Kolaborasi, Sinergitas dan Kerja Politik Andre Rosiade

86

Oleh : Ilham Aldelano Azre, Dosen Administrasi Publik FISIP Unand/Peneliti Spektrum Politika

“Pilkada telah selesai, saatnya berkolaborasi dalam pembangunan Sumatera Barat”, pernyataan yang lugas dan tegas ini disampaikan oleh Andre Rosiade (AR) Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat.

Hal ini disampaikan oleh AR dalam acara Silaturahmi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Anggota DPR dan DPD RI pada senin 19 April lalu. Dalam kesempatan sama, AR juga menyatakan komitmen dalam melakukan percepatan pembangunan Sumatera Barat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumbar.

Pernyataan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sebagai langkah awal membangun kolaborasi dan sinergitas pembangunan Sumatera Barat pasca pelaksanaan PIlkada serentak, apalagi jika kita lihat secara politik posisi AR sebagai Ketua Partai Gerindra yang merupakan partai pemenang pemilu di DPRD Sumatera Barat dan lebih dari setengah Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

Hal ini juga dapat menepis persepsi negatif bagi sebagian kalangan yang mencibir “manuver/langkah” AR memfasilitasi 5 Kepala Daerah Sumatera Barat, melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada akhir Maret lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan 11 Kepala Daerah dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementrian Perdagangan pada pertengahan bulan April ini.

Langkah AR ini bahkan dalam satu WhatsApp Group (WAG) diselorohkan seperti melakukan “rapat koordinasi” dengan Kepala Daerah di Jakarta, bahkan ada juga anekdot/sindiran seperti “Anggota DPR RI Sok Gubernur”.

Persepsi negatif ini kemudian terjawab ketika pertemuan anggota DPR dan DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dimana AR secara gamblang menjelaskan langkah-langkahnya terutama kepada Gubernur dan Wakil Gubernur semata bagian dari ikhtiar kolaborasi dan sinergitas dengan Bupati dan Walikota dalam kerangka percepatan pembangunan Sumbar, bukan merupakan manuver politik praktis semata.

Namun faktanya masih terdapat ‘rasa curiga”/sinisme politik pada partai tertentu atau simpatisannya yang mungkin masih gerah dengan inisiasi-inisiasi AR ini. Jika dalam perspektif elektoral sikap ini masih bisa diwajarkan dalam kerangka merangsang kerja politik kepartaian. Namun dalam kepentingan pembangunan Sumbar alangkah lebih baik sikap ini tidak “dipaturuik an bana”. Karena jika masih dipertahankan akan memperlihatkan kelas mediokernya seorang politisi.

Kolaborasi, sinergitas dan kerja politik AR dalam waktu cepat sudah mulai menampakan hasil berupa kunjungan Menteri Perdagangan M.Luthfi dalam rangka kunjungan rencana pembangunan Pasar Bawah di Bukitinggi dan Pasar Raya Padang Fase VII. Kemudian gerak cepat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat selama tiga hari dalam rangka mengunjungi sejumlah destinasi wisata seperti PDIKM dan Desa Wisata Kubu Gadang Padangpanjang, Lawang Park Agam, Silokek Sijunjung, Istana Pagaruyung Tanahdatar, Jam Gadang Bukitinggi, Museum Ransum dan Lubang Tambang Mbah Suro Sawahlunto, Desa Wisata Tungkal Selatan Kota Pariaman dan Pantai Carocok Pesisir Selatan.

Baca Juga:  Andre Rosiade Tolak Kerja Sama Freeport dengan Smelter China

Kunjungan kerja dan pertemuan dengan beberapa Menteri ini menurut saya juga harus diikuti oleh follow up berupa konsep pembangunan, rencana kerja, kajian strategi yang jelas, matang dan nyata serta kelengkapan persyaratannnya. Yang harus disiapkan oleh Kepala Daerah dan jajarannya.

Disinilah kemudian kolaborasi tidak hanya sekadar pada level kerja elite politik saja, namun harus diikuti oleh kolaborasi birokrasi, sektor swasta dan stakeholder lainnya. Saya menggarisbawahi peranan penting birokrasi, karena birokrasi merupakan instrumen utama dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat politisi/Kepala daerah sebagai principal dan birokrasi sebagai agen.

Birokrasi secara tidak langsung terikat “kontrak” politik dalam kebijakan yang dibuat politisi sebagai principal. Hal ini seringkali saya sampaikan kritikan kepada AR bahwa kerja politik ini akan hilang begitu saja, jika birokrasi masih terjebak dalam patologi birokrasi jenis Red Tape, dimana menurut Bozeman (1993) didefinisikan sebagai berbagai aturan, regulasi dan prosedur yang dipaksakan dan memerlukan kepatuhan akan tetapi tidak memiliki kemanfaatan bagi masyarakat.

Hal lain yang menarik menurut saya adalah kerja politik Andre Rosiade merupakan cerminan dari simbolisasi politik tanpa sekat, dimana dalam pertemuan dengan Menteri tidak menonjolkan ego kepartaian saja karena yang hadir adalah Kepala Daerah yang tidak diusung oleh Partai Gerindra serta Kepala yang notabene Ketua Partai lain, sebut saja Fadly Amran yang diusung oleh Golkar dan PDIP, Benny Dwifa Yuswir diusung oleh Golkar dan PPP, Zul Efian diusung oleh PAN, Nasdem dan PKS dan Deri Asta dan Suhatri Bur yang notabene adalah Ketua PAN Sawahlunto dan Padangpariaman. AR dan Kepala Daerah menonjolkan politik yang mencerminkan kebersamaan.

Menurut saya, politik kebersamaan merupakan perwujudan/ekspresi dari sikap saling percaya (Mutual Trust) yang akan menjadi modal utama dalam pencapaian kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang lebih maju, adil dan sejahtera pada masa depan. Kompleksitas masalah sosial masyarakat, ekonomi yang melambat, pandemic Covid-19 yang belum kunjung usai di Sumatera Barat memerlukan kolaborasi, sinergi, dan kerja politik yang nyata antar aktor-aktor politik.

Bagaimana pun, Langkah AR patut diapresiasi, AR dengan Gerak Cepat (Gercep), Gerak Bersama (Geber) dan Garap Semua Potensi (Gaspol) memulai sebuah langkah baru untuk pembangunan Sumatera Barat melalui model kolaborasi dan sinergi yang dibuatnya, dengan melibatkan pemangku kepentingan melampaui batas kepentingan politik masing-masing. Semoga AR amanah dalam menjalankan ikhtiar politik dan kewajiban konstitusional kepada pemilih. Tidak terjebak dalam kotor labirin politik. (***)

Previous articlePunya Ide Kreatif di Bidang Kelistrikan, Ikuti PLN ICE 2021
Next articleHari Ini, Gubernur Sumbar Lantik Bupati – Wabup Solok dan Solsel