Jan Duo Kali Urang Gaek Kahilangan Tungkek

Bank Nagari. (INTERNET)

Jan sampai duo kali urang gaek kahilangan tungkek. Itu pepatah usang di Ranah Minang yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai anak Minang kita harus belajar banyak dari perjalanan sejarah. Sebagai anak Minang kita harus banyak menyimak dan memetik hikmah dari setiap proses dan peristiwa.

Karena dengan pengalaman inilah kita bisa menjawab tantangan dan mampu mengapai kemenangan. Saat ini perekonomian bangsa ini sedang memasuki masa Krisis. Perjalanan sejarah menunjukkan kepada kita bahwa krisis yang sama pernah terjadi tahun 1998 yang lalu. Saat itu satu “Mutiara” dari ranah Minang bernama Bank Nasional menjadi korban krisis 1998 setelah sebelumnya merantau ke Jakarta dan menjadi bank devisa.

Kalau kita clash back sedikit kehadiran Bank Nasional ini sangat kental dengan sejarah dan penuh perjuangan. Bank umum swasta pertama yang didirikan dari iuran para pedagang di Bukittinggi itu hilang tak berbekas.  Penulis tak ingin mengurai dan apa penyebabnya. Penulis hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ranah Bundo ini pernah menelan pil pahit pada krisis 1998. Salah satu kebanggaan dari ranah Minang harus kita relakan hilang.

Kita tak ingin peristiwa itu terulang kembali pada Bank Nagari. Untuk itu mari kita perkuat Bank Nagari menghadapi badai krisis ini. Secara fakta di lapangan saat ini krisis sudah mulai terjadi. Kecemasan akan munculnya Bank Failure sudah menjadi kenyataan. Hari ini Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten dengan Call Send Bank Banten resmi dimerger kembali ke BPD Jawa Barat (BJB) setelah di spin off beberapa tahun lalu. “Pulang kampungnya” Bank Banten ini tak terlepas dari gagal bayarnya Bank Banten dalam menunaikan kewajibannya. Ini pun sesuai dengan amanat POJK No 18 tahun 2020.

Dikutip dari www.kompas.com , tertanggal 17 April Bank Banten dinyatakan gagal bayar setelah tak mampu melaksanakan kewajibannya untuk segera menyalurkan dana bagi hasil pajak ke seluruh kabupaten/kota di Banten, serta percepatan penyaluran dana jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Adapun nilai kewajiban yang musti ditunaikan tersebut adalah Rp 181 Miliar untuk dana bagi hasil dan Rp 709.217.700.000 dana untuk jaring pengamanan sosial.

Memang secara kinerja operasional dua tahun terakhir Bank Banten tidaklah bagus bagus amat. Fluktuasi kinerja mewarnai perjalanan Bank Banten dalam dua tahun terakhir. Namun bak “Anggang Lalu Atah Jatuah”, korona memparipurnakan kondisi sulit itu menuju Bank Failure. Untung saja induk usahanya dimasa lalu cepat tanggap dan bersedia me mergerkan Bank Banten ke Bank Jabar kembali. Bayangkan kalau kondisi itu terjadi pada Bank Nagari, BPD mana yang mau menyelamatkannya?.

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari Bank Banten ini agar tak terjadi pada Bank Nagari. Pertama, menjaga kedalaman Cash Ratio. Cash Ratio sangatlah penting bagi sebuah lembaga keuangan. Perputaran uang dari simpanan dan kredit yang disalurkan ini akan menjadi sumber untuk melaksanakan kewajiban. Sesuai regulasi, Cash Ratio untuk lembaga keuangan adalah 5 persen dari total asset yang dimiliki. Cash ratio ini sudah termasuk cadangan yang dalam betuk Giro wajib Minumum yang ditempatkan di Bank Indonesia. Batas minimum Cash Ratio sebesar 5 persen itu adalah untuk kondisi normal.

Saat ini kondisi ekonomi dipastikan tidak normal dan ekonomi bangsa yang sedang terpukul berat ini ratio itu harus ditingkatkan. Sudah saatnya Bank Nagari menaikan besaran cash rationya menjadi 10 persen sampai 15 persen. Langkah super hati hati ini dalam rangka menjaga diri bila kondisi terburuk memang terjadi.

Kedua, memperkuat peranan divisi Tresurry. Secara keorganisasian Likuiditas lebih banyak berada dibawah naungan divisi Tresurry atau pendanaan. Sudah jadi rahasia umum bank buku 2 seperti Bank Nagari memiliki lima jalur untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Pertama melalui dana tabungan mulai dari produk tabungan berasama BPD se Indonesia hingga ke tabungan original milik Bank Nagari bernama Sikoci. Kedua, deposito berjangka, Ketiga Giro yang menjadi penempatan dana bagi pemerintah daerah, Keempat obligasi dan kelima pinjaman antar bank.

Demi menjaga ketebalan likuiditas, Direktur Keuangan selaku supervise divisi tresurry di Bank Nagari bekerja lebih. Intinya Direktur keuangan bersama divisi Tresurry harus bekerja lebih demi menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap sumber dananya. Bila selama ini kita menjaga kepercayaan publik dan deposan dengan tingkat bunga maka disaat krisis ini layanan kita harus lebih lagi dari itu. Direktur keuangan dan divisi tresurry memaksimalkan komunikasi. Kalau perlu berikan laporan berkala kepada deposan tentang kinerja positif yang sudah dilakukan sehingga deposan menjadi merasa aman dan nyaman.

Ini sangat penting dilakukan. Apalagi hukum pasar dalam dunia pasar dana juga tak bisa dihindari. Mau jujur atau tidak, lembaga keuangan saat ini sedang dihadapkan dengan produk alternative dalam berinvestasi. Semenjak awal Maret sudah mulai terjadi penipisan likuiditas seiring beralihnya deposan besar ke invetasi logam mulia. Sikap oportunis ini lumrah saja mengingat hasil pengembangan investasi lebih menguntungkan di produk investasi alternatif tersebut. Betul adanya bahwa setiap tantangan menyimpan kesempatan.

Peralihan ini membuka peluang peningkatan akan produk Safety Deposit Bank (SDB) dan ini bisa menjadi salah satu sumber Fee Base Income. Namun kita juga musti ingat migrasi itu juga membuat likuiditas lembaga keuangan menjadi tipis. Selain itu, opsi ma angok kalua badan dalam bentuk pinjaman antar bank merupakan jalan terjal dan akan sulit didapatkan. Pasalnya, lembaga keuangan lain terutama perbankan secara nasional pastilah juga mengambil opsi yang sama dengan kita untuk mempertahankan kedalaman likuiditasnya. Ini sangat lumrah juga karena prinsip selamat diri masing masing merupakan kata kunci kalau ingin berhasil melewati krisis.

Ketiga, menjaga ruang intermediasi. Serapan kredit tetap tak bisa diabaikan dalam kondisi sesulit apapun. Sebab, kredit merupakan jantung bagi lembaga keuangan. Bila kita mengacu pada capaian Loan to Deposit Ratio Bank Nagari maka sangatlah penting rasanya Bank Nagari untuk menjaga ratio intermediasi ini. Dalam kondisi normal memang intermediasi di atas 90 persen merupakan angka yang bagus. Namun dalam kondisi up normal seperti sekarang ruang intermediasi jangan sampai melampaui batas 85 persen.

Kedalaman dan ketahanan likuiditas tetap harus dijaga demi menghindari kondisi terburuk termasuk gagal bayar. Keempat, pengendalian biaya alias mengontrol BOPO. Ini cukup penting untuk dilakukan. Dalam kondisi ekonomi seberat saat ini ratio BOPO harus dikendalikan dengan baik. Apalagi dalam perlambatan ekonomi mustahil bagi sebuah lembaga keungan untuk memaksimumkan realisasi kredit. Aneh rasanya kalau masih ada pelaku ekonomi yang berani berinvestasi dalam bentuk usaha dalam kondisi sekarang.

Bila kita mengacu pada data lima tahun terakhir realisasi BOPO Bank Nagari berada dikisaran 82 sampai 85 persen. Dalam kondisi ekonomi yang normal ratio ini masih bisa diterima. Namun dalam kondisi yang tak normal seperti sekarang, ratio ini harus ditekan. Sebisa mungkin dibawah 80 persen. Inipun dalam rangka menjaga kedalaman dan kekuatan cash ratio demi menghindari kondisi terburuk.

Kelima, pemda jangan lagi “berselingkuh”. Khusus untuk Bank Nagari selaku pemegang kas Pemerintah Daerah maka pemda janganlah berelingkuh lagi. Sedapat mungkin selaku awner dan sumber dana dalam bentuk giro terbesar di Bank Nagari, pemerintah daerah untuk saat ini menunjukan kesetiaannya. Jika masih ada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang “berselingkuh” dengan menempatkan dananya pada bank lain maka “rujuklah” dan kembalikanlah ke Bank Nagari. Mari kita perkuat dan kita tebalkan lagi likuiditas Bank Nagari menghadapi badai krisis ini.

Sebagai bagian dari publik Sumatera Barat kita tak ingin luka lama itu terulang kembali. Bank Nasional menjadi catatan perih bagi kita bersama. Sudah saatnya juga kita belajar dari kegagalan Bank Banten dan kita jadikan peristiwa Bank Nasional sebagai peristiwa terakhir dalam dunia perbankan di Sumatera Barat Terkhusus untuk pemegang saham Bank Nagari, segeralah memberikan perhatian lebih ke Bank Nagari. Segeralah perkuat manajemennya. Jangan biarkan terlalu lama ketidakpastian manajemen ini berjalan.

Begitu juga dengan dewan Komisaris, turun gununglah membantu direksi. Regukasi juga membenarkan untuk itu. Tak mungkin masalah berat hanya akan dihadap dua oleh direksi yang berstatus pelaksana tugas. Tantangan di depan mata sangat jelas dan berat. Mari kita #saverakyatdaricorona dan #savebanknagari. (Two Efly-Wartawan Ekonomi )