Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RAPBD 2026 Defisit Rp26,4 Miliar, DPRD Padang Buka Opsi Kurangi Perjalanan Dinas hingga Dana Pokir

S

RAPBD Padang 2026 masih defisit Rp26,4 miliar. Banggar dan Pemko bahas opsi pengurangan anggaran termasuk perjalanan dinas dan dana pokir DPRD.
RAPBD Padang 2026 masih defisit Rp26,4 miliar. Banggar dan Pemko bahas opsi pengurangan anggaran termasuk perjalanan dinas dan dana pokir DPRD.
PADEK.JAWAPOS.COM—Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padang tahun anggaran 2026.


Advertisement

Pembahasan dilakukan untuk menutup defisit anggaran yang masih tersisa. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan bahwa RAPBD 2026 saat ini masih mengalami defisit sebesar Rp26,4 miliar.

Untuk menutupi kekurangan tersebut, Banggar dan Pemko Padang terus mengupayakan berbagai langkah efisiensi.

“Kita terus mencari caranya. Kita telah melakukan beberapa pengurangan di DPRD seperti perjalanan dinas yang dikurangi sebesar Rp4 miliar,” ujar Muharlion, Senin (17/11/2025).

Advertisement

Selain pemangkasan perjalanan dinas, pembahasan Banggar juga menyoroti pengurangan dana pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

Menurut Muharlion, terdapat sejumlah pergeseran anggaran, baik berupa pengurangan maupun penundaan pelaksanaan program ke perubahan anggaran berikutnya.

“Angkanya sekitar Rp18 miliar. Pokir merupakan janji anggota DPRD kepada masyarakat, namun karena kondisi keuangan saat ini, kita harus bijak menjelaskannya kepada masyarakat,” jelasnya.

Advertisement

Setelah pengurangan tersebut, masih tersisa defisit sekitar Rp8,4 miliar. Muharlion menyebutkan bahwa pihaknya menyerahkan pencarian solusi akhir kepada Pemko Padang.

Ia berharap pembahasan RAPBD dapat diselesaikan dalam pekan ini sehingga masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat kembali menginput rencana kerja mereka.

“Termasuk Rp18 miliar dana pokir yang akan dikurangi, mana saja yang ditunda, baik pembangunan jalan, hibah maupun program lainnya. Semuanya harus final sebelum kita ketok palu pada 24 November 2025,” pungkasnya.(yud)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Expo UMKM Syariah Digelar di DPRD Padang, Hadirkan Talkshow Halal hingga Penampilan Opick

Expo UMKM Syariah Digelar di DPRD Padang, Hadirkan Talkshow Halal hingga Penampilan Opick

Expo UMKM Syariah di DPRD Padang menghadirkan promosi produk lokal, talkshow halal, workshop ekonomi syariah, lomba Islami, dan hiburan reli

18 Titik Lampu Jalan Terpasang di Banuaran Padang, Warga Sambut Antusias

18 Titik Lampu Jalan Terpasang di Banuaran Padang, Warga Sambut Antusias

Sebanyak 18 titik PJU terpasang di Banuaran Nan XX, Padang. Warga menyambut antusias, anak-anak kembali bermain malam hari.

Fadly Amran Sampaikan APBD Padang 2027, Belanja Rp2,81 Triliun dan Defisit Rp90,38 Miliar

Fadly Amran Sampaikan APBD Padang 2027, Belanja Rp2,81 Triliun dan Defisit Rp90,38 Miliar

Fadly Amran menyampaikan APBD Padang 2027 dengan PAD Rp1,15 triliun, pendapatan transfer Rp1,57 triliun dan belanja Rp2,81 triliun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer