KPID Sumbar Gelar FGD Penguatan Early Warning System TV Digital untuk Mitigasi Bencana

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy, yang menegaskan bahwa forum ini tidak sekadar membahas aspek teknis, tetapi juga mendorong kolaborasi bersama untuk menciptakan ekosistem penyiaran yang bermartabat, responsif, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Ia berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dikolaborasikan lintas sektor.

Kegiatan ini menekankan pentingnya peran penyiaran dalam membentuk pola pikir masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.

TB. Mohamad Yusuf Hidayat menyampaikan paparannya mengenai “Peran Lembaga Penyiaran Publik dalam Diseminasi Peringatan Dini Bencana”.

Ia menjelaskan bahwa TVRI Sumbar selama ini menjadi garda terdepan dalam penyebaran informasi resmi dari BMKG, BNPB, dan BPBD melalui mekanisme yang terverifikasi.

Dengan dukungan Integrated Monitoring Room, TVRI mampu menayangkan informasi kebencanaan secara real time, termasuk saat gempa 2009, Erupsi Marapi 2023, hingga banjir bandang di Agam–Tanahdatar.

TVRI disebut konsisten menjaga akurasi dan etika penyiaran sesuai P3SPS sehingga informasi yang diterima publik tetap seragam, aman, dan bebas hoaks.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Dr. Ir. Era Sukma Munaf dalam penyampaian materinya menegaskan bahwa sistem peringatan dini harus berbasis landasan hukum kuat seperti UU Nomor 24/2007 hingga Perda Sumbar Nomor 4/2023.

Melalui platform seperti InaRISK dan sistem pemantauan lainnya, BPBD wajib menganalisis potensi bencana secara cepat.

Namun ia mengakui bahwa keterbatasan perangkat Early Warning System (EWS) masih menjadi tantangan, di mana dari kebutuhan 300 unit, baru tersedia 123 unit.

Karena itu, kolaborasi pentahelix serta inovasi EWS inklusif, seperti pemanfaatan toa masjid dan digitalisasi sistem, menjadi solusi penting untuk memastikan informasi diterima masyarakat secara presisi tanpa menimbulkan kepanikan.

Ketua KPID Sumbar, Robert Cenedy menegaskan bahwa media penyiaran memegang peranan strategis dalam menyampaikan informasi bencana yang cepat dan akurat.

Namun sejumlah tantangan masih ditemukan di lapangan, termasuk misinformasi dan tayangan sensasional yang mengabaikan etika.

KPI menegaskan bahwa seluruh konten kebencanaan harus mematuhi P3SPS, khususnya Pasal 25 yang melarang visual vulgar dan narasi yang dapat memicu trauma atau kepanikan.

Robert juga menyoroti pentingnya verifikasi berlapis, koordinasi dengan instansi teknis, serta filter editorial yang ketat untuk mencegah hoaks, sehingga media penyiaran dapat berperan sebagai bagian dari mitigasi risiko bencana.

Kemudian dari sudut pandang akademisi Dr. Otong Rosadi, SH, M.Hum menyampaikan dalam penyampaiannya menegaskan, bahwa EWS TV Digital mampu mengirimkan peringatan dini secara cepat dan terarah langsung ke pesawat televisi masyarakat.

Meski sistem ini efektif, implementasinya masih menghadapi kendala seperti kesiapan perangkat, sinkronisasi teknis, serta kurangnya pelatihan operator.

Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, standarisasi SOP aktivasi pesan darurat, perluasan jangkauan TV digital, dan uji coba rutin agar EWS TV Digital dapat menjadi model nasional mitigasi bencana yang lebih responsif.

Terselengaranya kegiatan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa integrasi sistem peringatan dini dan penyiaran digital harus terus diperkuat.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran informasi, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama dalam pengurangan risiko bencana di Sumbar.

Kegiatan yang dihadiri insan media, lembaga penyiaran, serta instansi pemerintah ini juga mengundang sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf. (yud)