Sumbar tidak daerah industri? Kata siapa?
Kalimat itu sering kita dengar, seolah-olah sudah menjadi vonis yang tak terbantahkan. Padahal, jika ditelusuri, itu lebih mirip stigma—yang terlanjur melekat karena cara pandang yang sempit, baik dari sisi sosial maupun pendekatan pasar.
Lalu, pertanyaan mendasarnya: benarkah Sumbar tidak layak menjadi daerah industri?
Jawabannya: tidak. Jika industri dimaknai sebagai pabrikan besar, garmen raksasa, atau teknologi tinggi, mungkin Sumbar belum berada di sana. Namun, apakah hanya itu wajah industri? Tentu tidak. Di luar itu, ruangnya sangat terbuka. Industri kecil dan menengah justru menjadi peluang besar yang selama ini belum digarap optimal untuk mendorong nilai tambah PDRB Sumatera Barat.
Butuh "Injeksi"
Minggu pagi, 29 Maret 2026, saya mengikuti diskusi di grup WhatsApp Forum Ekonomi Sumbar (FES). Diskusinya hangat, bahkan cenderung panas, tetapi tetap bernas. Data dan gagasan saling berkelindan.
Prof. Ganefri dan Prof. Werry Darta Taifur memaparkan data dengan tajam. Ramal Saleh turut memberi pandangan. Senior saya Akmal Darwis juga ikut meramaikan. M. Rahmad bersama Ferdinan Asful menimpali dari sudut pandang berbeda memperkaya diskusinya. Saya? Hanya menyela seperlunya. Ketika para guru besar berbicara, biasanya pikirannya sudah jernih dan penuh sari pati.
Diskusi itu panjang, tetapi muaranya satu: Sumbar harus bangkit. Kita tidak bisa terus bertahan di zona degradasi ekonomi. Data menunjukkan, penurunan ini bukan terjadi tiba-tiba. Tren itu sudah terlihat sejak 2018. Hanya saja, kita enggan membaca tanda-tandanya.
Per 31 Desember 2025, posisi kita memang tidak menggembirakan. Namun, ini bukan akhir. Justru ini panggilan untuk bekerja lebih keras, menemukan jalan baru, atau setidaknya memaksimalkan potensi yang ada dengan menghadirkan nilai tambah.
Masalahnya satu: Sumbar butuh injeksi dana.
Untuk mendorong pertumbuhan 1 persen saja dibutuhkan sekitar Rp30 triliun. Artinya, untuk mencapai target 5–6 persen, angkanya berlipat. Tidak kecil dan butuh kerja keras kita bersama.
Apakah mungkin? Tidak secara instan. Namun, secara bertahap peluang itu tetap ada. Kuncinya kolaborasi. Semua pihak harus bergerak sesuai perannya, merajut kembali potensi yang tercecer menjadi kekuatan ekonomi yang utuh.
Governance dan pelaku usaha harus seayun selangkah. Ranah dan rantau harus berjalan bersama. Eksekutif dan legislatif harus berada dalam frekuensi yang sama. Investor dan masyarakat sebagai pemilik ulayat juga harus saling terbuka.
Sumbar Butuh Investasi
Mau berdebat berapa lama pun, ujungnya tetap sama: Sumbar butuh investasi. Namun, investasi itu harus sesuai dengan karakter daerah. “Nan ka dipakai tu baju awak, jan dipasoan mamakai baju urang.” Kita tidak bisa memaksakan model pembangunan daerah lain. Pola ondong aia jo ondong dadak harus ditinggalkan. Rancak di urang belum tentu segeh di awak. Distingtiflah dalam membangun daerah.
Kekuatan Sumbar justru ada pada industri kecil dan menengah. Banyak sekali turunan dari produk primer yang belum dimaksimalkan. Nilai tambah itu masih tercecer di mana-mana dan bisa jadi daerah lain yang menangkap serta memanfaatkannya.
Tak mudah untuk ke situ. Kita harus jujur dan berbenah. Sudahi stigma daerah yang tidak ramah investasi. Jangan setiap investasi datang justru disambut kegaduhan. Pola pikir ini harus diubah. Sudah tiba masanya kita “mambantang karpet merah” agar investasi masuk ke ranah.
Ingat, fakta menunjukkan, terbatasnya arus modal masuk menjadi salah satu penyebab ekonomi terus tertinggal.
Mungkin tidak semua merasakannya secara langsung. Namun, dalam skala luas, tekanan ekonomi itu nyata. Beban hidup terasa semakin berat. Jalan keluarnya hanya satu: berubah.
Fokus pada Tiga Bidang
Saya tidak tahu sudah berapa kali menyampaikan ini, tetapi rasanya perlu diulang lagi karena kembali menjadi topik diskusi.
Sumbar pada dasarnya bertumpu pada pertanian. Memang, kontribusinya terhadap PDRB terus menurun. Namun, jika ditelisik lebih dalam, potensi nilai tambahnya masih sangat besar dan terbuka. Masalahnya, kita masih menjual produk mentah.
Beras, cabai, tomat, kubis, ubi, tebu, pisang, kelapa, sawit—semuanya dijual dalam bentuk primer. Kalaupun diolah, paling jauh hanya sampai CPO. Padahal, crude palm oil adalah pintu masuk ke banyak turunan. Kita berhenti terlalu cepat dan tidak terpikir untuk melanjutkannya.
Apa saja tiga pilar itu? Pertama, pertanian.
Pepatah lama berbunyi: “padi masak, jaguang maupiah, ternak berkembang biak.” Itu bukan sekadar ungkapan. Petuah itu lahir dari cerminan nyata kehidupan masyarakat Minangkabau, dari perjalanan masa ke masa, melintasi generasi.
Kita tidak bisa lari dari itu. Meski lahan berkurang dan kontur wilayah menantang, teknologi budidaya masih bisa ditingkatkan. Nilai tambah masih bisa dikejar.
Kita penghasil hortikultura, tetapi belum punya industri hilirisasi yang kuat. Tomat dan cabai bisa menjadi saus—tetapi di mana pabriknya? Siapa yang memiliki dan berapa kapasitasnya?
Ubi kayu pun masih sebatas keripik dan sanjai, padahal bisa menjadi tapioka dan etanol. Sawit berhenti di CPO, padahal bisa masuk ke bioenergi. Tebu masih sebatas air tebu panggang/giling dan saka. Secara teori, tebu bisa menjadi bahan etanol dan produk lainnya.
Ini adalah momentum. Krisis energi global justru membuka peluang—jika kita siap. Pengalaman COVID-19 bisa menjadi pelajaran. Dalam sekejap, kehidupan kita diubah dari konvensional ke digital. Belajar dan manfaatkan momentum itu.
Kedua, pariwisata. Alam kita indah, masyarakatnya ramah. Namun, pengelolaannya masih setengah hati. Potensinya besar, tetapi belum digarap serius. Kita harus belajar dari Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak?
Ketiga, pendidikan. Seperti yang pernah disampaikan mantan Gubernur Sumbar sekaligus mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pendidikan adalah kunci.
Hari ini, pendidikan bukan hanya proses belajar, tetapi juga stimulus ekonomi jangka menengah dan investasi jangka panjang. Seorang mahasiswa dari luar daerah adalah “wisatawan jangka panjang”.
Jika satu mahasiswa menghabiskan sekitar Rp2,5 juta per bulan, bayangkan dampaknya dalam empat tahun untuk ribuan mahasiswa. Efeknya pasti nyata bagi ekonomi.
Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas harus menangkap peluang ini. Berikan porsi mahasiswa luar daerah 25–30 persen. Jemput pasar itu. Diskresi ini menjadi bukti nyata bahwa kedua institusi pendidikan tersebut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di ujung kata, saya melihat persoalan Sumbar bukan pada kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian untuk mengolah, menambah nilai, serta keluar dari stigma lama dan keengganan mengubah pola pikir. Di situlah sebenarnya titik lemah—dan jika diubah, bisa menjadi pijakan untuk keluar dari zona degradasi ekonomi yang berkepanjangan. (***)
Editor : Hendra Efison