tikus di dalamnya.” Pendekatan yang bijak adalah menangani luka atau hama tersebut secara tepat dan terukur, tanpa menghancurkan struktur yang sehat dan berfungsi baik.

Generalisasi berlebihan, apalagi yang berujung pada penghentian proses pendidikan atau penjatuhan sanksi terhadap sistem tanpa verifikasi mendalam, hanya akan menambah derita pihak lain yang tidak bersalah —para residen yang masih belajar, pasien yang menanti layanan, hingga masyarakat luas yang membutuhkan lulusan dokter spesialis di berbagai daerah.

Penyelesaian Berbasis Data dan Objektif

Dalam setiap dugaan pelanggaran, penyelesaian harus berpijak pada data yang jelas, kronologi yang runtut, dan analisis yang menyeluruh. Tidak boleh ada tindakan reaktif tanpa bukti yang memadai. Langkah-langkah investigatif harus dilakukan oleh pihak independen yang kompeten, dengan melibatkan saksi, dokumentasi, dan pelaporan tertulis.

Mari kita ambil contoh kasus kematian seorang residen anestesi di RSUP Dr Kariadi/FK Undip. Tragedi ini menyentuh sisi kemanusiaan kita semua. Namun, dalam upaya mencari keadilan bagi korban, kita juga harus tetap berpegang pada prinsip objektivitas. Apakah ada catatan tekanan berlebihan? Apakah ada pelanggaran kode etik? Apakah terdapat faktor personal seperti kondisi psikologis, keluarga, atau sosial yang turut berperan?

Menyelidiki secara spesifik dan komprehensif tidak hanya membantu mengungkap akar masalah, tetapi juga mencegah tuduhan sepihak yang bisa merusak reputasi pihak lain yang tidak terlibat. Dalam setiap kematian, apalagi yang diduga akibat bunuh diri, faktor penyebabnya bisa kompleks dan berlapis, yang tidak semata-mata disebabkan oleh satu aspek tunggal. Akibat ketergesaan atau generalisasi berlebihan dengan tujuan menegakkan keadilan, justru menimbulkan ”zalim kedua”, yakni ketidakadilan terhadap pihak lain yang tidak bersalah.

Begitu pula dalam contoh kasus dugaan pelecehan seksual di RS Hasan Sadikin/FK Unpad, penyelesaian yang adil hanya bisa dicapai bila kita bisa memilah antara kriminalitas individual dan hubungan sistemik dengan institusi. Jika terbukti bahwa pelaku melakukan tindak kriminal sebagai individu, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa serta merta menyeret seluruh institusi sebagai pihak bersalah. Prinsip tanggung jawab individual dalam hukum harus ditegakkan dengan seimbang dengan prinsip tanggung jawab sistemik bila ada kelalaian institusional. Semoga! (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer