Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemko Padang Tegaskan Perusahaan Wajib Patuhi UMP Sumbar 2026

S

Ilustrasi UMP 2026 naik.
Ilustrasi UMP 2026 naik.
PADEK.JAWAPOS.COM—Pemerintah Kota Padang memastikan akan menindaklanjuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar Nomor 526-851-2025.


Advertisement

Dalam SK tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 2.994.193.

Gubernur Sumbar juga menegaskan bahwa seluruh perusahaan dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMP yang telah ditetapkan untuk tahun 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Padang, Ferry Erviyan Rinaldy, saat dikonfirmasi Selasa (23/12) mengatakan, Pemko Padang dalam penerapan UMP tersebut akan mengacu sepenuhnya pada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Advertisement

“Dalam pengaplikasiannya, kami mengacu kepada hasil penetapan dari provinsi. Untuk perusahaan, tentu mereka sudah mengetahui karena sudah diumumkan oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, kami tetap akan melakukan sosialisasi terkait perubahan UMP tersebut,” ujar Ferry.

Dalam SK Gubernur tersebut juga dijelaskan bahwa ketentuan UMP dikecualikan bagi perusahaan usaha mikro dan usaha kecil. Penetapan upah bagi kategori usaha tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, iamenambahkan, perusahaan yang telah memberikan upah di atas UMP yang ditetapkan dilarang untuk mengurangi atau menurunkan besaran upah pekerja. UMP juga diberlakukan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan wajib berpedoman pada struktur dan skala upah.

Advertisement

Dalam keputusan tersebut, pengusaha juga diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sesuai ketentuan perundang-undangan. Penetapan UMP Provinsi Sumatra Barat tahun 2026 ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026.

Ferry berharap seluruh perusahaan di Kota Padang dapat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan terkait kenaikan UMP tersebut.

“Sudah jelas di aturan, perusahaan yang terdaftar wajib mengikuti ketentuan itu. Jika tidak, tentu UPTD pengawas provinsi yang akan turun. Mudah-mudahan perekonomian Sumbar pascabencana semakin membaik, sehingga produktivitas meningkat dan kesejahteraan pekerja juga terjamin,” pungkasnya. (yud)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

1.540 Face Recognition Smart Surau Didistribusikan November, Pemko Padang juga Siapkan Ruang Digital

1.540 Face Recognition Smart Surau Didistribusikan November, Pemko Padang juga Siapkan Ruang Digital

Pemko Padang menyiapkan Program Smart Surau dengan distribusi 1.540 perangkat face recognition, ruang digital, dan anggaran puluhan miliar.

WiFi Gratis Hadir di Basement Blok II Pasar Raya Padang, Pedagang-Pengunjung Bisa Akses Tanpa Biaya

WiFi Gratis Hadir di Basement Blok II Pasar Raya Padang, Pedagang-Pengunjung Bisa Akses Tanpa Biaya

Pemko Padang menyediakan WiFi gratis di Basement Blok II Pasar Raya Padang. Pedagang dan pengunjung bisa menikmati internet tanpa biaya.

Indra Noferi Jadi Dewas Perumda PSM, Fadly Amran Minta Pengawasan dan Audit Diperkuat

Indra Noferi Jadi Dewas Perumda PSM, Fadly Amran Minta Pengawasan dan Audit Diperkuat

Fadly Amran melantik Indra Noferi sebagai Dewas Perumda PSM dan meminta pembenahan tata kelola serta pengembangan usaha.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer