LP2M Soroti Data Bantuan Banjir Bandang Padang, Pemulihan Usaha Warga Belum Tuntas

PADEK.JAWAPOS.COM— Pemulihan ekonomi warga terdampak banjir bandang di Kota Padang masih membutuhkan dukungan, mulai dari bantuan modal usaha, pemulihan lahan pertanian, hingga pembenahan data penerima bantuan. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) menilai pendataan yang akurat dan koordinasi lintas sektor penting agar bantuan menjangkau warga yang masih membutuhkan.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Penguatan Advokasi Penanganan Banjir Bandang (Bencana Ekologis) dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kota Padang yang Inklusif dan Berkelanjutan di Gedung Hamka, Balai Diklat Keagamaan Sumatera Barat, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut mendorong berbagai pihak menyelaraskan data masyarakat terdampak, kebutuhan bantuan, program pemerintah daerah, serta anggaran pemulihan. Dengan begitu, bantuan diharapkan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan mampu menjangkau keluarga yang belum pulih secara ekonomi.

Pemulihan Tak Cukup dengan Memperbaiki Rumah

Pemantik kegiatan, Iqbal Sholihin, menjelaskan bahwa pemulihan pascabencana perlu mencakup aspek ekonomi, kesehatan mental, dan keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat. Sebab, rumah yang sudah diperbaiki belum tentu membuat keluarga kembali mandiri jika usaha dan pendapatan mereka belum pulih.

Kelompok perempuan, anak balita, penyandang disabilitas, pekerja informal, dan keluarga miskin juga perlu mendapat perhatian khusus. Pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) menekankan pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam menentukan kebutuhan serta kebijakan pemulihan.

Fasilitator sekaligus penggiat kebencanaan BPBD Sumatera Barat, Dedi Abdul Kadir, menekankan pentingnya pendataan hingga tingkat kelurahan. Ia juga mendorong kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media untuk memperkuat penanganan bencana.

Perempuan Mulai Bangkit dengan Modal Sendiri

Dampak bencana terhadap penghasilan warga terlihat dari pengalaman masyarakat Sungkai. Dalam diskusi tersebut, perwakilan masyarakat bernama Ras menyampaikan bahwa sejumlah perempuan yang berjualan lontong dan gorengan mulai kembali menjalankan usaha dengan modal sendiri.

Kondisi itu menunjukkan bahwa sebagian warga masih membutuhkan dukungan agar usaha mereka dapat bertahan dan berkembang. Bantuan yang sesuai kebutuhan menjadi penting agar upaya warga memulihkan penghasilan tidak terhenti karena keterbatasan modal.

Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Ade Marjuni, menyampaikan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh dukungan berupa peralatan produksi dan pelatihan usaha.

Masyarakat juga dapat menggunakan aplikasi Sapa UMKM untuk memeriksa status pengajuan bantuan serta mengetahui dokumen yang masih perlu dilengkapi. Namun, persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku usaha.