
PADEK.JAWAPOS.COM-Suatu hari, salah seorang wisatawan domestik di Lembah Anai merasa familiar dengan wajah ibu Prof Meutia Hatta yang kala itu juga menikmati sejuknya tempias air terjun.
Ketika ibu Halida Hatta yang mendampingi membantu wisatawan itu menjawab rasa penasarannya dengan mengatakan bahwa Prof Meutia adalah seorang tokoh yang pernah menjadi Menteri, dan anak dari Bung Hatta.
Mengejutkan, wisatawan itu justru bertanya, siapa itu Bung Hatta? Salah seorang pengunjung yang berada di sana akhirnya dengan bercanda mengeluarkan uang kertas seratus ribu rupiah dan menjelaskan pada wisawatan lokal tersebut.
Begitulah kisah singkat yang penulis dengar. Diceritakan langsung dengan nada jenaka oleh ibu Halida Hatta saat menjadi pembicara pada seminar 123 tahun Bung Hatta di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, 12 Agustus 2025.
Sebuah cerita yang disampaikan dengan ringan oleh seorang anak Proklamator negara ini. Namun sebagai pendengar, penulis merasa sedih melihat realita bahwa minimnya arus informasi ketokohan yang dapat diserap anak bangsa. Tergantikan dengan ketokohan semu yang diproduksi oleh konten berkiblat pada viralitas di media sosial.
Dari secercah kisah ini, dapat dilihat bahwa minimnya literasi sejarah dan pemantapan narasi kebangsaan bisa membuat masyarakat perlahan tak mengenali hal baik, cerita baik, inisiatif baik dan sejarah baik tentang negerinya.
Kurangnya literasi tentang ketokohan dan sejarah bangsa tidak hanya membuat rasa kebanggaan berkurang, tetapi juga dapat berujung pada berkurangnya rasa cinta tanah air.
Ketika kita bicara Bukittinggi, hal yang sama berlaku. Sebuah kota kecil yang selalu berada dalam pusaran sejarah perjuangan dan kedaulatan.
Inisiatif Bukittinggi Kota Perjuangan
Sebagai insan yang terlahir di kota ini, penulis sangat mengapresiasi upaya pemerintah kota Bukittinggi untuk melakukan langkah legal untuk mengukuhkan kota Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan.
Pertemuan Wali Kota Bukittinggi, HM Ramlan Nurmatias, dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada 12 Agustus 2025 di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, adalah salah satu langkah diplomasi dan silaturahmi yang bermartabat untuk menggalang dukungan pengakuan Bukittinggi sebagai Kota Perjuangan secara nasional.
Kenapa Yogyakarta, jelas bahwa hubungan tiga kota penting pada masa mempertahankan kemerdekaan adalah: Jakarta, Yogyakarta dan Bukittinggi.
Menurut penulis, sudah sangat tepat ketika pemerintah Kota Bukittinggi meminta arahan dan pandangan langsung dari Sri Sultan.
Dua buku yang dihadiahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Ramlan Nurmatias dapat dikatakan sebagai simbol dukungan kuat kepada Bukittinggi untuk terus menggali sejarah dan memperkaya literasi kajian, guna mempersiapkan naskah yang menumbuhkan kesadaran setiap pihak atas pentingnya peran kota, masyarakat, dan pemimpin negara di Bukittinggi pada masa 19 Desember 1949, hingga perjuangan di rimba raya yang memiliki nilai tak terbandingkan bagi kedaulatan Negara Indonesia.
Kekhawatiran Ramlan Nurmatias atas memudarnya pengetahuan sejarah di kalangan anak muda menjadi pendorong utama inisiatif ini, menurut penulis sangat tepat.
Hari ini generasi muda digempur dengan pesatnya arus informasi tanpa editorialisasi, bertebarannya tawaran ideologi pemikiran menyimpang yang menyandera karakter generasi.
Narasi “Kota Perjuangan” pertama kali muncul dalam sebuah poster yang diminta langsung oleh Wali Kota Bukittinggi untuk diletakkan di sebelah panggung kehormatan saat peresmian Jalan Haji Usmar Ismail, 29 April 2025 di Bukittinggi.
Sejak saat itu, semua aktivitas kota Bukittinggi dilekatkan oleh wali kota dengan narasi Kota Perjuangan.
Pada Agustus 2025 ini, penulis melihat hampir di setiap sudut kota, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dari kompleks perumahan hingga spanduk kemerdekaan para anggota dewan perwakilan rakyat, semua terbubuhkan kata “Bukittinggi Kota Perjuangan”.
Penulis meyakini ke depannya Indonesia akan dibangun oleh narasi kuat para narator yang paham sejarah, mencintai ilmu dan dapat beradaptasi dengan kehidupan global.
Langkah dan inisiatif pemerintah kota Bukittinggi ini dapat menjadi gerbang baru membangun rasa kebanggaan generasi muda pada nilai historis sebuah kota.
Langkah dan inisiatif Pemerintah Kota Bukittinggi ini menjadi gerbang baru untuk membangun rasa bangga generasi muda terhadap nilai historis sebuah kota.
Kota bukan sekadar tempat menetap, tetapi juga tempat bertumbuh dan berkembangnya pemikiran serta sumber daya manusia yang hidup dan tumbuh bersama.
Melihat Sejenak ke Jendela
Kehadiran Bukittinggi sebagai Ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) bukanlah suatu hal yang kebetulan. Jauh sebelum agresi militer tersebut terjadi, tanpa disadari bahwa hari itupun akan terjadi.
Dalam buku Memoir, Bung Hatta dapat kita baca bahwa pada saat agresi militer pertama 21 Juli 1947, Bung Hatta sedang berada di Sumatera Utara.
Kegentingan akibat serangan pasukan Belanda membuat Bung Hatta memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Bukittinggi.
Di kota kelahirannya ini, Bung Hatta berkantor selama tujuh bulan. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuatnya harus berpikir cermat untuk menyelamatkan kondisi bangsa.
Di Bukittinggi, Bung Hatta membentuk panitia pembelian pesawat. Ia memilih Mr. A. Karim sebagai ketua panitia.
Pada November 1947, terkumpul 14 kilogram emas dari para bundo kanduang dan amai-amai di Bukittinggi, Koto Gadang, Agam, dan sekitarnya.
Emas tersebut diterima oleh Bung Hatta di kantornya yang sekarang kita kenal dengan Istana Bung Hatta, tepat berhadapan dengan Jam Gadang.
Dengan bantuan perwakilan RI di Singapura, Letnan Penerbangan Sidik Tamimi, dan Ferdy Salim (kemenakan Haji Agus Salim), emas itu digunakan untuk membeli pesawat jenis Avro Anson di Thailand.
Selain kisah pembelian pesawat pertama Republik Indonesia, keberadaan Bung Hatta selama tujuh bulan di Bukittinggi juga melahirkan gagasan untuk mempersiapkan kota ini sebagai benteng terakhir jika di kemudian hari terjadi kegaduhan di Pulau Jawa. Saat itu sangat rentan sebagai pusat pemerintahan.
Ketamakan Belanda untuk kembali menjajah, membuat Bung Hatta harus mempersiapkan peta perjuangan mempertahankan kedaulatan tanpa mudah dibaca oleh mata-mata Belanda.
Kenapa Bukittinggi? kenapa Bung Hatta meminta Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara tetap tinggal di Bukittinggi jauh sebelum agresi terjadi?
Sebuah catatan sejarah yang sungguh membuat dada ini merasa hangat membacanya. Dalam kesempatan penulisan yang terbatas ini, penulis beranggapan para pembaca budiman sudah pernah membaca sejarah tersebut.
Bukittinggi dengan luas 25 km persegi ini ternyata bukan sekadar kota kecil yang indah dengan suhu udara yang sejuk, tetapi sebuah kota di mana banyak strategi kebangsaan dirumuskan baik oleh pemimpin nasional maupun perangkat pemimpin daerah yang berjibaku, bersatu padu menyangga keutuhan Republik Indonesia.
Hingga hari ini, detak jarum Jam Gadang seakan memberi isyarat kepada dunia bahwa akan terus ada langkah-langkah gemilang yang akan hadir di Kota Bukittinggi ini. Baik insiatif para umara dan ulama yang yang akan bermanfaat bagi peningkatan nilai hidup masyarakatnya, ataupun sumbangsih pemikiran dan pencapaian ditingkat nasional maupun dipanggung dunia yang lahir dari Rahim kota ini.
Secara de facto, sebenarnya Bukittinggi telah meraih pengakuan tersebut dari setiap orang yang benar-benar mencintai sejarah dan mencintai Indonesia ini dari hati.
Pengakuan secara resmi oleh pemerintah pusat adalah bagaikan sebuah bunga yang semerbak wanginya bagi generasi muda hari ini, untuk mengetahi dan menyadari bahwa kota ini layak untuk terus dijaga marwahnya, diisi hari harinya dengan pengabdian dan karya nyata yang merdeka, berkelas, bermartabat oleh segenap pemimpin dan masyarakatnya.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Dari kota yang pernah menjadi penyangga tetap berdirinya Republik Indonesia ini, Bukittinggi.(*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





