Pemko Padang Susun Master Plan Smart City 2025–2035, Mitigasi Bencana Jadi Prioritas Utama

Kegiatan berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Jumat (12/12/2025). FGD ini upaya percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik di Kota Padang.

Melalui forum diskusi tersebut, pemerintah daerah merumuskan arah kebijakan, strategi, serta rencana aksi terintegrasi dalam pengembangan Smart City yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi acuan pengembangan kota berbasis teknologi dalam jangka panjang.

FGD diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan perguruan tinggi, termasuk Universitas Putra Indonesia (UPI) YPTK.

Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa konsep Smart City yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Smart City yang kita wujudkan bukan sekadar teknologi, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Boby Firman dalam FGD tersebut.

Penyusunan Master Plan Smart City Kota Padang 2025–2035 ini dilaksanakan oleh PT CitiAsia Internasional, yang berpengalaman secara nasional dalam perencanaan dan implementasi Smart City di berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu, Boby Firman juga menekankan pentingnya aspek mitigasi bencana agar menjadi perhatian utama dalam penyusunan master plan, mengingat karakteristik wilayah Kota Padang yang rawan bencana.

“Saya juga menekankan agar mitigasi bencana menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Master Plan Smart City Kota Padang ini,” katanya.

Master Plan Smart City Kota Padang 2025–2035 yang memasukkan mitigasi bencana akan memperkuat ketahanan kota, melindungi masyarakat, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Melalui perencanaan berbasis teknologi dan data, pemerintah kota dapat mengoptimalkan sistem peringatan dini, mengintegrasikan peta risiko bencana seperti gempa dan tsunami serta banjir, dalam kebijakan pembangunan, serta mempercepat respons darurat dan evakuasi saat terjadi bencana.

Pendekatan ini sejalan dengan praktik pengurangan risiko bencana yang direkomendasikan BNPB, BMKG, dan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), yang menekankan pentingnya perencanaan kota berbasis risiko, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebagai fondasi kota tangguh bencana.

Selama diskusi berlangsung, para peserta FGD menyampaikan beragam masukan, antara lain terkait peningkatan kualitas dan integrasi data, pengembangan aplikasi layanan masyarakat, serta digitalisasi administrasi pemerintahan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

"Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemerintah Kota Padang berharap penyusunan roadmap Smart City semakin matang dan mampu menjawab tantangan era digital," kata Boby.