Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menunggu Dubalang Kota Padang

N
Penulis: Novitri Selvia❯

Asrinaldi A, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas.(Jawapos)
Asrinaldi A, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas.(Jawapos)

PADEK.JAWAPOS.COM-SALAH satu program unggulan Fadly Amran-Maigus Nasir (FM) yang ditawarkan dalam membenahi Kota Padang adalah Dubalang Kota. Konsep program Dubalang Kota ini sebenarnya merujuk pada Pecalang di Bali.


Advertisement

Pecalang yang dikenal sebagai polisi adat berfungsi menegakan aturan di desa adat (pakraman) sehingga masyarakat yang melanggar dapat diminimumkan.

Ada kesadaran masyarakat di Bali bahwa tatanan nilai adat dan agama (Hindu) dijunjung tinggi sehingga mereka yang melanggar diberi sanksi sosial yang tegas. Implikasinya masyarakat semakin sadar untuk menjaga nilai adat dan agama dan berusaha tidak melanggarnya.

Karenanya tidak heran masalah masyarakat yang terkait dengan kewenangan pemerintah adat di desa, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dapat diselesaikan dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Advertisement

Bagaimana di Kota Padang?

Dubalang Kota jelas satu program inovatif yang diperkenalkan oleh FM. Walaupun tidak sepenuhnya sama dengan Pecalang di Bali, namun program ini melihat subtsnasi dari keberadaan Dubalang Kota ini mirip dengan Pecalang di Bali.

Ketiadaan unsur adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat Minangkabau selama ini menjadi masalah yang berlarut.

Advertisement

Misalnya, masalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bermuara pada konflik antara Polisi Pamong Praja (Pol PP) sebagai penegaka aturan dengan pedagang.

Belum lagi masalah parkir liar yang usdah meresahkan terutama di daerah wisata. Di satu sisi PKL menggunakan fasilitas umum yang mestinya digunakan untuk pejalan kaki seperti trotoar dan bahu jalan untuk pengguna kendaraan bermotor, namun digunakan untuk menggelar dagangannya sehingga menganggu lalu lintas jalan raya.

Begitu juga dengan petugas parkir liar yang seenaknya memungut bayaran sehingga menimbulkan keributan dengan masyarakat yang merasa “dikerjai” dengan meminta bayaran yang tidak masuk akal.

Kondisi buntu seperti ini akan terus terjadi, jika tidak dicarikan solusi konkritnya. Pol PP yang menjadi institusi penegak aturan akan selalu dianggap sebagai institusi yang mengganggu PKL berjualan.

Namun, apa yang dilakukan Pol PP adalah upaya menertibkan penggunaan fasilitas umum yang sudah diatur oleh Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2005 tentang ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Apalagi dengan kondisi Kota Padang yang semakin banyak dipenuhi dengan PKL cenderung menguasai trotoar dan bahu jalan di tengah lalu lintas yang ramai dilalui oleh masyarakat.

Jelas upaya penertiban ini harus dilakukan. Karena Perda ini sudah melarang aktivitas tersebut. Akan tetapi, setiap dilakukan penertiban oleh Pol PP, beberapa hari berikutnya muncul lagi aktifitas PKL ini.

Tentu kondisi ini sangat melelahkan bagi kedua belah pihak. Belum lagi masyarakat tidak lagi nyaman menggunakan fasilitas umum yang juga menjadi hak mereka.

Menunggu Dubalang Kota

Jika program Dubalang Kota ini bisa dilaksanakan, tentu suasana tertib, tenteram, bersih, dan aman akan dapat diwujudkan di Kota Padang. Mengapa demikian? Karena pembentukan Dubalang Kota tidak hanya dari unsur Pol PP saja.

Akan tetap melibatkan unsur ninik mamak dan bundo kanduang, pemuda, Babinsa, Babimkantibmas dan unsur kecamatan sebagai Dubalang Kota.

Dubalang Kota ini ditempatkan di setiap kecamatan untuk melakukan patroli di wilayah mereka selama 24 jam. Pendekatan adat dan budaya yang melibatkan ninik mamak dan bundo kanduang dipandang efektif menegakan aturan kepada masyarakat yang membandel.

Pasalnya, ninaik mamak dan bundo kanduang di daerah PKL yang membandel tersebut merupakan wilayah adat mereka yang tentu akan dapat “memaksa” PKL dan petugas parkir liar untuk patuh pada aturan yang dibuat pemerintah dan pemuka adat.

Ditambah lagi dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pol PP bersama pemuda, Babinsa dan Babinkantibmas tentu akan memperkuat pelaksanaan tugas dan kewenangan Dubalang Kota ini.

Tentu sebelum Dubalang Kota ini melakukan penindakan terhadap para pelanggar perda ini, teguran dan peringatan terlebih dahulu harus dijalankan oleh camat dan usnur di bawahnya termasuk kelurahan.

Bagaimanapun, camat adalah penanggung jawab wilayah administrasi pemerintahan; di samping memberikan pelayanan publik dan pembangunan di daerahnya.

Jika teguran dan peringatan tidak berjalan, melalui koordinasi dengan Dubalang Kota, maka tindakan tegas dapat dilakukan. Tidak hanya itu, jika Dubalang Kota ini dapat diselenggarakan, maka masalah rawan lainnya seperti tawuran remaja dapat dicegah.

Pasalnya, Dubalang Kota ini memang diberi tugas untuk melakukan patroli di masing-masing kecamatan mengawasi aktifitas masyarakat, terutama di malam hari. Tentunya konsep Dubalang Kota ini tidak hanya menyangkut penegakan Perda semata, tapi juga aturan adat.

Misalnya, tokoh adat di setiap kecamatan sudah harus mulai memperkenalkan kepada masyarakat bentuk sanksi adat atau sosial lainnya kepada para pelanggar aturan adat sehingga mereka akan malu dengan sendirinya mengulangi perbuatannya.

Bahkan program ini sangat relevan dengan Program Unggulan walikota dan wakil walikota Padang lainnya, yaitu optimalisasi peran Tungku Tigo Sajarangan dalam Pemberdayaan Masyarakat. Tinggal bagaimana menyinkronkan kedua program ini, maka kondisi Kota Padang akan tertib, tenteram, aman, dan nyaman untuk dikunjungi.

Program Dubalang Kota ini memang sudah saatnya harus dijalankan dengan konsep yang benar. Tidak hanya menyerahkan semuanya kepada Pol PP yang kemampuan dan pendekatannya yang terbatas.

Di sinilah dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakat di Kota Padang yang ke depan akan semakin kompleks.

Perlu ada penguatan secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan program ini oleh walikota dan wakil walikota kepada OPD yang bertanggung jawab agar masyarakat bisa merasakan manfaat keberadaan Dubalang Kota ini. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Enam UMKM Champion Padang Raih Hadiah Rp101 Juta, Produk Dibawa ke Pameran Internasional di Bangkok

Enam UMKM Champion Padang Raih Hadiah Rp101 Juta, Produk Dibawa ke Pameran Internasional di Bangkok

Enam UMKM Champion Padang 2026 meraih hadiah Rp101 juta. Produk pemenang akan mengikuti pameran internasional di Bangkok pada 2027.

Padang Volleyball Championship 2026 Berakhir, Fadly Amran Minta Perbanyak Kejuaraan pada 2027

Padang Volleyball Championship 2026 Berakhir, Fadly Amran Minta Perbanyak Kejuaraan pada 2027

Fadly Amran menutup Padang Volleyball Championship 2026 dan meminta lebih banyak kejuaraan olahraga digelar 2027 untuk persiapan Porprov.

Festival Kuliner Luhak Nan Tuo di Padang Hadirkan 4.530 Peserta, 50 Nagari Tanahdatar Ambil Bagian

Festival Kuliner Luhak Nan Tuo di Padang Hadirkan 4.530 Peserta, 50 Nagari Tanahdatar Ambil Bagian

Festival Kuliner Luhak Nan Tuo di Padang menghadirkan 4.530 peserta dan dukungan budaya kuliner Tanah Datar menuju UCCN Gastronomi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer