
PADEK.JAWAPOS.COM—Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang sangat familiar digunakan banker syariah untuk memfasilitasi permohonan nasabah pegiat usaha dan pelaku ekonomi.
Murabahah dikenal karena menjadi salah satu produk utama di setiap perbankan syariah. Akan tetapi, saat ini perkembangan produk pada bank syariah sangat dinamis dan sudah memiliki berbagai fitur. Sehingga, Murabahah bukan lagi menjadi alternatif utama solusi produk pembiayaan bagi nasabah.
Murabahah produk pembiayaan yang secara transaksi memposisikan bank penjual dan nasabah pembeli, sehingga transaksi yang dilakukan pada produk ini adalah jual beli murni.
Produk ini memiliki salah satu dasar hukum yaitu, Surat Al Baqarah ayat 275 yang menerangkan bahwa riba itu haram dan berjual beli lah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Selain itu, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 juga menjadi landasan syar’i bagi keabsahan produk murabahah menjadi salah satu produk yang diperbolehkan pada perbankan syariah.
Pada praktik pembiayaan Murabahah, kita ambil contoh pada nasabah yang mengajukan permohonan untuk pembelian rumah seharga Rp 100 juta, sesuai kesepakatan bank membelikan rumah tersebut kepada developer harga Rp 100 juta. Kemudian, bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan mengambil keuntungan jual beli sebesar Rp 50 juta. Sehingga, harga jual yang akan dibebankan kepada nasabah menjadi Rp 150 juta.
Dari sisi perhitungan bank, utang yang diakui bank bukanlah Rp 100 juta akan tetapi Rp 150 juta, sesuai akad murabahah (jual beli) yang disetujui pada awal. Praktik ini sudah berjalan sesuai ketentuannya, akan tetapi terdapat beberapa kendala yang sering menghasilkan perdebatan. Di saat nasabah akan melunasi sebelum jatuh tempo, apakah nasabah harus melunasi seluruh harga jual yang telah dibebankan bank tersebut, ataukah hanya harga pokok rumah...? Secara perhitungan, pelunasan yang dilakukan harusnya menghitung dari sisa harga jual awal dikurangi angsuran pembiayaan yang sudah disetorkan atau biasa disebut Baki Debet Harga Jual.
Pada bank konvensional, jika nasabah akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka bank biasanya akan membebankan finalty berupa pembebanan bunga dengan jumlah yang telah ditentukan ditambahkan sisa pokok kredit.
Melalui fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 mengenai Potongan Pelunasan Dalam Murabahah, Dewan Syariah Nasional memberikan ketetapan bahwa pembiayaan dilunasi sebelum akad jatuh tempo, boleh diberikan potongan. Potongan yang diberikan kebijakannya diserahkan kepada masing-masing bank dengan catatan, tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
Hal ini menjadi sebuah solusi yang memberikan kenyamanan baik bagi nasabah maupun bagi bank. Bank sudah bisa memberikan potongan pelunasan, walaupun tidak dijanjikan di akad. Hal ini, sedikit memberikan ketenangan bagi nasabah yang akan bertransaksi dengan bank syariah.
Secara prinsip, finalty pada produk kredit konvensional dengan potongan pelunasan pada pembiayaan di bank syariah (khusus murabahah) sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan pola perhitungan yang juga berbeda. Bunga pada bank konvensional diambil secara bulanan, sedangkan margin diambil pada awal pembiayaan. Sehingga, finalty diambil atau diperhitungkan dari bunga bulan selanjutnya. Sedangkan potongan pelunasan diperhitungkan dari diskon pelunasan yang diberikan bank. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




