Wali Kota Padang Terima Exit Meeting BPK Sumbar, Tegaskan Komitmen Tata Kelola Akuntabel

Dalam pertemuan tersebut, Fadly Amran menegaskan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu, menurutnya, sejalan dengan program unggulan Padang Amanah.

“Pemerintah Kota Padang berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Kami terbuka terhadap masukan serta tidak anti kritik, karena hal ini menjadi bagian penting dalam proses perbaikan ke depan,” ujar Fadly Amran.

Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumbar atas pelaksanaan pemeriksaan, termasuk saran dan masukan yang diberikan selama proses tersebut. Fadly menegaskan, seluruh hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti oleh jajaran Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saran dan masukan ini sangat esensial bagi Pemerintah Kota Padang untuk terus berbenah, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab I Tim BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Nelson Humiras Halomoan Siregar, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Padang atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Selama pemeriksaan, kami mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Padang tanpa hambatan. Terdapat sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait, dan kami membuka ruang komunikasi untuk penyempurnaan ke depan,” ungkap Nelson.

Exit meeting ini menjadi penutup rangkaian pemeriksaan BPK terhadap Pemerintah Kota Padang. Melalui pertemuan tersebut, BPK menyampaikan catatan dan hasil evaluasi yang diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Padang menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh catatan pemeriksaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.(*)