Refleksi Milad ke-24 Otonomi Daerah

Prof. Djohermansyah Djohan. (Foto: Dok.JPS)

Prof. Djohermansyah Djohan
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Sabtu 25 April 2020, sejatinya diperingati sebagai hari Otonomi Daerah (Otda) ke-24. Milad tersebut biasanya diselenggarakan meriah oleh seluruh daerah, baik tingkat pemerintah provinsi hingga di tingkat kabupaten dan kota.

Kegiatan rutin yang kerap digelar adalah, upacara bendera, pemberian penghargaan pada kepala dinas, badan, camat, lurah, dan kepala desa yang melakukan terobosan hebat, sampai penyerahan hadiah bagi pemenang lomba otda

Selanjutnya, tiap daerah berusaha memberikan sentuhan kreasi tersendiri guna memeriahkan milad otda di daerahnya, seperti mengadakan pawai, pameran, malam hiburan, dan sebagainya.

Namun, pandemi virus korona (Covid-19) yang telah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia membuat pemerintah meniadakan seluruh rangkaian acara tersebut.

Sejak reformasi, Hari Otda sempat matisuri. Pemerintah akhirnya menghidupkannya kembali mulai tahun 2011, ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada daerah berprestasi.

Teorinya, pemberian penghargaan atau reward tersebut adalah untuk memacu diri dan berkompetisi secara fair, dengan kategori yang disiapkan Kemendagri.
Maka, keluarlah daerah seperti Solo, Surabaya, Bandung, Kulonprogo, dan Banyuwangi menjadi daerah inovatif.

Pemimpin-pemimpin daerah itu kecipratan promosi ke tingkat lebih tinggi, seperti Joko Widodo yang dulunya berprestasi ketika jadi Wali Kota Solo kini menjabat Presiden RI.

Walau hari jadi otonomi kali ini tak ada seremoni, kiranya perlu ada refleksi.

Pertama, pilkada kita masih banyak masalah, karena itu perlu diperbaiki. Salah satunya dengan menyatukan pilkada dan pemilihan DPRD.

Kedua, implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih jauh dari paripurna. Karena itu, perlu dicarikan solusi dengan merevisi segera UU Nomor 21 Tahun 2001.

Ketiga, ibu kota negara baru tak perlu terlalu dipaksa selesai pada 2024. Maka, Jakarta sebagai ibu kota negara yang ada saat ini hendaknya dibenahi.

Keempat, relasi pusat dan daerah dalam menghadapi bencana nasional non-alam Covid-19 kurang serasi dan masih lemah sinergi. Maka, ada baiknya hidupkan kembali kewenangan pemerintahan umum atau openbaarbestuurs, yang dipegang presiden sebagai chief of executive dengan para kepala daerah bahkan camat selaku pelaksananya. Hal itu bisa dilihat pada Pasal 9 dan Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Tanpa mengurangi semangat berotonomi daerah, saya ucapkan Selamat Hari Otda ke-24. Majulah daerah, mari saling bahu-membahu, berantas Covid-19 hingga tuntas.(*)