Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir saat mengikuti rapat koordinasi pembahasan pembangunan Huntap pascabencana bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring, Kamis (25/12).
Rapat dipimpin langsung Menteri PKP RI Maruarar Sirait dan diikuti sejumlah pemerintah daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera yakni Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hadir juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum, Wakil Kepala BPKP, serta pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Maigus Nasir melanjutkan, saat ini masyarakat terdampak sudah mulai menempati hunian sementara yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang sembari menunggu realisasi pembangunan hunian tetap.
”Pemerintah Kota Padang siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait agar proses pembangunan hunian tetap dapat berjalan cepat, tepat, dan memberikan rasa aman serta kenyamanan bagi masyarakat terdampak,” ujar Maigus Nasir.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan yang layak dan aman untuk pembangunan hunian tetap. Ia menegaskan pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek penting.
”Tanah yang dipilih harus benar-benar baik, memperhatikan aspek perekonomian masyarakat, tidak jauh dari fasilitas pendidikan, memiliki akses distribusi dan logistik yang memadai, serta berada dalam ekosistem yang mendukung kehidupan warga,” ujar Maruarar Sirait.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret dalam mendukung percepatan pembangunan hunian tetap.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat yang dinilai responsif dalam penanganan pascabencana.
”Di Sumatera Barat, kami melihat kekompakan dan kecepatan yang sangat baik. Bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu daerah dengan proses pemulihan tercepat dibandingkan provinsi lainnya. Direncanakan akan dibangun sebanyak 600 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak,” ungkap Tito Karnavian. (eri)
Editor : Adetio Purtama