Oleh: Syafruddin Karimi, Departemen Ekonomi Unand

Tren ini menunjukkan lemahnya daya dorong struktural ekonomi daerah, sekaligus memperlihatkan bahwa strategi yang digunakan belum efektif mengakselerasi pembangunan daerah secara merata dan berkelanjutan.
Sumbar tidak hanya dikenal karena sumber daya alam dan budayanya yang kaya, tetapi juga karena nilai-nilai filosofis yang dipegang teguh masyarakatnya, yaitu Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK). Sayangnya, nilai luhur ini belum terimplementasi secara nyata dalam kebijakan ekonomi daerah. Banyak rencana pembangunan bersifat teknokratis, tetapi gagal mencerminkan semangat syariah sebagai basis etik dan arah transformasi sosial-ekonomi.
Dari Gagalnya Konversi Bank Nagari ke Realitas Ekonomi Masyarakat
Kegagalan konversi Bank Nagari menjadi bank nagari syariah mencerminkan lemahnya komitmen politik terhadap ekonomi syariah. Padahal, transformasi ini bisa menjadi tonggak penting dalam menghadirkan sistem keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai identitas budaya, serta agama masyarakat Sumbar. Setelah kontroversi itu mereda, isu syariah seolah hilang dari panggung elite lokal, padahal masyarakat terus menghadapi ketimpangan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau dan etis.
Lebih ironis, praktik-praktik ekonomi yang tidak mencerminkan nilai ABSSBK masih terus berlangsung. Tradisi pegangan gadai atau pagang-gadai misalnya, masih menjadi praktik yang melekat di banyak nagari. Sistem ini kerap menjerat masyarakat kecil dalam skema yang tidak berpihak, di mana aset produktif seperti sawah atau kebun bisa berpindah tangan akibat keterbatasan likuiditas. Praktik rentenir atau pemberi pinjaman berbunga tinggi pun masih hidup di tengah masyarakat. Bahkan, di wilayah yang mengaku menjunjung tinggi syariat. Situasi ini menjadi cermin kegagalan struktural dalam menghadirkan sistem ekonomi alternatif berbasis nilai lokal.
Saatnya Menyusun Ulang Strategi Pertumbuhan Berbasis Syariah
Ekonomi berbasis syariah bukan sekadar simbol keagamaan, tetapi sekaligus model pembangunan yang menekankan pada keadilan sosial, larangan eksploitasi, dan keberpihakan kepada yang lemah. Sumbar memiliki modal sosial dan budaya yang kuat untuk mengembangkan sistem ini. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk mengarusutamakan ekonomi syariah ke dalam desain pembangunan daerah.
Pemerintah provinsi perlu segera menyusun strategi ekonomi berbasis syariah secara konkret dan terukur. Beberapa langkah penting meliputi: Pertama, membangun ekosistem pembiayaan syariah berbasis koperasi dan BMT untuk memperluas akses permodalan bagi UMKM.
Kedua, mengembangkan pertanian berbasis hilirisasi dan nilai tambah, menggunakan skema pembiayaan syariah agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir; Ketiga, mendorong digitalisasi ekonomi halal dan pelatihan kewirausahaan syariah, yang bisa menjangkau generasi muda dan pelaku usaha perempuan. Kemepat, membangun forum ekonomi ABSSBK lintas sektor, yang melibatkan ulama, cendekiawan, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menyusun roadmap bersama.
Kepemimpinan Ekonomi dan Tanggung Jawab Sejarah
Sumbar membutuhkan kepemimpinan ekonomi yang tidak hanya mampu mengelola anggaran, tetapi juga memiliki visi perubahan berbasis nilai. Gubernur dan kepala daerah harus tampil sebagai lokomotif yang mendorong arah pembangunan sesuai dengan jati diri daerah. Mereka harus berani meninggalkan pola pembangunan yang seragam dengan pusat dan mulai membangun sistem yang mencerminkan karakter masyarakatnya sendiri.
Reformasi fiskal juga perlu dilakukan. Komposisi APBD Sumbar saat ini masih berat pada belanja rutin, sementara belanja modal dan produktif belum diarahkan secara optimal pada sektor-sektor pengungkit ekonomi. Belanja pemerintah harus difokuskan pada kegiatan yang mendorong pembentukan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal.
Dari Angka Menuju Kesejahteraan Nyata
Pertumbuhan ekonomi 3,94% adalah angka yang mengecewakan jika dilihat dari potensi besar Sumbar. Namun, angka ini bisa menjadi titik balik jika digunakan sebagai bahan refleksi untuk membenahi pondasi ekonomi daerah. Pertumbuhan yang tinggi tidak akan berarti jika meninggalkan ketimpangan, memarjinalkan petani dan pelaku UMKM, atau membiarkan masyarakat terjerat dalam praktik rentenir yang menyengsarakan.
Sudah waktunya ABSSBK benar-benar menjadi jantung kebijakan ekonomi Sumbar. Spirit syariah bukan slogan semata, tetapi harus menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, setiap penundaan adalah kemunduran. Sumbar memiliki semua prasyarat sosial dan kultural untuk menjadi pelopor ekonomi berbasis nilai di Indonesia. Sekarang tinggal menunggu keberanian untuk bertindak. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


