“Kolesterol dan Prostat”

166

Two Efly

(Wartawan Ekonomi)

Siapa bilang “Kolesterol” dan “Prostat” hanya ditemukan di dunia kesehatan? Dunia perbankan juga bisa menderita penyakit itu cuman dalam bentuk dan format yang berbeda. He he he.

“Kolesterol” di dunia perbankan dipicu menukik dan sulitnya pasar kredit. Akibatnya, mayoritas perbankan mengalami surplus likuiditas. Cash Ratio menebal jauh melampaui angka 5 persen. Berangkas bank penuh karena likuiditas terus mengalir dan mungkin bisa jadi membengkak.

Nasabah lebih memilih wait and see dengan menempatkan dananya di bank ketimbang memutarkannya dalam bentuk modal usaha. Nasabah dan pengusaha lebih memilih “Barangok Sajuak” sambil menunggu kondisi ekonomi membaik.

Gejala “Kolesterol” ini mulai terjadi begitu memasuki Q2/2020 dan terus berlanjut hingga saat ini. Setahun belakangan (Maret 2020 – Maret 2021) terus membengkak dan kian lebar deviasinya dengan kredit. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh dengan re rata hampir 12 persen ditahun 2020 dan hingga Maret 2021 juga masih bertumbuh 9,20 persen sementara realisasi Kredit kian menukik di zona negatif.

Guyuran likuiditas untuk jangka pendek (dibawah satu semester-red) tak masalah namun untuk jangka panjang tentulah tak baik bagi perbankan maun ekonomi bangsa ini. Selain dapat memicu “obesitas” total asset, surplus likuiditas ini juga menjadi beban biaya.

Perbankan harus memutar otak agar Dana Pihak Ketiga (DPK) tak terlalu mengendap dan menjadi beban berat. Likuiditas ini harus disalurkan kembali menjadi kredit kalau tak ingin menjadi beban semata. Cost of Fund pastilah membengkak kalau tak diiringi dengan distribusi kredit.

Jika berlarut bukan tak mungkin Cost of Fund ini akan menendang ratio BOPO (Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional) dan itu jelas akan menukikkan laba. Surplus likuiditas juga akan menyeret perbankan ke dalam disfungsi intermediasi. Untuk itu perbankan harus memeras keringat dan mencari cara agar kredit kembali bergulir.

“Prostat Kredit”

Ramadhan sebetulnya biasa menjadi bulan kebangkitan ekonomi seperti pada tahun tahun sebelumnya. Di bulan suci umat Islam ini biasanya dunia usaha berpacu mendapatkan kredit untuk ekspansi usaha terutama untuk sektor retail. Tingkat konsumsi masyarakat bisanya juga cendrung meningkat di bulan suci ini.

Namun kini anomali seperti tahun 2020 kembali terjadi. Konsumsi dan daya beli masyarakat konstan dan bahkan cenderung menurun. Aktivitas bisnis di lapangan terasa masih sepi. Begitu juga dengan lembaga keuangan yang masih kesulitan “Kencing” Kredit.

Hingga Maret 2021 kontraksi atau penurunan kredit kian masih dalam. Dikutip dari Infobank Institute Majalah Info Bank, kontraktif Kredit tambah dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Setahun terakhir (Maret 2020 – Maret 2021) kontraktif kredit sudah menyentuh angka minus 4 persen secara nasional.

Malahan dibandingkan kontraktif Kredit per 31 Desember 2020 maka Q1/2021 jelas lebih dalam lagi. Kontraksi kredit Desember 2020 dengan hanya re rata minus 2 persen sementara Q1/2021 sudah menyentuh angka minus 4 persen.

Memang kita tak bisa memaksa perbankan untuk “Mancorohkan” Kreditnya. Dalam kondisi ekonomi yang tak menentu seperti ini melempar kredit secara serampangan sama saja dengan bunuh diri. Selain risiko Loan At Risk (LAR) yang meningkat, peluang kredit macet pun sangatlah terbuka. Hanya bankir gegabah yang mau menangguk risiko dari ekspansi kredit dalam kondisi sulit seperti ini.

Benar benar tak punya kemampuan bayarkah nasabah saat ini? Jawabannya tidak juga. Malahan dalam kondisi sulit semenjak Covid-19 melanda tak sedikit pula nasabah yang melunasi kreditnya lebih cepat dari jadwal jatuh tempo. Artinya, kemampuan bayar nasabah masih relatif bagus walaupun daya beli masyarakat saat ini masih terus mengalami penurunan.

Penulis melihat masih “Prostat” Kredit hingga akhir Q1/2021 merupakan hal yang wajar. Sebab, Q1 adalah awal fiskal dan awal tahun anggaran. Belanja pemerintah dalam bentuk belanja barang dan jasa boleh dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sudah jadi rahasia umum jauh sebelum pandemic Covid-19 pun belanja pemerintah adalah trigger utama ekonomi apalagi disaat ekonomi nyungsep saat ini. Hanya belanja pemerintahlah satu satunya harapan untuk trigger ekonomi tersebut. Kecenderungan selama ini, guyuran dana dan kegiatan pembangunan baru akan dimulai di Q2 dan itu bertepatan pula dengan Ramadhan serta Lebaran Idul Fitri.

Baca Juga:  Mudik, Wisata dan Pandemi

Sebetulnya upaya dari Regulator dan Otoritas Moneter sudah tampak jelas untuk mendorong agar kredit sebisa mungkin bergulir cepat kembali. Sejumlah kebijakan dilahirkan dengan harapan kebuntuan pasar kredit bisa diatasi.

Kebijakan yang sebetulnya pernah dianulir kini dibenarkan kembali seperti DP nol persen untuk otomotif dan property. Begitu juga dengan tingkat suku bunga kredit dan dana (BI Rate). Sembilan bulan terakhirnya bunga kredit terus menurun bahkan tingkat bunga kredit saat ini sudah menyentuh titik terendah semenjak krisis tahun 1998 yang lalu.

Namun apa hendak dikatakan “Prostat” kredit lebih mengasikan bagi nasabah. “Rayuan” bunga rendah dan dorongan DP nol persen untuk otomotif dan property belum mampu meyakinkan nasabah segera memburu kredit.

Kemana likuiditas disalurkan perbankan? Ternyata perbankan sendiri tak jauh beda pula dengan nasabah rupanya, he he he. Bila nasabah lebih memilih bermain aman dengan menempatkan dananya di bank atau dalam bentuk investasi barang berharga lainnya, sementara lembaga perbankan lebih mengambil jalan aman dengan bermain di Surat Berharga Negara (SBN).

Kontribusi perbankan terhadap terhadap Surat Berharga Negara terus merangkak naik. Maret 2020 kepemilikan perbankan terhadap Surat Berharga Negara sebanyak Rp 622 triliun sedangkan Maret 2021 kian membesar menjadi Rp 1.587 triliun.

Diperkirakan hingga akhir Q2/2021 kepemilikan itu akan terus bertambah bila pasar kredit terus menyempit. Bisa jadi perbankan melihat untuk saat ini hanya itulah satu satunya pasar aman walaupun secara margin boleh dibilang tipis dibanding margin kredit. Margin tipis ini terpaksa diambil jika tak ingin terus merawat surplus likuiditas dan biaya.

Secara bisnis Surat Berharga Negara taklah terlalu kompetitif untuk bisnis. Selain marginnya tipis dibandingkan Kredit, Surat Berharga Negara juga tak begitu menghasilkan “tendangan” multiplier efek ekonomi. Intermediasi rill tak akan berjalan, ungkitan dan dorongan ekonomi dari perbankan tak akan terjadi dengan Surat Berharga Negara ini.

Namun apa hendak dikata, pilihan sulit ini tetap harus di ambil. Hitung hitung bisnis, biarlah margin tipis dari pada tidak sama sekali. Setidaknya, game dari Surat Berharga Negara ini bisa menjadi infuse untuk meringankan beban bunga.

Sampai kapan kondisi sulit ini akan mendera perbankan? Bila kita melihat optimisme pemerintah dan sudah berjalannya program vaksin nasional diproyeksi Q2/2021 paling cepat atau Semester II/2021 selambatnya perbankan mulai “berbuka” kredit.

Pertimbangan Q2/2021 beriringan dengan Ramadhan dan lebaran. Dua momentum ini biasanya melambungkan tingkat konsumsi. Sedang Q3 atau awal semester II/2021 juga beriringan dengan tahun ajaran baru serta sudah masuk siklus maksimumnya belanja pemerintah. Momentum di Q2 dan Q3 ini bisa menjadi titik balik dengan catatan Covid-19 tak “menggila”. Pembatasan pergerakan manusia sebagai pelaku dan pelaksana ekonomi tidak terjadi lagi.

Disini pula dilema kita saat ini, momentum datang kendala pun hadir. Warga kita yang terkonfirmasi positif Covid-19 kembali menanjak. Apakah kita akan memasuki gelombang kedua siklus Covid-19 seperti belahan negara lainnya entah belum.

Satu hal yang pasti, tunas dan asa yang mulai muncul bakal meredup kembali seiring kembali “menggilanya” Covid-19. Satu per satu imbasnya mulai kembali dirasakan, pembatasan kegiatan mulai kembali dilakukan dengan bungkus kata Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro. Intinya tetap sama pergerakan manusia dibatasi agar Covid-19 tak terus menanjak.

Penulis setuju kesehatan diatas segalanya. Keselamatan jiwa manusia harus diutamakan. Namun untuk pembatasan pergerakan manusia mungkin perlu ditinjau ulang. PSBB sudah menjadi bukti nyata. Covid terus merangkak naik sementara ekonomi bangsa dan kita babak belur.

New Normal juga menjadi bukti nyata, kelonggaran diberikan dengan catatan patuhi dan taati protokol kesehatan. Data menunjukan di era new normal itu ekonomi sedikit membaik dan warga terkonfirmasi sudah mulai melandai.

Artinya, dua periode waktu dan bentuk kebijakan ini bisa jadi rujukan. Kata kuncinya tetaplah pada taati dan patuhi protokol kesehatan dan pemerintah harus tegas tentang itu, bukan membatasi lagi seperti di era PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). (*)

Previous articleROG Dijamin Paling Lengkap, ASUS Tanam AMD Ryzen 5000 Mobile Series
Next articlePunya Ide Kreatif di Bidang Kelistrikan, Ikuti PLN ICE 2021