Dalam rapat pascabencana di Kota Padang, Osman Ayub menyesalkan sikap Tri Hadiyanto saat ditanya BBM operasional alat berat yang membersihkan sedimen lumpur di jalanan Kecamatan Nanggalo.
“Saya meminta kepada bapak soal BBM alat berat, tetapi jawaban bapak sangat menyedihkan. Bapak berkata akan mencarikan orang yang akan membelikan BBM, karena bapak tidak sanggup lagi menyediakan BBM. Tetapi sudah lima hari tidak terealisasi," ucap Osman Ayub, sembari memukul meja.
"Apakah perlu saya menelepon Wali Kota Padang di ruangan ini untuk menyelesaikannya," tanyanya.
Dalam rapat ini, Osman Ayub juga meminta mitra Komisi III DPRD Padang yakni; Dinas PUPR Padang, DLH Padang, Dinas Perkim Padang, dan Dishub Padang.
"PUPR menyatakan 62 jembatan di Kota Padang tidak layak dilalui. Jembatan ini merupakan akses orang banyak, oleh karena itu kita minta laporannya," ucapnya.
Kadis PUPR Kota Padang Tri Hadiyanto menyatakan pihaknya dibantu banyak pihak dalam menyediakan alat berat untuk membersihkan lingkungan pascabanjir bandang.
"Dari data kami, 47 alat berat disebar di berbagai tempat untuk menangani bencana alam yang terjadi di Kota Padang," jelasnya.
Tri Hadiyanto menjelaskan pada saat ini jembatan yang masih utuh seperti Jembatan Siteba, Jembatan Muaro Penjalinan, masih bisa dilalui kendaraan.
"Dua jembatan tersebut bisa dilalui, tapi dengan tonase kendaraan yang tidak begitu berat, apalagi Jembatan Siteba ada retaknya. Untuk jembatan di Kalumbuak, kita masih tetap memantaunya," jelasnya.
Menanggapi Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, Tri Hadiyanto menjelaskan kejadian tadi hanya misskomunikasi.
"Ini hanya misskomunikasi saja antara saya dengan Osman Ayub, apalagi keadaan semua lagi sibuk. Di lapangan, ada yang meminjamkan alat berat dengan cuma-cuma, ada yang meminjamkan alat dan operator saja sehingga kita yang menanggung BBM-nya," ujar Tri kepada wartawan usai rapat.
Peran OPD Lain dalam Penanganan Pascabencana
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Padang, Helmi Moesim, menjelaskan bahwa dengar pendapat tersebut digelar untuk memastikan langkah konkret OPD dalam pemulihan pascabencana.
Ia merinci beberapa tugas utama masing-masing dinas:
- Dinas PUPR: pembersihan sedimen dan pendataan kerusakan infrastruktur.
- Dinas Perkim: pendataan rumah rusak dan hilang serta penyusunan solusi penanganan.
- Dinas Lingkungan Hidup: pembersihan lingkungan terdampak.
- Dinas Perhubungan: pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan.
Anggota Komisi III DPRD Padang, Rafdi, menambahkan bahwa pembahasan rapat juga mencakup opsi relokasi sementara bagi warga terdampak banjir. Ia mengusulkan agar Pemko Padang juga memanfaatkan rumah susun sewa (rusunawa) di Universitas Andalas untuk relokasi sementara warga terdampak. (edg)
Editor : Hendra Efison