Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Padang Usulkan 6 Kelurahan Jadi Kampung REDAM

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯
Sekda Kota Padang Raju Minropa bersama Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar Dewi Nofyenti dan unsur Forkopimda mengikuti peluncuran Program Kampung REDAM. (Foto: Diskominfo)
Sekda Kota Padang Raju Minropa bersama Kepala Kanwil KemenHAM Sumbar Dewi Nofyenti dan unsur Forkopimda mengikuti peluncuran Program Kampung REDAM. (Foto: Diskominfo)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM — Pemko Padang mengusulkan enam kelurahan dari tiga kecamatan sebagai calon Kampung REDAM. Usulan tersebut masih menunggu verifikasi KemenHAM sebelum penetapan.

Pengusulan itu disampaikan dalam peluncuran Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung REDAM) yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI secara serentak se-Indonesia, Rabu (30/9/2026).

Mewakili Wali Kota Padang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Raju Minropa, mengikuti peluncuran program tersebut secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Kegiatan dipimpin Menteri HAM RI Natalius Pigai dari Kota Semarang, Jawa Tengah.

Advertisement

Turut mengikuti kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Barat (Sumbar), Dewi Nofyenti, unsur Forkopimda Kota Padang, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Raju mengatakan enam kelurahan yang diusulkan tersebar di Kecamatan Padang Selatan, Padang Barat, dan Koto Tangah. Sebelum pengusulan, Pemko Padang telah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan para pemangku kepentingan setempat.

“Masing-masing kelurahan juga sudah mengusulkan penggiat HAM dan gugus tugasnya,” kata Raju.

Advertisement

Program Kampung REDAM merupakan program strategis KemenHAM yang telah diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) KemenHAM 2025-2029.

Program tersebut diarahkan sebagai instrumen berbasis masyarakat untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas sosial, serta membuka akses penyelesaian persoalan dan keadilan hingga tingkat kampung dan desa/kelurahan.

Natalius Pigai mengatakan pembentukan Kampung REDAM dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah terlebih dahulu mengusulkan calon lokasi, kemudian KemenHAM melakukan verifikasi sebelum lokasi ditetapkan melalui keputusan Menteri HAM.

“Inti dan maksud pendirian Kampung REDAM adalah meminimalisir ketidakadilan. Negara harus hadir secara nyata di kampung-kampung, di sudut-sudut kecil, di desa-desa untuk menghadirkan keadilan,” ujar Pigai.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua Komnas HAM Kuliah Umum di UNP: KKN Bisa jadi Jembatan Penegakan Hak Asasi Manusia

Ketua Komnas HAM Kuliah Umum di UNP: KKN Bisa jadi Jembatan Penegakan Hak Asasi Manusia

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan kampus harus menjadi ruang aman HAM saat pembekalan KKN UNP 2026.

Padang Juara Umum Porprov Sumbar 2026, Bonus Atlet Segera Dicairkan

Padang Juara Umum Porprov Sumbar 2026, Bonus Atlet Segera Dicairkan

Padang juara umum Porprov Sumbar 2026 dengan 261 emas. Pemko Padang menyiapkan pencairan bonus atlet.

Jam Kerja ASN Padang Diperketat, Pelanggaran Bisa Berujung Pemotongan TPP

Jam Kerja ASN Padang Diperketat, Pelanggaran Bisa Berujung Pemotongan TPP

ASN Padang wajib berada di tempat tugas selama jam kerja. Pelanggaran aturan presensi dan kedisiplinan bisa berujung pemotongan TPP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer