Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana TKD Padang Turun Drastis, Pemko Lakukan Rasionalisasi RAPBD 2026

Adetio Purtama
Penulis: Adetio Purtama❯

Pemko Padang menggelar rapat rasionalisasi anggaran SKPD dalam penyusunan RAPBD 2026 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, beberapa waktu lalu.
Pemko Padang menggelar rapat rasionalisasi anggaran SKPD dalam penyusunan RAPBD 2026 di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, beberapa waktu lalu.
PADEK.JAWAPOS.COM–Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar rapat rasionalisasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.


Advertisement

Rapat ini dipimpin Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (29/9), dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta camat se-Kota Padang.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengatakan rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Kementerian Keuangan terkait pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.

Ia menambahkan, Kota Padang diperkirakan mengalami penurunan dana sebesar Rp 459 miliar atau sekitar 24,8 persen dibandingkan tahun 2025.

Advertisement

“Dua komponen yang paling besar terpangkas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 328 miliar lebih dan dana untuk gaji PPPK sekitar Rp 115 miliar di tahun 2026. Secara total, kita kekurangan dana lebih kurang Rp 400 miliar. Dana ini sebelumnya digunakan untuk belanja pegawai, operasional, hingga pembangunan. Jadi otomatis harus kita sesuaikan kembali,” jelas Maigus.

Ia menambahkan, kondisi ini berdampak pada seluruh perangkat daerah, termasuk belanja rutin pegawai, tunjangan, hingga alokasi untuk DPRD. Akibatnya, penyampaian nota RAPBD 2026 ke DPRD Kota Padang harus ditunda hingga dua minggu mendatang.

Menurut data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, alokasi TKD untuk Kota Padang tahun 2025 mencapai Rp 1,852 triliun. Namun pada 2026 jumlahnya diperkirakan turun menjadi Rp 1,393 triliun.

Advertisement

Penurunan alokasi TKD ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam RAPBN 2026, di mana anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini turun cukup signifikan dibandingkan proyeksi TKD tahun 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Langkah tersebut merupakan strategi pemerintah pusat dalam melakukan pengetatan fiskal, yang berdampak pada seluruh daerah, termasuk Kota Padang.

Meski demikian, Maigus menegaskan Pemko Padang tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Rasionalisasi anggaran akan dilakukan dengan hati-hati agar pembangunan tetap berjalan.

“Meski berat, Pemko Padang akan tetap mengutamakan pelayanan publik. Rasionalisasi ini kita lakukan dengan hati-hati agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tetap merasakan manfaat dari program pemerintah,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Tambahan TKD Sudah Cair Sejak April 2026, Kemendagri Minta Daerah Segera Realisasikan

Dana Tambahan TKD Sudah Cair Sejak April 2026, Kemendagri Minta Daerah Segera Realisasikan

Kemendagri meminta pemerintah daerah, termasuk Sumbar, segera merealisasikan dana TKD rehabilitasi pascabencana yang telah disalurkan sejak April 2026

Investor Pasar Modal Sumbar Tembus 648.281 Orang, Penetrasi di Padang Capai 23%

Investor Pasar Modal Sumbar Tembus 648.281 Orang, Penetrasi di Padang Capai 23%

Investor pasar modal Sumbar mencapai 648.281 orang per Oktober 2026. Penetrasi di Padang mencapai 23 persen.

BFI Finance Salurkan 1.000 Paket Perlengkapan Sekolah dan Edukasi Mitigasi Bencana di Sumbar

BFI Finance Salurkan 1.000 Paket Perlengkapan Sekolah dan Edukasi Mitigasi Bencana di Sumbar

BFI Finance menyalurkan 1.000 paket perlengkapan sekolah dan menggelar edukasi mitigasi bencana di enam SD di Sumbar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer