Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Forum Komite SMKN Desak Gubernur Evaluasi BLUD dan Perjelas Peran Komite Sekolah

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯
Forum Komite SMKN se-Kota Padang usai rapat koordinasi, mendesak evaluasi BLUD dan peningkatan dukungan dana operasional sekolah.(Foto: Forum)
Forum Komite SMKN se-Kota Padang usai rapat koordinasi, mendesak evaluasi BLUD dan peningkatan dukungan dana operasional sekolah.(Foto: Forum)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM-Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-Kota Padang menyampaikan pernyataan sikap terkait kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah, Jumat (24/4/2026) di Padang.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Ketua Forum Miko Kamal dan Sekretaris Firman Wanipin di Padang pada 24 April 2026, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan evaluasi kebijakan. 

Forum juga mengusulkan dialog dengan pemerintah pada awal Mei 2026 guna mencari solusi bersama.

Advertisement

Komite Sekolah Dinilai Belum Optimal Jalankan Peran

Forum Komite SMKN se-Kota Padang menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan peran masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah melalui pembentukan komite sekolah.

Dalam praktiknya, komite sekolah memiliki sejumlah fungsi strategis, seperti berkontribusi dalam penyusunan rencana sekolah, melakukan kontrol dan evaluasi program, serta membantu mencari sumber pendanaan yang tidak mengikat.

Advertisement

Namun, forum menilai peran tersebut belum berjalan optimal.

Komite sekolah disebut sering kali hanya difungsikan sebagai pihak yang mengumpulkan sumbangan dari orang tua siswa, sementara fungsi lain jarang dijalankan secara maksimal.

Kebijakan BLUD Picu Persoalan Pengelolaan Dana

Forum juga menyoroti keberadaan BLUD di sejumlah SMKN yang dinilai memunculkan persoalan baru. Salah satu isu utama adalah kewajiban memasukkan dana sumbangan orang tua melalui komite sekolah ke dalam rekening BLUD dan dicatat sebagai pendapatan BLUD.

Kebijakan tersebut, menurut Miko, menimbulkan keberatan di beberapa sekolah. Sejumlah orang tua memprotes mekanisme tersebut, sehingga berdampak pada posisi komite sekolah dalam pengelolaan dana.

Empat Tuntutan Forum Komite SMKN se-Kota Padang

Dalam pernyataan sikapnya, Forum Komite SMKN se-Kota Padang menyampaikan empat poin tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Olimpiade Halal OES 2026 UNP Perkuat Literasi Halal Generasi Muda, ICBS Payakumbuh Juara Umum

Olimpiade Halal OES 2026 UNP Perkuat Literasi Halal Generasi Muda, ICBS Payakumbuh Juara Umum

Olimpiade Halal OES 2026 UNP digelar untuk memperkuat literasi halal pelajar. ICBS Payakumbuh meraih predikat juara umum.

FUSA UIN Imam Bonjol Padang Tingkatkan Kompetensi TIK 17 Dosen dan Tenaga Kependidikan

FUSA UIN Imam Bonjol Padang Tingkatkan Kompetensi TIK 17 Dosen dan Tenaga Kependidikan

FUSA UIN Imam Bonjol Padang mengikutsertakan 17 dosen dan tendik dalam pelatihan serta sertifikasi kompetensi TIK berbasis BNSP.

HUT ke-81, KAI Divre II Sumbar Salurkan Rp100,3 Juta untuk Pendidikan, Sanitasi, dan Masjid

HUT ke-81, KAI Divre II Sumbar Salurkan Rp100,3 Juta untuk Pendidikan, Sanitasi, dan Masjid

KAI Divre II Sumbar menyalurkan Rp100,3 juta untuk pendidikan, sanitasi, dan renovasi masjid dalam rangka HUT ke-81 KAI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer