
Oleh: Endang Pribadi, Wartawan
“Lho, kok menjadi halaman utama berita ini, kami tidak terima.”
Ucapan seorang humas instansi kepada wartawan media cetak lokal itu menjadi awal persoalan panjang. Sang wartawan baru saja menulis berita kritis yang dimuat di halaman utama koran.
Jawabannya sederhana. “Berita ini sudah menjadi perhatian publik. Lagi pula, kami sudah mewawancarai pihak instansi. Prinsip keberimbangan berita, fairness dan balance, sudah kami jalankan.”
Perdebatan seharusnya selesai di ruang redaksi dan melalui hak jawab. Namun, setelah berita terbit, kerja sama antara instansi dan media tersebut justru terputus. Berita yang lahir dari proses jurnalistik akhirnya bersinggungan dengan urusan bisnis.
Tentu, penghentian kerja sama tidak serta-merta dapat disebut sebagai pembungkaman pers. Bisa saja penyebabnya administratif, evaluasi kinerja, perubahan anggaran, atau kebijakan bisnis. Namun, jika keputusan itu muncul tak lama setelah berita kritis terbit, pertanyaan publik sulit dihindari: apakah ini murni urusan bisnis atau ada ketidaknyamanan terhadap isi pemberitaan?
Bagi media lokal, pertanyaan itu bukan perkara kecil. Iklan, advertorial, kerja sama publikasi, dan langganan korporat merupakan sumber pendapatan perusahaan pers. Ketika salah satunya berhenti, dampaknya dapat merembet kepada wartawan, editor, fotografer, hingga pekerja media lainnya.
Situasi ini dapat menimbulkan chilling effect. Media lain mungkin menangkap pesan tersirat. “Terlalu kritis berarti siap-siap dapur tidak mengebul lagi.”
Akibatnya, keberanian redaksi berisiko dipengaruhi kekhawatiran terhadap keberlangsungan perusahaan, bukan pertimbangan jurnalistik.
Padahal, publik membutuhkan media yang tidak sekadar mengulang seremoni, keberhasilan, dan siaran pers. Masyarakat memerlukan berita yang turun ke lapangan, memeriksa fakta, menguji pernyataan, dan menghadirkan persoalan sebagaimana adanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





