Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Habis Gelap, Gelap Lagi, Au Ahhh

T
Penulis: Two Efly❯

Two Efly
Two Efly
Oleh: Two Efly, Wartawan Ekonomi


Advertisement

 

 

Habis gelap terbitlah terang. Itu kata pahlawan nasional Ibu Kartini. Kondisi ini jauh berbeda dengan nasib ranah ini. Malangnya, kegelapan tak kunjung usai. Setelah gelap, gelap lagi. Auu ahhh, gelap. Setelah efisiensi anggaran di tahun 2025, muncul lagi pemangkasan pagu keuangan daerah di tahun 2026. Malahan pemangkasannya lebih besar dan lebih dalam. Tak terbayangkan betapa sulitnya ranah ini di tahun depan.

Advertisement

Tak terasa waktu terus berjalan. Secara fiskal, kuartal III/2025 segera berakhir dan tahun 2026 tinggal hitungan bulan. Bak kapal yang berlayar, awak negeri ini sudah melihat tepian tanah. Dalam hitungan hari, kita sampai di penghujung tahun 2025.

Akankah tahun depan nasib kita lebih baik dari tahun ini? Menurut penulis, tidak. Justru sebaliknya. Tahun depan akan lebih berat dari tahun ini. Sesulit apa pun kehidupan tahun ini, akan lebih sulit lagi di tahun depan. Mandeknya putaran ekonomi tahun ini akan lebih mandek lagi di tahun depan. Maaf, mungkin inilah arus balik kehidupan sebagaimana yang dipesankan dalam Al-Qur’an Surah Al-‘Asr.

Benarkah? Jika melihat dari kacamata budgeting Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat, maka kita akan mengurut dada. Pagu keuangan daerah (transfer pusat ke daerah) tahun 2026 mengalami penurunan drastis. Jika tahun 2025 total transfer pusat ke daerah masih bernilai Rp20,19 triliun, maka di tahun 2026 turun tajam menjadi Rp17,56 triliun atau setara 13,05 persen year on year.

Advertisement

Dari 19 kabupaten/kota plus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, semuanya kena “sosoh angin limbubu” efisiensi. Pemprov Sumbar mengalami penurunan transfer dana pusat sebesar Rp533 miliar. Kota Padang mengalami penurunan Rp371 miliar dan yang relatif beruntung hanya Kabupaten Dharmasraya karena hanya turun Rp37,9 miliar pagu keuangannya tahun 2026.

Di Pemprov Sumbar, pengurangan pagu keuangan itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). DAU turun dari Rp2,04 triliun (2025) menjadi Rp1,67 triliun (2026). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik turun dari Rp7,7 miliar menjadi Rp5,91 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik turun dari Rp978,48 miliar (2025) menjadi Rp933,01 miliar (2026). Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp173,41 miliar (2025) menjadi Rp71,72 miliar (2026). Secara total, pagu keuangan Pemprov Sumbar turun dari Rp3,28 triliun (2025) melorot menjadi Rp2,75 triliun atau kontraksi 19,27 persen year on year.

Bagaimana dengan kabupaten dan kota? Semuanya kena “angin limbubu” itu juga. Tak satu pun daerah yang mengalami pertumbuhan pagu keuangan di tahun 2026. Semuanya sama-sama merasakan berat dan kencangnya “angin limbubu” efisiensi.

Kota Padang merupakan pemko yang terdampak besar. Pagu keuangannya mengalami pengurangan cukup dalam. Tahun 2025 total pagu keuangannya Rp1,83 triliun, turun tajam menjadi Rp1,46 triliun (2026) atau melorot 25,34 persen year on year.

Jika tadi bicara terbesar dan terdampak, maka daerah yang relatif beruntung dan tak begitu besar penurunan pagu keuangannya adalah Pemkab Dharmasraya. Pagu keuangan Dharmasraya tahun 2025 sebesar Rp757,11 miliar. Nominal ini turun menjadi Rp719,14 miliar di tahun 2026 atau turun Rp37,97 miliar. Dharmasraya termasuk daerah yang relatif beruntung. Ketika hampir seluruh pos pagu keuangan daerah mengalami penurunan, justru Dharmasraya masih ada pos pagu keuangan yang bertambah. Artinya, Dharmasraya merupakan daerah anomali di tengah “angin limbubu efisiensi”.

Reorientasi

Apa hendak dikata dengan pemangkasan pagu keuangan ini? Tak dapat diakal lagi. Satu-satunya jalan bagi kepala daerah yang tak kreatif adalah menyerah pada takdir. Bagaimana lagi, anggaran betul-betul berkurang. Kita ketatkan saja ikat pinggang dan perbanyak berdoa. Kita pangkas juga belanja pemerintah agar balanced budget tidak terlalu timpang di akhir tahun anggaran.

Itu bagi kepala daerah yang bersikap legawa dan ikhlas. Bara ado bareh, sigitu pulo nasi kito tanak. Tak ada upaya lebih untuk keluar dari takdir efisiensi.

Bagi kepala daerah yang kreatif justru sebaliknya. Pemerintah pusat melalui pesan politik anggarannya meminta dan memaksa kepala daerah untuk kreatif dan inovatif. Kalau ingin tetap bisa belanja, carilah dan maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Naikkan PAD-nya. Kurangi ketergantungan pada DAU dan DAK. Kalau perlu, terapkan prinsip manajemen bisnis dalam tata kelola anggaran pemerintahan daerah. Setiap perangkat daerah harus diberi target beban pendapatan. Setidaknya, beban pendapatan itu mampu menutupi 30 persen dari kebutuhan belanja institusinya. Intinya, pemerintah daerah harus reorientasi mindset dari sekadar membelanjakan anggaran menjadi juga meningkatkan pendapatan institusinya.

Sinyal SOS keuangan negara dan daerah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2020. Sayangnya, pengelola pemerintahan (pusat dan daerah) sama-sama lengah. Bencana Covid-19 tahun 2020 adalah alarmnya. Kontraksi tajam ekonomi bermuara pada refocusing anggaran. Dari situlah turbulensi anggaran mulai terjadi dan berseri-seri pengurangan anggaran (efisiensi) dilakukan.

Secara kemandirian fiskal, tidak satu pun pemerintah daerah di Sumbar yang berada di zona biru. Kontribusi PAD terlalu kecil terhadap APBD.

Data menunjukkan, tak ada satu pun pemerintah daerah se-Sumatera Barat yang kontribusi PAD-nya mencapai 30 persen dari total APBD. Bahkan, 90 persen Pemkab dan Pemko kontribusi PAD terhadap APBD-nya di bawah 20 persen, bahkan ada yang di bawah 10 persen.

Layakkah? Menurut penulis, tidak. Dalam industri lembaga keuangan, apabila Capital Adequacy Ratio (CAR) kurang dari 8 persen maka lembaga keuangan itu sudah berada di zona merah.

Statusnya masuk dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK). Sejumlah kewenangan dan kelonggaran operasional mulai dipangkas. Pengawasan ketat dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan lembaga keuangan dilikuidasi jika benar-benar tak bisa diselamatkan.

Prinsip ini bisa saja diberlakukan bagi Pemkab/Pemko dan Pemprov. Kalau tak kunjung mampu mewujudkan kemandirian fiskal, maka likuidasi patut dipertimbangkan. Maaf, mungkin itu lebih baik daripada setiap tahun menjadi beban negara.

Otonomi Daerah Palsu

Maaf, otonomi daerah saat ini hanya sebatas pemanis kata. Hakikatnya, daerah tidaklah otonom dalam membangun wilayahnya.

Mengapa? Semuanya sudah digariskan dari Jakarta. Mulai dari besaran DAU dan DAK hingga pengalokasiannya. Ada rasio alokasi wajib yang tidak bisa dilanggar. Contoh: sektor pendidikan harus 20 persen, kesehatan 10 persen, pertanian 10 persen, dan lainnya.

Itu dari sisi anggaran. Dari sisi kewenangan juga terjadi arus balik. Satu demi satu kewenangan ditarik ke pusat dengan dalih keseragaman dan kecepatan pelayanan. Mulai dari perizinan hingga pelayanan lain.

Mengapa ini terjadi? Karena daerah memang tidak mampu mandiri secara fiskal. Rasio PAD 30 persen saja tak tercapai, bahkan mendekati 25 persen pun tidak.

Hukum alam berkata, tangan di atas lebih kuat daripada tangan di bawah. Sepanjang daerah ini masih “mengemis” DAU dan DAK sebagai sumber utama APBD, maka selama itu pula kemandiriannya tidak ada. Bangkit dan rebut kembali otonomi daerah itu.

Wahai para wakil rakyat di Senayan asal ranah Minang, wahai para senator (DPD RI), tangkaplah sinyal otonomi palsu ini. Berjuanglah!

Bubarkan Saja

Maaf, kalimat ini terkesan tendensius. Namun, di balik wacana ini penulis mencoba membuka wawasan. Mengapa kita tak pernah membuka peluang melikuidasi sebuah daerah atau kota? Mengapa kita selalu memikirkan pemekaran daerah sementara kemandirian fiskalnya tidak pernah terjadi?

Bak sebuah bangunan, PAD tak ubahnya pondasi. Pemerintahan daerah sebagai bangunan besar ini tidak ditopang pondasi kuat. Gedung berlantai dua, sementaranya hanya batu kali tanpa beton bertulang. Setiap tahun bangunan ditopang dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH, dan lainnya). Sementara kontribusi PAD tak kunjung naik signifikan. Ketidakmandirian fiskal membuat daerah terus bertumpu pada transfer pusat. Sampai kapan daerah ini menjadi beban negara?

Sekali lagi, mengapa tidak berani mewacanakan pembubaran (likuidasi atau merger) sebuah daerah? Jika kemandirian fiskal tak kunjung tercapai, lebih baik pemerintah daerah dibubarkan.

Opsi lain yang patut ditempuh di tengah ketidakmampuan mewujudkan kemandirian fiskal adalah rasionalisasi ASN dan perangkat daerah. Mengapa demikian? Karena alokasi anggaran kian didominasi belanja pegawai dibanding belanja modal. Agar hak publik dalam bentuk belanja modal tidak tergerus, maka efisiensi personel dan perangkat daerah wajib dilakukan.

Di tengah “otonomi palsu” yang kita jalani dan kian banyak kewenangan ditarik ke pusat, apakah kita masih butuh ASN sebanyak ini (ribuan, belasan ribu, bahkan puluhan ribu)? Mengapa tidak mencari solusi strategis jangka panjang? Pensiun dini atau percepatan pensiun ASN bisa jadi pilihan. Hentikan penerimaan PNS, PPPK, atau sejenisnya.

Opsi lainnya adalah rasionalisasi organisasi perangkat daerah. Mengapa tidak mencoba menggabungkan dan merger perangkat daerah? Kalau bisa 10–16 OPD, mengapa harus 25–35 OPD? Dengan perampingan OPD, beban gaji, tunjangan, dan fasilitas pejabat berkurang. Jika itu dilakukan, tersedia ruang fiskal untuk belanja modal publik.

Wacana ini memang pahit. Namun, rasa pahit tak selalu buruk. Kadang justru menjadi obat. Begitu pula anggaran daerah. Di balik efisiensi berseri-seri dan pemangkasan dalam, cobalah pikirkan untuk mengurangi beban tetap demi hak masyarakat. Ingat, setiap tahun masyarakat dipajaki, mulai dari pajak pusat hingga retribusi daerah. Bisa jadi pungutan itu lebih besar daripada belanja modal yang kembali ke masyarakat. Artinya, rakyatlah yang sebenarnya mensubsidi pemerintah.

Dalam ilmu bisnis, ketika pendapatan tidak bisa ditingkatkan, maka rasionalisasi biaya menjadi jalan satu-satunya. Kurangi beban jangka pendek dan jangka panjang. Rasionalisasi pemerintahan daerah, kurangi jumlah ASN, rampingkan perangkat daerah. Cobalah wacana pahit ini dipertimbangkan demi penyelamatan keuangan daerah dan negara.(***)

Advertisement
Editor : Hendra Efison
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer