Oleh: Endang Pribadi, Wartawan
Program Padang Juara sedang menghadapi ujian yang sesungguhnya. Bukan di panggung peluncuran, bukan pula pada jumlah seragam, LKS, atau beasiswa yang dibagikan, melainkan di jalanan, tempat tiga anak usia sekolah, AD (10), HR (14), dan AG (13), justru diamankan setelah diduga terlibat dalam pembobolan puluhan toko di Plaza Andalas, Kota Padang.
Peristiwa ini semestinya tidak berhenti sebagai berita kriminal, sebab ada persoalan pendidikan dan perlindungan anak yang jauh lebih besar di belakangnya.
Pertanyaan mendasarnya sangat sederhana, bagaimana anak-anak usia sekolah itu bisa sampai putus sekolah, berada di luar sistem, lalu terseret ke lingkungan yang berisiko?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran menjadikan pendidikan sebagai salah satu agenda utama melalui Padang Juara, dengan target menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) hingga nol.
Artinya, tidak boleh ada anak Padang yang kehilangan kesempatan bersekolah hanya karena kemiskinan atau persoalan lainnya.
Pemerintah memang telah menyiapkan berbagai intervensi, mulai dari bantuan seragam dan LKS, dukungan bagi keluarga kurang mampu, beasiswa, hingga upaya penelusuran anak yang terkendala melanjutkan pendidikan.
Semua itu patut diapresiasi. Namun, justru di sinilah pertanyaan kritisnya muncul. Jika sistem intervensinya sudah begitu kuat, mengapa masih ada anak usia sekolah yang bisa hilang dari bangku pendidikan tanpa segera terdeteksi?
Jangan buru-buru menjadikan orang tua sebagai pihak yang paling mudah disalahkan. Bisa saja keluarga memang lalai atau tidak mampu mengawasi anak.
Tetapi jika persoalan berhenti pada kesalahan orang tua, untuk apa negara memiliki sekolah, Dinas Pendidikan, pekerja sosial, sistem perlindungan anak, dan program pengentasan anak tidak sekolah?
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
