Setelah Deklarasi Tolak LGBT, Lantas Apa?

Oleh: Otong Rosadi, Dosen Politik Hukum dan Filsafat Hukum Universitas Ekasakti

PADEK.JAWAPOS.COM-Pada Minggu, 21 Juni 2026, ribuan warga Sumatera Barat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Polda Sumatera Barat, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar kampanye dan deklarasi anti-LGBT di Kota Padang.

Aksi tersebut ditandai dengan penandatanganan kain putih sepanjang satu kilometer sebagai simbol komitmen bersama dalam menolak praktik LGBT di Ranah Minang.

Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan LGBT telah berkembang menjadi isu publik yang memperoleh perhatian luas di Sumatera Barat.

Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga adat, aparat keamanan, dan masyarakat menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa isu tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan individual, tetapi juga dikaitkan dengan nilai agama, adat, budaya, dan ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat Minangkabau.

Besarnya perhatian publik terhadap deklarasi tersebut melahirkan pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab. Apa langkah yang harus dilakukan setelah deklarasi itu berlangsung?

Apakah deklarasi merupakan tujuan akhir, atau justru menjadi titik awal bagi lahirnya kebijakan dan program yang lebih konkret dalam menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat?

Dalam perspektif politik hukum, pertanyaan tersebut memiliki arti penting. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak ditentukan oleh kuatnya pernyataan sikap yang disampaikan, melainkan oleh kemampuan pemerintah dan masyarakat menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Perdebatan mengenai perlunya Peraturan Daerah baru tentang LGBT sesungguhnya perlu ditempatkan secara proporsional. Kajian terhadap regulasi yang berlaku menunjukkan bahwa Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan daerah tersebut telah memuat norma larangan, ketentuan sanksi, mekanisme pencegahan, pembinaan, penyuluhan, pendidikan masyarakat, serta berbagai instrumen lain yang diperlukan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.