Pandemi virus korona (Covid-19) yang terjadi saat ini memukul sektor industri perhotelan dan restoran di Sumbar. Hotel dan restoran terancam banyak yang tutup bulan depan tidak ada kepastian stimulus dari pemerintah.
Kementerian Keuangan paa Maret lalu mengatakan akan membebaskan pajak hotel dan restoran selama enam bulan, sebagai stimulus dari dampak penyebaran Covid-19. Pembebasan pajak hotel dan restoran tersebut, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, akan berlaku mulai 1 April 2020.
Namun, hingga kini aturan pelaksananya dari pemerintah belum diterima Pemprov Sumbar. “Memang pusat (pemerintah) sudah mengumumkan akan membebaskan pajak hotel dan restoran, cuma regulasi secara tertulis belum selesai,” ujar Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit saat jumpa pers online bersama awak media, Jumat (3/4).
Dijelaskan Nasrul, pemprov merasakan dampak yang dialami pengusaha hotel dan restoran karena tiada pengunjung yang menginap.
“Jika Pemprov Sumbar telah menerima regulasi dan instruksi dari pemerintah, pembebasan pajak hotel dan restoran akan dilakukan,” tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran mengatakan umur bisnis hotel dan restoran kemungkinan hanya sampai bulan depan. Setelah itu, perusahaan diklaim tak mampu lagi mempekerjakan karyawan.
“Situasi ini makin lama makin tidak kondusif. Bulan April adalah bulan yang umumnya terakhir kekuatan dari pengusaha hotel dan restoran bisa mensupport karyawannya. Setelah itu mungkin kekuatan nggak ada lagi,” kata Maulana Yusran, Kamis.
Menurutnya, kalau kondisi masih seperti ini dalam batas maksimal bulan Mei, apalagi tanpa ada bantuan dari pemerintah, bisa saja semua hotel dan restoran akan tutup. Pasalnya jika buka pun hanya membayar biaya operasional tanpa ada pemasukan yang cukup.
“Pemerintah harusnya mencari jalan keluar. Karena kalau tutup kasihan karyawannya. Sebab, kekuatan perusahaan itu tidak kuat lama-lama dalam kondisi saat ini,” ujar Maulana Yusran.(idr)
