Siapkan Program Sosial dan Stimulus Ekonomi Pekerja Sektor Pariwisata

Presiden Joko Widodo. (Foto: BPMI)

Pemerintah merespons kondisi sektor pariwisata, hotel, restoran, usaha kerajinan yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19.

Presiden Jokowi meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyiapkan mitigasi secepatnya agar para pekerja di sektor pariwisata tetap bertahan dan tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.

“Pertama, program perlindungan sosial bagi mereka. Kedua, realokasi anggaran yang ada di Kementerian Pariwisata ke kegiatan semacam program padat karya, atau yang lain. Ketiga, stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Presiden Jokowi di akun twitter pribadinya yang terverifikasi @jokowi, Kamis (16/4/2020).

Sementara itu, Menteri Parekraf Wishnutama mengatakan, untuk program perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, pihaknya berencana realokasi anggaran Rp500 miliar yang potensinya terus dikembangkan.

Hal tersebut diungkapkan Wishnutama, saat memberikan keterangan kepada pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video, Kamis (16/4/2020).

”Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Keuangan untuk dapat bisa melakukan bantuan, berbagai macam bantuan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Juga Bapak Presiden tadi sampaikan stimulus ekonomi untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelas Wishnu.

Realokasi anggaran yang dilakukan, menurut Wishnu, berbagai macam program yang sifatnya padat karya. “Dan ini lagi kita explore lebih lanjut, belajar bersama kementerian-kementerian terkait untuk dapat melakukan hal ini, termasuk soal stimulus ekonomi industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini agar bisa bertahan melalui situasi yang saat ini terjadi,” ujarnya.

Menurut Wishnu, Presiden meminta Kemenparekraf dan kementerian terkait mengkaji berbagai macam kebijakan untuk membantu perusahaan atau usaha dengan syarat-syarat bisa tetap membayar gaji saat dirumahkan atau membayar gaji pegawai yang bekerja, tidak melakukan PHK, dan tetap memberikan THR dan lain sebagainya.

”Ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk membantu perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini agar bisa melakukan hal-hal tersebu,” imbuhnya.

Hal ini, sambung Menparekraf juga sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, OJK dan lain sebagainya sehingga ada nafas perusahaan-perusahaan untuk tetap menggaji karyawan atau memberikan THR.

Sampaikan Aspirasi

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Sumbar menyampaikan aspirasi terbuka kepada Presiden RI Jokowi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Bupati san Wali Kota hingga Kepala Dinas Pariwisata dan kepala dinas (kadis) terkait lainnya.

Di awal paparannya, Ketua Asita Sumbar Ian Hanafiah mempertanyakan apakah profesi orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata, mulai dari usaha biro perjalanan wisata, hingga tukang parkir di objek wisata terpikirkan atau masuk dalam daftar penerima bantuan yang disiapkan pemerintah pusat dan daerah.

Rincian profesi yang dimaksudnya terdiri dari biro perjalanan wisata, karyawan biro perjalanan wisata, pemandu wisatawan, sopir dan kernet bus pariwisata, sopir mobil rental pariwisata, orang yang membawa perahu dan boat di objek wisat, tukang foto amatir, juru parkir, penjaga pintu masuk objek wisata, karyawan dan pelayan hotel serta katering, pelayan rumah makan dan restoran yang sudah banyak tutup, pengelola objek wisata, usaha penjual oleh-oleh yang umumnya UMKM serta karyawannya.

Pasalnya, kata Ian, dari paparan yang disampaikan pemerintah fokus penerima bantuan pada tukang ojek online, buruh, sopir dan karyawan pabrik.

“Coba kita lihat profesi yang kami sebutkan di atas, secara nyata pendapatan mereka karena terdampak Covid 19 menjadi Rp 0 atau tidak ada sama sekali,” jelas Ian.

Bayangkan, sambung Ian, berapa banyak jadwal para pelaku pariwisata yang batal karena adanya Covid-19. Belum tahu sampai kapan pandemi akan berakhir.

Maka, Ian mengusulkan pemerintah, pemprov, pemkab dan pemko membantu nasib orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata yang jumlahnya mencapai ribuan.

“Penghasilannya jadi 0%, dan mereka juga punya keluarga, anak dan istri yang perlu untuk dinafkahi,” kata Ian seraya menyampaikan agar pemerintah ingat juga jasa-jasa mereka yang selama ini ikut bekerja membawa devisa bagi negara di sektor pariwisata. “Kami harapkan agar pemerintah membantu mereka,” kata Ian, Selasa (14/4/2020) lalu.

Menurut Ian, perusahaan yang tergabung di Asita Sumbar saja, jumlahnya 240 dengan karyawan sekitar 1.200 orang. Lalu ada juga bus pariwisata sebanyak sekitar 150 dengan junlah sopir dan kernet sekitar 300 orang. Belum lagi travel pariwisata yang mobil kecil.

“Jadi, sopir bus, sopir mobil kecil sama rental itu bisa sampai 1.000 lebih. Itu baru untuk perusahaan travel agent saja. Belum lagi tour guide, dan bidang lainnya yang saya sebutkan di aspirasi kami itu,” katanya.

Bantuan dalam bentuk kartu prakerja yang digulirkan pemerintah saat ini, kata Ian, bagus untuk orang-orang yang sudah kena PHK dan menganggur. Namun, lanjutnya, tidak cocok bagi sebagian besar mereka yang bekerja di sektor pariwisata yang kehilangan penghasilan pada masa pandemi.

“Para pekerja mulai dari hotel, travel, restoran, pemandu pariwisata, dan lain-lain itu mereka yang sudah ahli di bidangnya. Mereka dirumahkan dan itu relatif dan bisa saja di-PHK. Nah, sekarang mereka dirumahkan dan tidak ada penghasilan. Mereka butuh makan sehari-hari selama tidak beraktivitas sejak pandemi, bukan pelatihan,” jelas Ian. Bantuan jangka pendek yang dibutuhkan bisa berbentuk sembako.(esg)