Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sumbar Hadapi Masalah Serius Fiskal

Hendra Efison
Penulis: Hendra Efison❯

Zul Evi Astar
Zul Evi Astar
Oleh : Zul Evi Astar, Mantan ASN


Advertisement

Tiga hari yang lalu saya membaca sebuah link artikel ekonomi yang ditulis adinda Two Efly (Wartawan Ekonomi Padang Ekspres). Tulisan dengan judul nyeleneh, "Habis Gelap, Gelap lagi, Auu Ahh".

Bagi orang yang lama bergelut dengan anggaran tulisan itu sangat menarik. Selain memaparkan data dan solusi, tulisan itu juga menyampaikan pesan perlu keseriusan dan kehati-hatian dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026 bagi Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai mantan birokrat yang berkarir di Sumbar dan Jakarta sebetul saya tak ingin berpendapat lagi. Saya tak mau disebut nanti pensiun yang tak mampu move on.

Advertisement

Pemikiran dan masukan sebagai sari pati dari pengalaman  panjang PNS nanti dianggap bak orang nyinyir "di kebisingan" roda pemerintahan daerah.

Itu sebagai mantan PNS. Setelah saya inap renungkan, nurani saya terketuk juga. Sebagai anak Minang, hati kecil saya tersentuh untuk menyampaikan pesan dan pendapat.

Mungkin inilah bedanya anak Minang dengan etnis lainnya. Mungkin inilah yang maksudkan ajaran agama kita. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun kadang terasa pahit dan perih ditelinga.

Advertisement

Setelah membaca tulisan Adinda Two Efly saya menangkap banyak pesan. Satu di antara pesan terpenting dalam tulisan itu adalah Sumbar saat ini sedang dalam ancaman serius fiskal.

Pengurangan transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAU, DAK (fisik dan non fisik, DBH serta pos lainnya dipastikan membawa Sumbar pada posisi sulit.

Sepanjang pengalaman saya sebagai PNS dan juga TPAD serta pengalaman birokrat di DPD RI rasanya belum pernah pengurangan Fiskal turun setajam ini.

Penurunan tajam fiskal ini selain berdampak pada roda pemerintahan juga dipastikan berimbas pada turn over ekonomi daerah.

Maaf, tidak tertutup kemungkinan posisi 10 pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia akan meningkat menjadi 5 besar terendah di Indonesia ditahun 2026.

Rasa ingin tau dan ingin menyumbangkan pikiran untuk daerah ini menuntun saya menghubungi beberapa junior saya di Kemendagri.

Saya coba menelusuri informasi dan data. Mungkin karena persahabatan dan komunikasi yang baik akhirnya saya diberikan data oleh kementrian tentang rincian pengurangan fiskal untuk Provinsi Sumatera Barat.

Terus terang saya kaget begitu membaca data. Pengurangan fiskal ini sangat tajam dan dalam. Secara year on year hampir seluruh pos transfer pusat ke daerah turun signifikan. DAU (tidak ditentukan) turun dari Rp1,81 Triliun (2025) melorot ke Rp1,63 Triliun atau turun Rp179 Miliar atau turun 9,98 persen.

DAU (ditentukan) turun dari Rp231,22 Miliar menjadi Rp42,29 Miliar atau turun Rp188,92 Miliar. DBH turun dari Rp171,60 Miliar menjadi Rp79,72 Miliar, DAK (fisik) turun dari Rp71,79 Miliar menjadi Rp5,92 Miliar atau turun setara 91,7 persen.

Sementara itu DAK (non fisik) naik sedikit dari Rp979,89 Miliar menjadi Rp988,01 Miliar atau tumbuh 0,83 persen. Sedangkan insentif fiskal konstan diangka Rp15,59 Miliar.

Data di atas menguraikan betapa dalamnya penurunan pagu anggaran di tahun 2026. Secara totali transfer pusat ke daerah turun dari Rp3,28 Triliun menjadi Rp2,75 Triliun atau turun Rp533 Miliar.

Angka sebesar Rp533 Miliar jelaslah angka yang besar. Dari angka Rp533 Miliar ini banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun daerah.

Kalaulah dana Rp533 Miliar ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur maka kokoh dan muluslah infrastruktur di Sumbar. Kalau angka sebanyak Rp 533 Miliar ini digunakan untuk program produktif dan pemberdayaan ekonomi maka akan lahir multiplier effect yang besar. Maaf, angka sebesar Rp 533 Miliar ini bisa jadi hampir 17 persen dari total RAPBD Sumbar tahun 2026.

Secara anggaran Sumbar, berada dalam permasalahan serius. Pemangkasan anggaran ini diyakini berdampak besar. Gubernur, Wakil Gubernur, DPRD harus benar benar bekerja keras. Baik dalam mengalokasikan anggaran yang terbatas ini maupun memaksimalkan Pendapatan Daerah untuk "manumbok" pengurangan transfer pusat ini.

Antisipasi dan Jangan Panik

Dalam tahap penyusunan APBD 2026, strategi kunci yang harus ditempuh bukanlah kepanikan, melainkan antisipasi berbasis data dan resiko. Ada beberapa pilar utama yang bisa dilaksanakan di tengah situasi sulit seperti ini.

Pertama, Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD dan Banggar harus menyusun APBD 2026 dengan pendekatan multi skenario. Paling tidak disiapkan tiga skenario yaitu Konservatif, menyusun APBD 2026 dengan berdasarkan angka Dana Transfer Pusat yang sudah ditetapkan dalam APBD 2026, Moderat dengan asumsi ada tambahan atau kompensasi dari Pemerintah Pusat nantinya, dan Pesimis apabila pencairan Dana Transfer tertunda atau jumlahnya berkurang lebih besar lagi.

Dengan pendekatan ini maka APBD 2026 bisa menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan tidak mudah goyah menghadapi perubahan realisasi Dana Transfer nantinya.

Kedua, perencanaan harus berbasis prioritas. Belanja Wajib seperti Gaji ASN, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dan Jaring Pengaman Sosial harus di proteksi penuh.

Sementara proyek-proyek fisik harus di seleksi secara ketat. Hanya proyek-proyek yang berdampak secara signifikan terhadap layanan dasar atau perekonomian daerah yang dilanjutkan.

Sisanya bisa ditunda, direkstrukturisasi, atau dipaketkan ulang dalam bentuk program yang lebih sederhana.

Ketiga, asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus realistis. Target tidak boleh berlebihan karena justru akan menambah tekanan bila realisasi lebih rendah.

Namun demikian, Pemerintah Daerah tetap menyiapkan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, seperti digitalisasi perpajakan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penertipan wajib pajak, serta eksplorasi potensi retribusi baru dan aset daerah yang selama ini belum tergarap.

Keempat, alokasi yang justru meningkat yakni DAK Non Fisik perlu dimanfaatkan. OPD terkait harus menyiapkan program yang siap dilaksanakan sejak awal agar tidak ada dana yang kembali ke pusat akibat keterlambatan penyerapannya.

Kelima, sejak tahap perencnaan perlu dibuat Risk Register Fiskal yang memuat daftar risiko, misalnya keterlambatan transfer pusat, kegagalan target PAD, penolakan revisi APBD oleh DPRD terutama berkaitan dengan belanja pokir, hingga keresahan publik yang lengkap dengan rencana mitigasinya. Dengan begitu, Pemerintah Daerah bekerja dengan peta resiko yang jelas, bukan sekadar reaktif.

Strategi Mitigasi Saat Eksekusi

Apabila di pertengahan tahun fiskal 2026 ternyata realisasi transfer memang lebih rendah dari skenario konservatif, maka pemerintah daerah sudah harus siap dengan langkah mitigasi.

Langkah-langkah itu antara lain pertama; Melakukan Freeze pada belanja Non Esensial seperti Perjalanan Dinas danKegiatan Seremonial. Kedua, Menunda proyek fisik yang tidak bersifat mendesak.

Ketiga, Mengusulan percepatan Revisi APBD Perubahan dengan dukungan DPRD berdasarkan skenario yang sudah disiapkan lebih awal.

Keempat, Mengoptimalkan PAD jangka pendek, misalnya melalui percepatan penagihan atau digitalisasi pemungutan.

Kelima, Melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan tambahan atau kompensasi berbasis data dampak pelayanan publik.

Strategi Jangka Panjang : Momentum Transformasi Fiskal

Pengurangan transfer pusat yang cukup drastis ini harus dipandang bukan hanya sebagai ancaman, melainkan juga momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Ada beberapa hal strategis yang bisa ditempuh adalah. Pertama, Diversifikasi basis PAD dengan mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan di Sumatera Barat di mana selama ini Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alam dan potensi wisata, akan tetapi pendapatan Provinsi nyaris tidak ada sama sekali, Agro industri bernilai tambah dan ekonomi digital.

Kedua, meningkatkan efisiensi belanja melalui konsolidasi layanan dan shared service antar OPD, misalkan acara-acara yang bisa digabung pelaksanaanya maka sebaiknya digabung, begitu juga kantor-kantor yang bisa digabung sebaiknya digabung sehingga bisa menghemat sumber daya dan efektifitas koordinasi akan lebih baik. Bekerja secara daring, meeting pakai zoom cloud meeting juga perlu dipertimbangkan.

Ketiga, Menggali pembiayaan alternatif melalui skema Obligasi atau Sukuk atau skema Kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha (KPBU dan lain-lain)

Keempat, Membentuk dana cadangan fiskal daerah sebagai bufer menghadapiguncangan APBN dimasa depan. Kelima, Menerapkan perencanaan berbasis resiko dan pendekatan zero-bused budgeting, sehingga setiap rupiah benar-benar dipertanggungjawabkan dampaknya.

Peran Strategis Anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Sumatera Barat.

Di luar langkah teknokratis fiskal, ada aspek politik yang tidak kalah penting yaitu memperkuat sinergi dengan para anggota DPR RI dan DPD RI yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Sebagaimana diketahui, DPR RI memiliki fungsi anggaran dalam pembahasan APBN, demikian juga dalam pengawasan Anggota DPD RI juga peran yang sangat penting, sehingga para wakil rakyat asal Sumatera Barat memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Pemerintah Provinsi perlu membangun pendekatan sistematis kepada mereka. Caranya bukan hanya lewat komunikasi personal, tetapi juga dengan penyampaian bahan teknis yang kuat, misalnya policy brief yang memuat data penurunan transfer, dampaknya terhadap layanan publik, serta usulan proyek strategis yang layak didukung oleh kementerian/lembaga pusat.

Melalui dialog formal seperti lokakarya Fiskal Daerah, para anggota DPR/DPD RI dapat dilibatkan langsung dalam membahas prioritas pembangunan daerah.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini bisa diperluas melalui koalisi dengan anggotaDPR/DPD RI dari provinsi-provinsi lain di Sumatera, sehingga usulan pembangunan bisa diajukan sebagai agenda pembangunan regional.

Dengan narasi bahwa pembangunan Sumatera Barat juga mendukung agenda nasional berupa pemerataan, efisiensi ekonomi, dan ketahanan wilayah, maka peluang diterimanya usulan menjadi lebih besar. Yang tidak kalah penting, setiap usulan proyek perlu dipantau secara konsisten melalui jalur legislatif.

Pemerintah daerah harus memastikan adanya tim kecil yang mengawal pembahasan di komisi-komisi DPR terkait, dan menjaga agaraspirasi Sumatera Barat tidak hilang di tengah prioritas nasional yang lain.

Dengan strategi ini, anggota DPR/DPD RI dapil Sumatera Barat benar-benar diposisikan sebagai mitra strategis, bukan hanya sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga jembatan yang dapat mengarahkan lebih banyak program dan anggaran pusat ke Sumatera Barat.

Penutup

Pengurangan Dana Transfer Pusat sebesar Rp. 533,3 Milyar atau 16,24 persen pada tahun 2026 memang menantang, tetapi bukan akhir segalanya.

Dengan perencanaan multi skenario, prioritas yang jelas, optimalisasi PAD, pemanfaatan DAK Non Fisik, serta sinergi politik dengan anggota DPR/DPDRI Dapil Sumatera Barat, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas fiskalsekaligus melindungi layanan dasar masyarakat.

Keterbatasan fiskal ini justru bisa menjadi momentum untuk menata ulang tata kelola keuangan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, dan mengarahkan pembangunan Sumatera Barat menuju pondasi ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. (***)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer