Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Padang Soroti Pesantren Ramadhan 2026, Minta Dampak Nyata dan Integrasi Nilai Sekolah

S

Pesantren Ramadhan Kota Padang 2026 dievaluasi DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, minta penguatan dampak, integrasi nilai sekolah, dan materi mitigasi bencana daerah.
Pesantren Ramadhan Kota Padang 2026 dievaluasi DPRD. Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, minta penguatan dampak, integrasi nilai sekolah, dan materi mitigasi bencana daerah.
PADEK.JAWAPOS.COM—DPRD Kota Padang menyoroti pelaksanaan Pesantren Ramadhan 2026 yang akan digelar pada pertengahan Februari 2026, menyusul evaluasi dampak program bagi siswa di Kota Padang, Selasa (3/2/2026).


Advertisement

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menyampaikan evaluasi tersebut seiring rutinitas tahunan Pesantren Ramadhan yang diikuti siswa dan siswi selama bulan suci Ramadhan.

“Pada tahun-tahun awal dampak Pesantren Ramadhan cukup bagus, namun belakangan ini dampaknya berkurang,” kata Iskandar, Selasa (3/2/2026).

Ia menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi menurunnya partisipasi siswa adalah kebijakan pendidikan yang tidak lagi mengaitkan sertifikat Pesantren Ramadhan dengan penilaian di sekolah.

Advertisement

Dorong Integrasi dengan Sistem Pendidikan

Iskandar menyebutkan, sebelumnya keikutsertaan Pesantren Ramadhan berdampak langsung pada nilai pendidikan agama di sekolah, sehingga mendorong semangat siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Ketika kebijakan itu tidak diterapkan lagi, semangat anak-anak ikut menurun,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, karena program Pesantren Ramadhan didanai dari APBD, pelaksanaannya diharapkan memberikan dampak signifikan dan sejalan dengan program lain, termasuk Smart Surau.

Iskandar menegaskan, Pesantren Ramadhan perlu menjadi solusi pembelajaran bagi peserta didik saat kegiatan sekolah formal diliburkan selama Ramadhan.

“Kami ingin Pesantren Ramadhan menjadi penguat pembelajaran dan menambah wawasan keagamaan anak-anak,” katanya.

Evaluasi Sertifikat dan Muatan Materi

Iskandar juga menyoroti distribusi sertifikat Pesantren Ramadhan yang dinilai tidak optimal karena tidak lagi menjadi syarat administratif di sekolah.

“Dulu jika tidak ada sertifikat Pesantren Ramadhan, nilai agama tidak keluar. Sekarang banyak sertifikat menumpuk di masjid,” ujarnya.

Ia menyebutkan, Komisi IV DPRD Kota Padang menemukan adanya ketidaksesuaian antara keikutsertaan peserta dan penerbitan sertifikat, yang perlu segera dicarikan solusi bersama.

Selain itu, Iskandar mendorong agar materi mitigasi bencana dimasukkan dalam kurikulum Pesantren Ramadhan 2026.

“Mitigasi bencana penting dimasukkan karena Kota Padang rawan bencana,” katanya. (yud)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Nevi Zuairina Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Banjir Padang secara Menyeluruh

Nevi Zuairina Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Tangani Banjir Padang secara Menyeluruh

Nevi Zuairina meminta pemerintah pusat dan daerah mengatasi banjir berulang di Padang melalui penanganan darurat dan jangka panjang.

Dari Tambo hingga Uma Mentawai, Pengetahuan Lokal Sumbar tentang Bencana Masuk IKAPI Award 2026

Dari Tambo hingga Uma Mentawai, Pengetahuan Lokal Sumbar tentang Bencana Masuk IKAPI Award 2026

Pengetahuan lokal Sumbar tentang bencana, dari tambo hingga uma Mentawai, diangkat dalam buku yang meraih IKAPI Award 2026 kategori Local Co

Rektor UNP Tegaskan Komitmen Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana Saat Wisuda 2.629 Lulusan

Rektor UNP Tegaskan Komitmen Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pascabencana Saat Wisuda 2.629 Lulusan

Rektor UNP Krismadinata menegaskan komitmen kampus dalam mitigasi dan rehabilitasi pascabencana saat Wisuda ke-145 dengan 2.629 lulusan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer