Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengembalikan Ruh Demokrasi Nagari

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯
JR Dt. Bandaro Bendang, Sekretaris Umum LKAAM Sumbar. (Foto: Dok. PRI)
JR Dt. Bandaro Bendang, Sekretaris Umum LKAAM Sumbar. (Foto: Dok. PRI)

Advertisement

(Mencari Titik Temu antara Demokrasi Elektoral, Demokrasi Deliberatif  dan Kearifan Adat Minangkabau)

Oleh: JR. Dt. Bandaro Bendang, Sekum LKAAM Sumbar.


PADEK.JAWAPOS.COM-Ada sebuah pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan bersama: Apakah setiap bentuk demokrasi yang berlaku secara nasional harus diterapkan secara seragam sampai ke tingkat Nagari di Sumatera Barat?

Advertisement

Pertanyaan ini bukan bermaksud mempertentangkan demokrasi dengan adat. Sebaliknya, pertanyaan ini justru mengajak kita melihat demokrasi secara lebih substantif: demokrasi seperti apa yang paling mampu menjaga kedaulatan rakyat sekaligus mempertahankan persatuan, kohesi sosial dan jati diri masyarakat Nagari?

Nagari bukan sekadar wilayah administratif. Nagari merupakan kesatuan hukum adat, institusi sosial dan kultural yang memiliki sejarah panjang, struktur kekerabatan, norma adat, nilai-nilai kehidupan dan mekanisme pengambilan keputusan yang tumbuh dalam masyarakat Minangkabau jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Karena itu, ketika kita membicarakan demokrasi Nagari, kita tidak cukup hanya bertanya siapa yang memperoleh suara terbanyak.

Advertisement

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: Bagaimana seorang pemimpin memperoleh legitimasi yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial, bermartabat secara adat dan mampu mempersatukan seluruh anak Nagari?

Di sinilah gagasan Demokrasi Nagari berbasis Musyawarah Mufakat menjadi penting untuk dikaji.

Demokrasi Bukan Sekadar Pemungutan Suara

Demokrasi modern memang mengenal pemilihan umum dan pemungutan suara sebagai instrumen utama partisipasi politik. Pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya.

Namun demokrasi tidak berhenti pada proses mencoblos dan menghitung suara. Demokrasi juga menyangkut partisipasi, deliberasi, representasi, legitimasi, akuntabilitas, keadilan dan kohesi sosial. Dengan demikian, demokrasi mempunyai dimensi prosedural sekaligus substantif. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Masa Depan Demokrasi Nagari (Apresiasi untuk Tulisan Datuak Bandaro Bendang)

Masa Depan Demokrasi Nagari (Apresiasi untuk Tulisan Datuak Bandaro Bendang)

Gamawan Fauzi merespons tulisan Jasman Rizal: masa depan demokrasi nagari, musyawarah mufakat, adat Minangkabau dalam sistem pemerintahan.

Ulama Diminta Perkuat Benteng ABS-SBK, Gubernur : MUI Mitra Strategis Jaga Jati Diri Minangkabau

Ulama Diminta Perkuat Benteng ABS-SBK, Gubernur : MUI Mitra Strategis Jaga Jati Diri Minangkabau

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan pentingnya peran ulama da­lam menjaga falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Ba­sandi Kitabullah

Kompleksitas Pelaksanaan Falsafah ABS-SBK di Sumbar

Kompleksitas Pelaksanaan Falsafah ABS-SBK di Sumbar

Falsafah ABS-SBK dinilai perlu segera diterjemahkan menjadi kebijakan daerah guna memperkuat identitas Sumbar dan menjawab tantangan sosial.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer