Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial diramaikan keluhan masyarakat. Mulai dari beredarnya video dugaan pelemparan batu ke mobil pengunjung hingga laporan dua wisatawan asing ke Polsek Padang Barat yang diduga berkaitan dengan perilaku oknum jukir di kawasan tersebut.
Muharlion menilai peristiwa itu mencoreng citra destinasi unggulan Kota Padang, terlebih terjadi pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, momen yang biasanya diiringi peningkatan kunjungan wisata.
“Ini harus diusut dan dituntaskan. Perlu diberikan sanksi yang berat supaya tidak terulang lagi. Jangan setiap kali ada kejadian, lalu hilang begitu saja tanpa penyelesaian,” tegas Muharlion, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, persoalan juru parkir di Pantai Padang bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kasus serupa muncul berulang tanpa penyelesaian komprehensif yang mampu memberikan efek jera.
Muharlion meminta Satpol PP Kota Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap para juru parkir. DPRD, kata dia, tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang berdampak pada citra daerah dan sektor pariwisata.
“Kita minta Kepala Satpol PP dan Dinas Perhubungan bertanggung jawab. Kalau perlu kita panggil lagi ke DPRD. Nanti Komisi III kita minta menjadwalkan pemanggilan,” ujarnya.
Ia menegaskan, tindakan oknum jukir berpotensi menurunkan tingkat kunjungan wisatawan. Padahal Pantai Padang merupakan salah satu ikon pariwisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat setempat.
“Kalau orang merasa tidak aman dan tidak nyaman, tentu mereka enggan datang. Padahal pantai kita ini bagus dan punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi warga,” katanya.
Muharlion juga mengimbau para juru parkir agar menjalankan tugas secara profesional sebagai bagian dari pelayanan publik. Keamanan dan kenyamanan pengunjung, menurutnya, harus menjadi prioritas utama.
“Kita imbau kawan-kawan juru parkir, tolong jaga keamanan dan kenyamanan kota ini. Jangan ada aksi-aksi premanisme seperti itu. Orang datang berkunjung, itu juga untuk menghidupkan ekonomi kita bersama,” tuturnya.
Terkait rencana pemanggilan OPD oleh Komisi III DPRD Kota Padang, Muharlion menyebut pihaknya segera berkoordinasi untuk menentukan jadwal.
DPRD ingin memastikan ada langkah konkret dan evaluasi menyeluruh guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. (yud)
Editor : Adetio Purtama