40 Ton Beras Bantuan Covid-19 Diduga Diselewengkan

Walaupun Covid-19 sudah berlalu, namun menyisakan masalah hukum. Buktinya, pengadaan beras 40 ton yang diperuntukkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam Covid-19 berujung ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasbar.

Pasalnya, pengadaan beras oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasbar itu diduga tidak disalurkan sesuai peruntukannya.

“Kami menduga penyaluran beras 40 ton itu rawan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Untuk itu, kami sudah buat laporan resminya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dan sudah ada surat perintah agar ditindaklanjuti oleh Kejari Pasbar,” kata Adma Sadli Lubis SH, MH didampingi sejumlah pegiat hukum lainnya kepada Padang Ekspres di Simpang Empat, baru-baru ini.

Menurut dia, kronologisnya itu berawal Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/7120/SJ, tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, tertanggal 16 Desember 2021.

Lalu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.45/727/BUP-PASBAR/2021 tanggal 24 Desember 2021, maka dilakukan pengadaan beras sebanyak 40.000 Kg (40 ton) dan dianggarkan di DPA Perubahan di BPBD Pasbar sebesar Rp510.000.000. Kegunaan beras itu untuk masyarakat yang berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19.

Beras itu diserahkan kepada 11 kecamatan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berpartisipasi dengan ketentuan 4 kg per NIK. Selanjutnya, kata dia, rekanan (pihak ketiga) sebagai penyedia barang atau jasa ditunjuk langsung Bupati Pasbar. Mereka adalah UD. R, Gilingan Padi ”S” dan UD. ”H”.

Rinciannya UD. R menyalurkan beras di Kecamatan Lembahmelintang Rp 47.175.000, Kotobalingka Rp47.175.000. Lalu, Kecamatan Ranahbatahan Rp47.175.000, Sungaiaur Rp47.175.000 dan Kecamatan Sungaiberemas Rp47.175.000. Total Rp. 235.875.000.

Kemudian GP. S menyalurkan beras di Kecamatan Gunungtuleh Rp 47.175.000, Kinali Rp 47.175.000, Sasak Ranah Pesisir Rp 47.175.000, Talamau Rp38.250.000, Pasaman Rp47.175.000, dengan total Rp 226.950.000. Selanjutnya UD. H menyalurkan beras di Kecamatan Luhak Nan Duo sebesar Rp47.175.000.

Dalam penyaluran beras itu ada keanehan. Misalnya surat perintah pembayaran dari Pengguna Anggaran (PA) telah keluar terlebih dahulu dari Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat, dimana dalam Surat Bupati Pasbar 24 Desember 2021 dan Surat Pembayaran BPBD 23 Desember 2021

“Pengadaan beras Rp510.000.000 itu dilakukan swakelola. Sehingga dinilai bertentangan dengan Perpres RI No 70 Tahun 2012, beserta petunjuk teknis Peraturan Presiden RI No.70 Tahun 2012 yaitu Peraturan Kepala LKPP No.14 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala LKPP No.15 Tahun 2012 tentang standart Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018,” kata Adma.

Dikatakan, secara teknis Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak diikutsertakan dalam negoisasi pengadaan beras, dan pendistribusian beras langsung dari rekanan ke masing-masing kecamatan. Sehingga pejabat pemeriksa tidak mengetahui berapa jumlah beras yang didistribusikan.

Kemudian, sampai sekarang laporan realisasi pendistribusian beras di BPBD dinilai bermasalah. Karena beras tersebut tidaklah semuanya dibagikan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam Vaksinasi Covid-19, sampai Desember 2021.

Sementara itu, Kepala BPBD Pasbar Azhar saat dikonfirmasi Padang Ekspres via selulernya belum mengetahui ada laporan terkait pengadaan beras untuk masyarakat berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19.

Namun, Azhar mengklaim penyaluran beras itu sudah disalurkan sesuai peruntukannya. “Pengadaan beras itu memang anggarannya di BPBD. Ketika itu dirapatkan dan sudah setuju untuk disalurkan ke masyarakat,” katanya.

Kepala Kejari Pasbar Ginanjar Cahya Permana saat dikonfirmasi melalui via selulernya membenarkan ada masuk surat laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan beras kepada masyarakat yang berparitisipasi dalam vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pasbar. Pelapornya sudah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya.

“Iya, benar ada masuk laporan dugaan korupsi. Saya langsung minta agar pelapor dipanggil dan dimintai keterangannya. Prosesnya sudah berjalan dan kita tunggu saja perkembangannya, karena proses hukum masih berlanjut,” katanya.

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres beberapa hari belakangan ini di lapangan memang bantuan beras itu disalurkan melalui kantor camat yang ada di Pasbar. Namun tidak semua bantuan beras itu disalurkan.

Data sementara misalnya di Kecamatan Sasak Ranah Pasise disalurkan hanya 500 karung (satu karung 4 kg), Pasaman sebanyak 750 karung, Luhak Nan Duo 500 karung, Talamu 4 ribu kg, Gunung Tuleh 500 paket/karung, Kinali 2.250 karung. (roy)