Respons BUMN Pariwisata, Nevi: Direksi & Komisaris Harus Profesional

Anggota DPR RI Komisi VI II, Nevi Zuairina meminta Pengangkatan jajaran direksi dan komisaris (Dirkom) pada PT Aviasi Pariwisata Indonesia agar memperhatikan aspek kapasitas dan profesionalitas. Sesuai amanah Pasal 28 UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.
Nevi menguraikan, dari penyampaian Kementerian BUMN diketahui, bahwa jajaran Komisaris dan Direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) telah diputuskan Menteri BUMN. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-336/MBU/10/2021 untuk jajaran direksi, dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-337/MBU/10/2021 untuk jajaran komisaris.
"Pengangkatan Dony Oskaria menjadi Dirut dan Triawan Munaf menjadi Komut PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang merupakan induk Holding BUMN Pariwisata harus dibuktikan dengan prestasi yang ditorehkan dalam perusahaan pelat merah itu. Peningkatan kinerja BUMN, harus dapat memberikan manfaat bagi rakyat dan negara," tutur Anggota DPR RI dari Faksi PKS itu.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan, bahwa kinerja BUMN Pariwisata ke depan mesti dapat menggenjot sektor pariwisata dengan tujuan Indonesia sebagai destinasi internasional.
Tujuan wisatawan mesti dijaga merata ke seluruh Indonesia yang berpotensi besar menarik wisatawan sehingga tidak hanya wilayah tertentu.
Selain itu, katanu, juga harus memberikan solusi agar destinasi pariwisata terkoneksi dari Sabang sampai Merauke dengan biaya murah.
Nevi menambahkan, koneksitas berbagai hal mesti dapat terealisasi karena holding membawahi begitu besar perusahaan-perusahaan negara yang saling berhubungan.
Seperti diketahui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang akan memimpin Holding Pariwisata.
Adapun BUMN yang tergabung dengan Holding Pariwisata antara lain: PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau INA, PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau TWC, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Saya meminta, jangan sampai Kementerian BUMN mengedepankan pertimbangan politis, bukan integritas dan profesionalitas. Karena potensi itu ada yang disebabkan pada UU BUMN saat ini, pengangkatan direksi dan komisaris BUMN dilakukan Menteri BUMN," imbuhnya.
Pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN ke depan, sambung Nevi, mesti ada payung hukum yang mengaturnya dalam UU BUMN.
"Dalam RUU BUMN yang saat ini masih dalam proses meminta masukan dari pakar. Pengangkatan Direksi dan Komisaris perlu dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan lewat mekanisme fit and proper test di DPR dan terbuka untuk publik. Mekanisme ini sedapat mungkin akan dapat menjamin profesionalitas pada jajaran direksi dan komisaris BUMN yang akan mengemban amanah mengabdi pada negara," ingat Nevi Zuairina.(rel/idr)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




