Pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 di bidang pariwisata terus dilakukan pemerintah. Salah satunya pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), yang akan dan harus menerapkan aturan pemerintah dan internasional.
“Perlu adanya panduan yang praktis bagi industri pariwisata terutama MICE agar dapat mempersiapkan kegiatan produk, dan pelayanan saat acara digelar. Persiapan dan kesiapan stakeholders pariwisata di Sumatera Barat pun kita ingin lihat. Untuk itulah kita bawa wartawan media cetak dan online ke beberapa destinasi wisata di kabupaten kota Sumbar,” ujar Emilda, mewakili Direktur Wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran Kemenparekraf saat diterima Walikota Bukittinggi Erman Safar di Panorama Lembah Anai, Bukittinggi, Rabu (3/3/2021).
Wako Erman Safar mengaku siap dengan semua aturan yang telah dan akan diterapkan pemerintah dalam segala bidang pembangunan, termasuk pariwisata. “Kita mengupayakan semua sektor bergerak dengan tetap mengikuti aturan, saat ini tentunya penerapan protokol kesehatan (prokes) dan sebentar lagi penerapan panduan bagi kegiatan MICE. Prospes MICE ini cukup menjanjikan karena Bukittinggi mempunyai segalanya, baik fasilitas hotel yang memadai, dan kesadaran masyarakat terhadap prokes sudah teruji–terutama yang berhadapan langsung dengan pariwisata,” ungkap Wako Bukittinggi.
Erman Safar yang menyempatkan diri menerima rombongan Kemenparekraf tersebut, mengaku baru selesai menggelar rapat terkait refocusing anggaran. “Kita terpaksa refocusing anggaran, dan sesuai visi dan misi kami saat pemilihan walikota kemarin, sektor pariwisata tetap sebagai lokomotif yang dipercaya menggerakkan semua sektor lainnya. Jadi kita menyiapkan diri untuk semua aturan yang akan diberlakukan,” ujar Erman Safar, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Supadria.
Sebelum ke Bukittinggi, rombongan Kemenparekraf juga mampir di Puncak Lawang, Kabupaten Agam. Destinasi favorit yang dikelola oleh Zola Pandu tersebut juga dilihat kesiapannya untuk penerapan panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Kelestarian Lingkungan atau CHSE (Cleanlines, Health, Safety, Environmental Sustainability).
Zola Pandu menyatakan siap melaksanakan dan mengikuti aturan atau panduan CHSE dalam kegiatan MICE yang kemungkinan ada dilaksanakan di Sumbar. “Meski harus melihat dan mengevaluasi sampai ke dapur (kitchen). Kita siap untuk mendapatkan sertifikasi yang dianjurkan tersebut,” ujar Zola.
Kepala Dinas Pariwisata Agam, Syatria, yang turun hadir menerima rombongan mengatakan, secara institusi ia sudah menerima pembekalan tentang panduan CHSE wisata MICE dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif.
“Kami sudah sepakat untuk membesarkan pariwisata Agam. Kami punya semuanya. Dan Bupati Agam Andri Warman juga menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas. Pariwisata pendorong utama sektor ekonomi lainnya seperti hotel, UMKM, dan lain-lainnya,” ujar Syatria.
Sebelum sampai di Puncak Lawang, rombongan Kemenparekraf singgah di Air Terjun Lembah Anai, Kabupaten Padangpariaman. Wali Jorong Aia Mancua, Amril Sutan Basa gembira menyambut kedatangan kami. Banyak hal disampaikannya kepada staf Kemenparekraf. Salah satunya, pembenahan infrastruktur di objek wisata Air Terjun Lembah Anai.
“Kita berharap pembenahan infrastruktur seperti renovasi loket, gerbang masuk, anak tangga, penambahan pagar serta perbaikan pagar yang rusak. Kita sebagai pengelola, sudah mengupayakan semua itu sejak 2018, tapi belum terwujud sampai detik ini,” ujar Amril.
Pengamatan di Air Terjun Lembah Anai, para penjual makanan sudah mengenakan masker, dan jarak mereka pun diatur tidak berdekatan. Di pintu gerbang juga sudah tersedia wadah mencuci tangan dan sabun cair.
Hal-hal mengenai prokes juga sudah membudaya di objek wisata Puncak Lawang. Ada ‘satgas’ yang merupakan pegawai di sana yang selalu mengawasi dan mengingatkan pengunjung untuk berjarak, dan mengenakan masker dengan benar.
Baik Walikota Bukittinggi maupun Kepala Dinas Pariwisata Agam berharap benar-benar tercapai satu kesepahaman tentang prokes yang berlaku khusus di industri pariwisata tersebut. “Tidak bisa gegabah mengklaim sebuah iven dengan dalil kerumunan. Kerumunan seperti apa yang mesti dibubarkan? Jika sebuah acara yang mengundang banyak orang adalah kerumunan? Atau kerumunan yang ‘dipaksa’ mengikuti protokol kesehatan mesti dibubarkan juga? Inilah yang seharusnya dipahami dengan baik bersama-sama stakeholder sektor pariwisata,” tutup Erman Safar. (hsn)
